Deretan Fakta Menarik Seputar Penetapan Prabowo-Gibran
Kamis, 25 April 2024 - 11:54 WIB
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto/MPI/Arif Julianto
Prabowo Subianto didampingi Gibran Rakabuming Raka menerima berita acara dan salinan Keputusan KPUNomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum 2024 dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Foto/Arif Julianto
PRABOWO Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penetapan ini dilakukan dua hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Diketahui, pada Senin (22/4/2024), MK memutuskan menolak perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
"Amar putusan, mengadili: dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat.
PRABOWO Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penetapan ini dilakukan dua hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Diketahui, pada Senin (22/4/2024), MK memutuskan menolak perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang diajukan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
"Amar putusan, mengadili: dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta Pusat.