Nasib Kelas Menengah RI, Mesin Ekonomi yang Kini Tergencet

Krisis Merayap dan Daya Tahan Ekonomi Kelas Menengah

Kelas menengah yang dulu menjadi mesin pertumbuhan kini berkurang drastis, daya beli menurun, dan konsumsi domestik terancam. Melihat data terkini, jumlah kelas menengah Indonesia turun dari 57,3 juta pada 2021 menjadi 46,7 juta pada 2025. Kondisi ini berarti proporsi mereka dalam total populasi jatuh dari 21,5% menjadi hanya 16,6%.

Angka penyusutan jumlah kelas menengah tidak bisa dianggap angin lalu, mengingat kontribusinya terhadap konsumsi nasional mencapai sekitar 81,5%. Jadi setiap penurunan di segmen ini langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Menjadi kelas menengah sangat sulit karena posisi mereka yang selalu terhimpit di antara kelas atas dengan banyak stimulus dan kelas bawah yang masih dapat bantuan. Karena dianggap mirip kelas atas, mereka tidak lagi menerima kebijakan dukungan khusus.

Akibatnya tekanan biaya hidup, inflasi, dan ketidakpastian kerja mulai menggerus daya beli kelompok ini. Terkikisnya daya beli kelas menengah menjadi ancaman serius bagi ekonomi Indonesia, karena mereka merupakan konsumen utama yang mendorong roda perekonomian domestik.

Alumnus Pasca Sarjana FEB UI, pengamat kebijakan publik, dan pegiat media di Indonesian Institute of Journal, Umar Idris dalam tulisannya sempat menerangkan, krisis merayap sedang terjadi di Indonesia saat ini. Fenomena pelemahan daya tahan ekonomi kelas menengah menjadi salah satu indikatornya.

Begitu pula nilai tukar rupiah saat ini yang perlahan terus melemah menuju level psikologis baru Rp18.000 per dolar AS. Secara kasat mata, roda ekonomi Indonesia tampak tetap berputar dan toko-toko ritel dan pusat belanja tetap buka.

Namun di bawah permukaan, sedang terjadi pemburukan sistemik yang merayap, penyusutan jumlah kelas menengah hingga 9,48 juta orang, tren 'makan tabungan' akibat deindustrialisasi dini, serta lonjakan jeratan utang informal privat (pinjol/paylater).

Melalui kacamata Boin dan Ekengren, pengabaian struktural terhadap kelompok kelas menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi ini -ditambah dengan matinya fungsi checks and balances akibat politik kartel oleh partai politik- adalah bentuk konkret dari krisis merayap, yang jika terus dibiarkan akan bermuara pada implosi sosial-ekonomi akut yang sulit dimitigasi.

Fenomena Makan Tabungan, Gaji Numpang Lewat

Kelas menengah dan calon kelas menengah sering terjebak di posisi serba salah. Banyak di antaranya bergaji pas-pasan, tapi tak dianggap cukup susah untuk mendapat bantuan pemerintah. Padahal, tekanan ekonomi yang dihadapinya besar.

Di saat biaya hidup terus meningkat, mereka kerap terpaksa makan tabungan atau menarik pinjaman online. Hasil survei Inventure–Alvara 2025 mengungkap bahwa kemampuan masyarakat untuk menyimpan dana mulai tergerus.

Sebanyak 35% responden menyatakan tabungannya menurun, sementara hanya 10% yang mengalami kenaikan. Tekanan lebih berat terlihat pada pos investasi, di mana 40% responden melaporkan penurunan investasi dan hanya 7% yang mencatat peningkatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat terpaksa memprioritaskan kebutuhan jangka pendek serta menjaga kestabilan arus kas harian, alih-alih menambah aset jangka panjang.

Managing Partner Inventure, Yuswohady mengatakan, pergeseran ini sebagai perubahan mendasar dalam perilaku konsumsi. Penurunan tabungan, merosotnya investasi, dan pendapatan yang stagnan telah memaksa masyarakat masuk ke mode bertahan.

"Di fase dormant economy seperti saat ini, konsumen berubah menjadi frugal consumer, jauh lebih hemat, lebih kritis, dan lebih menuntut nilai. Mereka tidak lagi membeli berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan urgensi dan manfaat nyata," ujarnya dalam Business Outlook 2026 di Jakarta.

Kombinasi antara menurunnya tabungan, melemahnya investasi, serta stagnasi pendapatan akhirnya melahirkan pola konsumsi baru yang semakin kuat, Frugal Consumer. Konsumen kini lebih selektif, hemat, dan menuntut nilai terbaik dari setiap pengeluaran.

Pergeseran ini menjadi sinyal bahwa pasar memasuki babak baru, di mana efisiensi, kebutuhan esensial, dan keputusan pembelian berbasis manfaat akan menjadi karakter utama dalam lanskap konsumsi Indonesia.

Kelompok menengah makin tertekan karena pendapatan melemah, biaya hidup naik, dan tidak termasuk dalam golongan yang mendapat bantuan tunai. Akibatnya, ruang buat nabung makin kecil dan tren penurunan simpanan berlanjut sampai awal 2026.

Namun tren ini diklaim mulai berangsur hilang hingga pertengahan tahun 2026. Data terbaru Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan pertumbuhan simpanan masyarakat dengan jumlah di bawah Rp100 juta mencapai 4,95% (yoy) hingga Mei 2026.

Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan posisi pada Desember 2025 yang tumbuh 3,43%. Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan & Resolusi Bank, Doddy Zulverdi mengatakan, berdasarkan tren tersebut tidak terlihat adanya fenomena masyarakat makan tabungan.

"Jadi tadi dikatakan fenomena makan tabungan itu, kalau melihat angka-angka ini, tidak demikian karena kita melihat bahwa yang simpanan sampai dengan Rp 100 juta ini masih tumbuh positif, bahkan pertumbuhannya lebih baik daripada posisi akhir 2025," kata Doddy dalam konferensi pers virtual, Kamis (25/6/2026).

Ditekan Harga BBM, Awas Daya Beli Tak Lagi Gacor

Hingga pertengahan tahun 2026, beban yang dipikul kelompok ini semakin berat seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan gas elpiji yang terjadi hampir bersamaan. Di balik keputusan itu, tersimpan tekanan yang tidak merata.

Jika dicermati lebih dalam, kelompok yang menanggung beban paling panjang justru bukan masyarakat miskin yang masih mendapat bantalan subsidi, melainkan kelas menengah yang berada di ruang “abu-abu”, tidak cukup rentan untuk dibantu, tetapi juga tidak cukup kuat untuk benar-benar aman.

"Pada tingkat rumah tangga kelas menengah. Kenaikan harga energi tidak langsung memukul mereka secara drastis, tetapi menggerus kemampuan finansial secara perlahan. Pengeluaran rutin meningkat, sementara pendapatan relatif stagnan. Akibatnya, pola konsumsi berubah," ungkap Associate Professor Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA, Faozan Amar dalam tulisan opini di SINDOnews.

Pengeluaran sekunder mulai ditekan. Liburan ditunda, makan di luar dikurangi, dan pembelian barang non-prioritas dipertimbangkan ulang. World Bank (2023) menyebut sebagai middleclasssqueeze, yakni tekanan ekonomi yang membuat kelas menengah harus menyesuaikan gaya hidup tanpa benar-benar jatuh miskin.

Dari perspektif kebijakan, kenaikan harga energi bukan tanpa alasan. Pemerintah perlu menjaga kesehatan fiskal dan memastikan subsidi tepat sasaran. International MonetaryFund (2022) menilai bahwa subsidi energi yang terlalu luas cenderung tidak efisien dan lebih banyak dinikmati kelompok mampu.

Pandangan ini sejalan dengan Chatib Basri (2022) yang menekankan pentingnya reformasi subsidi untuk menjaga keberlanjutan anggaran negara. Namun demikian, kebijakan yang rasional secara fiskal tetap membawa konsekuensi ekonomi yang nyata.

Dalam kondisi ini, kelas menengah kembali menjadi kelompok yang paling lama menanggung beban. Mereka tidak menerima bantuan langsung, tetapi harus menghadapi kenaikan biaya hidup secara penuh. Yang terancam bukan sekadar daya beli jangka pendek, melainkan juga kapasitas jangka panjang untuk menabung, berinvestasi, dan meningkatkan kualitas hidup.

Kelompok masyarakat kelas menengah bawah masih menjadi golongan yang paling rentan terhadap tekanan ekonomi. Daya beli masyarakat dapat dilihat melalui tiga kelompok besar, yakni kelompok pertama merupakan masyarakat berpenghasilan menengah atas dan atas.

Kemudian kelompok kedua adalah masyarakat kelas menengah bawah. Dan kelompok ketiga adalah kelompok berpendapatan rendah. Menurut Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Aviliani menerangkan bahwa, kelompok menengah bawah, yang ditandai sebagai kelompok kuning, menjadi pihak yang mengalami tekanan paling besar.

"Kelompok kuning ini yang paling kena masalah sebenarnya. Kalau yang bawah (kelompok berpendapatan rendah) ini cenderung kita lihat pendapatannya justru naik. Kenapa? Karena BLT (Bantuan Langsung Tunai) makin banyak, subsidi juga makin besar," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kelompok masyarakat menengah bawah bukan disebabkan membaiknya pendapatan, melainkan karena banyak dari mereka yang terdampak PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), terutama di sektor padat karya. Para pekerja tersebut kemudian turun ke sektor informal, sehingga jumlah masyarakat kelas menengah bawah meningkat.

Sektor Manufaktur Loyo, Jurang Ketimpangan Makin Lebar

Di balik klaim pertumbuhan dan berbagai indikator makroekonomi nasional yang tampak hijau merona, kondisi riil di akar rumput ternyata menyimpan bom waktu yang mengkhawatirkan. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) secara terbuka melayangkan rapor merah dan desakan darurat agar pemerintah segera mengevaluasi total kebijakan ekonomi nasional yang dinilai belum menyentuh realitas hidup pelaku usaha maupun masyarakat luas.

Head of Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho memperingatkan bahwa angka-angka pertumbuhan di atas kertas tidak akan berarti jika jurang ketimpangan di lapangan terus melebar akibat tekanan biaya hidup yang kian mencekik.

Kritik tajam ini didasari oleh tidak sinkronnya narasi keberhasilan pemerintah dengan fakta struktural di sektor riil. Ia membeberkan, setidaknya ada tiga tantangan krusial yang saat ini tengah menyandera perekonomian Indonesia.

Utamanya sektor manufaktur yang melemah, saat industri pengolahan yang menjadi motor utama penyerap tenaga kerja formal justru menunjukkan kinerja yang kian loyo. Kedua, kondisi investasi belum optimal, dimana realisasi investasi asing maupun domestik dinilai belum mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan untuk mendongkrak lapangan kerja berkualitas.

Terakhir anjloknya daya beli kelas menengah. Meningkatnya tekanan biaya hidup (inflasi pangan dan energi) membuat isi dompet masyarakat terkuras habis, menghantam roda konsumsi domestik.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini belum memberikan dampak yang merata terhadap dunia usaha maupun kesejahteraan nyata masyarakat," tegas Andry dalam keterangannya.

Ketidakpastian ekonomi selalu memicu sentimen negatif bagi para pelaku usaha untuk melakukan ekspansi. Oleh karena itu, INDEF menggarisbawahi bahwa kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik dan investor adalah transparansi total dalam pengelolaan keuangan negara serta penentuan kebijakan ekonomi.

Pemerintah didesak untuk membuka ruang dialog yang konstruktif dan tidak antikritik. Masukan dari kalangan akademisi, pelaku usaha, asosiasi industri, hingga lembaga riset ekonomi harus dipandang sebagai instrumen navigasi agar kebijakan yang dilahirkan lebih responsif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, bukan sekadar menyenangkan pembuat kebijakan.

"Masukan dari berbagai pihak hendaknya dipandang sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perekonomian nasional, sehingga tercipta kebijakan yang lebih efektif dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia," tambahnya.

Lantas langkah penyelamatan apa yang harus segera dilakukan pemerintah? Guna mencegah terjadinya penurunan daya beli yang lebih dalam di sisa tahun 2026 ini, ada beberapa solusi konkret yang ditawarkan. Yakni insentif sektor padat karya, pemerintah harus mengalihkan fokus insentif fiskal ke sektor-sektor yang langsung menyerap banyak tenaga kerja lokal, bukan hanya industri padat modal.

Selanjutnya penguatan jaring pengaman sosial. Intervensi harga pada komoditas pangan pokok mutlak dilakukan untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga kelas menengah ke bawah yang paling rentan terdampak volatilitas global.

Nestapa Struktural Kelas Menengah

Diapit oleh konglomerat ekstraktif yang sangat protektif terhadap keuntungannya, dan elit politik yang sangat pragmatis, beban dari seluruh karut-marut ini sepenuhnya digeser ke pundak kelas menengah. Kelas menengah adalah motor penggerak konsumsi nasional (menyumbang hampir 60% PDB) sekaligus pembayar pajak paling patuh (PPh 21 dan PPN).

Ironisnya, mereka mengalami pengabaian struktural (structural neglect). Mereka terlalu 'kaya' untuk menerima jaring pengaman sosial seperti Bantuan Sosial (Bansos), namun terlalu miskin untuk kebal dari hantaman inflasi medis, pendidikan, dan pangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) telah membunyikan alarm keras. Proporsi kelas menengah Indonesia menyusut tajam dari 21,45 persen pada 2019 (57,33 juta orang) menjadi tinggal 17,13 persen pada akhir 2024 (47,85 juta orang). Artinya, ada sekitar 9,48 juta orang yang jatuh kelas menjadi kelompok Menuju Kelas Menengah (aspiring middle class).

Memasuki tahun 2026, kondisi ini dapat diperparah oleh rencana kenaikan PPN menjadi 12% dan berbagai pungutan wajib baru. Para ekonom memproyeksikan sekitar 60 hingga 70% dari sisa kelas menengah saat ini berada di zona sangat rentan (vulnerable middle class), dengan pengeluaran di batas bawah (Rp2 juta - Rp4 juta per kapita per bulan).

Membengkaknya defisit Transaksi Berjalan (Current Account Deficit/CAD) pada Kuartal I-2026 sebesar USD4 miliar (1,1% dari PDB) -melonjak dari periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 200 juta dolar AS- adalah hantaman fundamental.

Berakhirnya era keemasan komoditas seperti batu bara dan nikel, melambatnya ekonomi China, serta gejolak harga minyak mentah dunia (WTI) akibat tensi geopolitik Timur Tengah, membuat Indonesia terjebak sebagai net oil importer yang mengalami defisit devisa sangat dalam.

"Dampaknya langsung merembes ke sektor riil melalui deindustrialisasi dini. Lapangan kerja formal sektor manufaktur menyusut, digantikan oleh pekerjaan informal berkontrak longgar (gig economy), seperti pekerja lepas digital dan pengemudi ojek online, yang tidak memiliki jaminan pensiun maupun kepastian upah," ujar Umar Idris, Alumnus Pasca Sarjana FEB UI, pengamat kebijakan publik, dan pegiat media di Indonesian Institute of Journalism dalam opininya di SINDOnews.

Kelas menengah kita hari ini sedang bertahan hidup dengan mode "makan tabungan" (dissaving). Data perbankan menunjukkan pertumbuhan tabungan di bawah Rp100 juta terus merosot, sementara rasio kredit macet (NPL) pada paylater dan pinjaman online (pinjol) justru melonjak tajam di kalangan usia produktif.

Posisi Tengah Makin Terjepit Suku Bunga, Awas Turun Kelas

Saat Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya meredam kejatuhan nilai tukar rupiah dan mencegah lonjakan harga barang. Di sini ada kelas menengah yang diyakini harus menanggung akibatnya.

Seiring suku bunga tinggi, ekonom meneropong akan semakin banyak kelompok menengah yang turun kelas menjadi kategori rentan dan miskin. Musababnya, dunia kelas menengah dekat dengan cicilan.

Sebelumnya, BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% pada Juni 2026.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers, Rabu (20/5).

Lonjakan BI Rate atau suku bunga acuan bertujuan untuk membuat kurs rupiah kembali stabil. Ketika BI Rate naik berarti imbal hasil investasi juga naik. Harapannya investor bakal tergiur menaruh uang di Indonesia lewat surat utang, deposito, investasi usaha, dan lain-lain.

Ketika para investor asing menukar dolar AS menjadi rupiah, maka nilai tukar rupiah akan menguat. Namun ada risiko yang harus ditanggung kelas menengah saat suku bunga tinggi.

Dengan kenaikan BI Rate, maka kredit jadi mahal, cicilan naik, dan orang-orang mengurangi belanja. Hal ini membuat permintaan barang turun dan harga tidak naik terlalu cepat. Hasilnya inflasi bisa dijaga.

Efek terakhir ini akan terasa sampai dalam rumah tangga, khususnya pada kelas menengah yang masih punya kredit KPR atau modal usaha kecil dengan bunga (floating) mengikuti kenaikan BI Rate.

Suku bunga tinggi menambah panjang faktor yang menjadi penyebab kelas menengah semakin terjepit, mulai dari biaya hidup naik saat pendapatan mandek, lapangan kerja berkualitas terbatas, kebijakan ekonomi yang kurang berpihak. Hingga beban tambahan dan potongan/pungutan, tidak mendapat bantuan sosial, serta ketergantungan pada utang dan pinjaman, sampai dengan generasi sandwich atau menjadi andalan pemasukan keluarga.

Faktor kebijakan BI menaikan suku bunga acuan akan menambah daftar di atas, karena kelas menengah ini ditopang dari kredit. Mobilnya kredit, rumahnya kredit, handphone-nya kredit, laptopnya kredit, membuat posisi tengah sebetulnya sensitif terhadap perubahan suku bunga.

Kelas menengah kerap mendapatkan hantaman berulang kali, saat kecepatan inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan kecepatan dari kenaikan pendapatan. Kelas menengah bukan hanya tentang perlindungan, tetapi tentang memastikan mereka tetap tumbuh dan berkontribusi secara berkelanjutan.