Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026: Mengejar Ambisi 8%

Ngos-ngosan Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%

Ekonomi Indonesia di tahun 2026 diproyeksikan berada pada jalur pertumbuhan stabil namun waspada. Sementara itu ambisi besar dipasang oleh pemerintah dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

Indonesia diprediksi bakal tetap menjadi salah satu titik terang dalam ekonomi global dengan pertumbuhan yang berada di kisaran 5,1% hingga 5,4%. Jika pemerintah berhasil menjalankan reformasi birokrasi dan menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, target 5,4% bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Namun target ambisius mengejar pertumbuhan ekonomi 8% di tengah ketidakpastian ekonomi global, buntuh sebuah dorongan besar. Secara angka stabilitas masih terjaga, namun ada kerentanan yang membayangi baik dari faktor luar negeri maupun dinamika domestik.


Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 akan tertahan di angka 5,0%. Angka ini dinilai masih jauh dari target-target ambisius yang sering dicanangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), akibat fundamental ekonomi domestik yang dinilai masih rapuh.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyoroti fenomena melesetnya realisasi ekonomi dari target pemerintah. Ia mencontohkan bagaimana kuartal III tahun 2025 hanya tumbuh 5,04% dari target 5,2%, serta inflasi yang menembus 2,86% dari target 2,5%.

"Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi ini kan meleset terus dari target yang sudah ditetapkan oleh APBN. Kenapa fundamental ekonomi kita itu relatif rentan? Ya, karena ketergantungan kita terhadap dunia luar tinggi," ujar Esther dalam Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun INDEF.

Esther menjelaskan bahwa Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak global dibandingkan negara tetangga seperti Singapura atau Thailand yang memiliki imunitas fundamental lebih kuat. Tingginya ketergantungan impor, bahkan untuk kebutuhan dasar, menjadi beban bagi devisa negara.

Menurut Indef, Indonesia tidak hanya mengimpor barang modal, tetapi juga bahan pangan pokok hingga garam. "Ada terjadi batuk-batuk di ekonomi global, maka kita pun juga akan terdampak ya, batuk-batuk juga," jelas Esther.

Lantaran itu ditekankan perlunya terobosan menuju self-substituting atau kemandirian pangan dan energi sebagai tolok ukur keberhasilan ekonomi di masa depan.

Selain itu Bank Dunia (World Bank) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi sekitar 5%, di bawah angka 5,2% yang sebelumnya diharapkan. Dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Desember 2025, Bank Dunia menilai perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 5% hingga 2026 sebelum meningkat menjadi 5,2% pada 2027, di tengah tantangan berkelanjutan di pasar tenaga kerja.

Dalam laporan bertajuk Digital Foundations for Growth tersebut, Bank Dunia mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5% pada sembilan bulan pertama 2025, ditopang investasi yang kuat dan ekspor neto. Proyeksi ini direvisi naik dari perkiraan pertumbuhan 2025 di 4,7% yang dirilis pada Juni 2025, seiring terjaganya stabilitas makroekonomi dan kebijakan yang relatif akomodatif.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 berada pada kisaran 4,9% hingga 5,7%. Perbedaan proyeksi tersebut mencerminkan ketidakpastian global dan domestik, terutama terkait kualitas penciptaan lapangan kerja dan daya beli masyarakat.

Optimisme Purbaya

Di sisi lain perubahan kepemimpinan di Kementerian Keuangan dengan diangkatnya Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menandai era baru kebijakan ekonomi Indonesia. Optimisme datang dari gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa lewat paket stimulus Rp200 triliun ke 5 bank milik negara sejak September 2025.

Keputusan ini merupakan respons langsung terhadap sinyal penurunan ekonomi terkait melambatnya pertumbuhan kredit dari rata-rata 11% sepanjang 2024 menjadi hanya 6,7% pada Juli 2025 yang menunjukkan penurunan aktivitas ekonomi.

Secara sederhana kucuran stimulus Rp200 triliun dapat memberikan tekanan kuat, dimana ketika likuiditas perbankan meningkat, kredit lebih mudah disalurkan ke sektor riil dan UMKM. Pengusaha mendapat modal untuk berinvestasi hingga konsumen lebih mudah mengakses kredit untuk membeli rumah atau kendaraan.


Aktivitas ekonomi meningkat, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat naik, roda ekonomi berputar lebih cepat. Ini sejalan dengan teori likuiditas Milton Friedman yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah uang beredar memiliki pengaruh besar pada output nasional.

Harapannya stimulus ini dapat dengan cepat menggerakkan sisi permintaan dan membawa Indonesia menuju target pertumbuhan 8%.

"Target 8% adalah gunung yang tinggi untuk didaki, terutama mengingat kondisi ekonomi global saat ini yang masih penuh ketidakpastian," tulis Eka Desy Purnama, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA) lewat opininya di SINDOnews.com.

Menurutnya perlu dipahami bahwa setiap kebijakan ekspansif datang dengan "harga" yang harus dibayar. Ketika uang beredar meningkat drastis, lambat laun risiko inflasi mengintai. Harga-harga barang bisa naik lebih cepat dari daya beli masyarakat, stimulus yang tadinya dimaksudkan menolong justru bisa memberatkan rakyat kecil.

Pertanyaan kritis yang perlu diajukan: apakah strategi ini realistis, atau kita sedang terjebak dalam optimisme?

Risiko lain yang tidak kalah serius adalah depresiasi rupiah. Rupiah yang melemah berarti impor menjadi lebih mahal dari bahan baku industri hingga barang konsumsi.

Ini akan mendorong inflasi lebih tinggi dan membuat Bank Indonesia dilematis dalam mengambil kebijakan: menaikkan suku bunga untuk menjaga rupiah (yang berarti meredam pertumbuhan) atau membiarkan inflasi membubung.

Di sinilah pentingnya pengawasan yang ketat dan transparan. Dana Rp200 triliun harus benar-benar disalurkan ke sektor produktif. Kita perlu memahami dengan jernih, bahwa tidak ada "obat mujarab" dalam kebijakan ekonomi.

Setiap pendekatan memiliki trade-off yang harus dipahami dan diterima. Evaluasi terhadap efektivitas stimulus ini juga tidak bisa dilakukan secara instan, kebijakan moneter bekerja melalui mekanisme kompleks yang membutuhkan waktu.

Secara bertahap ketika daya beli masyarakat sudah meningkat, ekonomi mulai tumbuh maka kebijakan fiskal dapat mulai dijalankan.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyakini, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin membaik di tahun 2026. Bahkan dia juga optimistis angka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%.

"Ekonomi kita akan tumbuh lebih baik dari sekarang. Tahun 2026 harusnya pertumbuhannya 6%. Seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai," ujar Purbaya kepada wartawan di akhir 2025.

Untuk merealisasikan itu, belanja negara akan digenjot sejak awal tahun. Selain itu, Pemerintah juga terus akan melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI).

"Jadi sekarang bisa ngomong dengan lebih yakin bahwa tahun depan 6 persen, walaupun di APBN 5,4, saya akan paksa dorong ke 6 persen, dan probability itu terjadi semakin terbuka lebar, karena kami semakin sinkron dengan bank sentral," jelas Purbaya.

Ketidakpastian Global

Di sisi lain optimisme ekonomi Indonesia akan terbentur oleh sisi eksternal, ketika ketidakpastian global masih menjadi sumber risiko utama bagi perekonomian Indonesia. Pemulihan ekonomi dunia yang relatif lambat, dengan estimasi pertumbuhan sekitar 3,0% pada 2025 menurut Bank Indonesia, menandakan potensi pelemahan permintaan dari negara mitra dagang.

Pada pertengahan 2025, Bank Dunia bahkan meramalkan ekonomi global akan melihat dekade terendah untuk pertumbuhan global. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan global hanya 2,3% pada tahun 2025, atau 0,4% lebih rendah dari yang diperkirakan pada bulan Januari.

Sedangkan untuk tahun 2027, World Bank (Bank Dunia) meramalkan pertumbuhan sebesar 2,6%. Jepang, Eropa, dan AS (Amerika Serikat) termasuk di antara negara yang diturunkan peringkatnya dalam laporan pertengahan tahun Bank Dunia. Proyeksi terakhir Bank Dunia diumumkan pada bulan Januari sebelum Donald Trump menjabat.


Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2025 dan 2026, seiring meningkatnya ketegangan perdagangan yang menggoyahkan kepercayaan investor serta konsumsi swasta. Namun mereka tidak menurunkan perkiraan pada rival utama AS yakni China, yang menurut bank memiliki cukup stabilitas keuangan untuk menghadapi tantangan yang cukup signifikan dari ketidakpastian politik global.

"Di tengah ketidakpastian kebijakan yang meningkat dan bertambahnya hambatan perdagangan, konteks ekonomi global menjadi lebih menantang," kata laporan tersebut.

Situasi semakin diperberat oleh peningkatan tensi perdagangan global, termasuk kebijakan tarif sepihak yang diterapkan Amerika Serikat terhadap berbagai produk impor. Kebijakan ini berpotensi mengganggu arus perdagangan, memicu volatilitas nilai tukar, dan menekan performa ekspor Indonesia, meskipun defisit transaksi berjalan diproyeksikan tetap terkendali pada kisaran 0,5-1,3% terhadap PDB.

Di dalam negeri, sejumlah indikator menggambarkan bahwa permintaan domestik belum mengalami perbaikan yang signifikan. Sementara itu sedikit kabar baik datang di awal 2026, ketika Indonesia dan AS dikabarkan telah mencapai kesepakatan tarif.

Jejak Ekonomi Indonesia di 2025

Meski dinamika perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian, perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 diklaim tetap menunjukkan ketahanan dan kinerja yang solid.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 terjaga di kisaran 5% dengan capaian pada kuartal III-2025 sebesar 5,04% (yoy). Dari sisi skala ekonomi, PDB nominal Indonesia pada tahun 2024 mencapai USD1.396,30 miliar.

Sementara itu, PDB berdasarkan paritas daya beli (PPP) tercatat sebesar USD4,10 triliun, menempatkan Indonesia sebagai ekonomi terbesar ke-8 dunia. PDB per kapita Indonesia juga terus meningkat dan mencapai Rp78,62 juta atau setara USD4.960,33.

Stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga ketika Inflasi dalam rentang sasaran 2,5±1% dan tercatat sebesar 2,72% (yoy) pada November 2025. Di pasar keuangan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus menguat dan berada di level 8.644,26 pada 29 Desember 2025. Nilai tukar rupiah di kisaran Rp16.785 per dolar AS pada Desember 2025.

Lebih lanjut, cadangan devisa Indonesia tetap tinggi dan mencapai USD150,1 miliar pada November 2025. Kinerja indikator sektor riil juga menunjukkan penguatan yang konsisten, terscermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang terus berada pada fase ekspansi dan mencapai level 53,3 pada November 2025.

Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi bila dilihat dari Indeks Keyakinan Konsumen berada pada level optimis sebesar 124,0 pada November 2025, serta Indeks Penjualan Riil yang terus tumbuh positif dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 5,9% (yoy) pada November 2025. Kinerja eksternal perekonomian Indonesia juga menunjukkan ketahanan yang kuat.

Neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus selama 66 bulan berturut-turut sejak Mei 2020, dengan nilai surplus mencapai USD35,88 miliar pada periode Januari hingga Oktober 2025. Di sisi investasi, realisasi investasi pada periode Januari–September 2025 mencapai Rp1.434,3 triliun atau tumbuh sebesar 13,7% (yoy).

Penyaluran kredit perbankan tetap tumbuh sebesar 7,36% (yoy) pada Oktober 2025, mencerminkan keberlanjutan dukungan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi nasional.

Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia dihadapkan sejumlah tantangan yang merupakan kombinasi tekanan global dan kebutuhan menjaga ketahanan fiskal. Efisiensi menjadi sikap awal pemerintah lewat penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja menandai perubahan penting arah kebijakan fiskal nasional.

Efisiensi belanja pemerintah – khususnya belanja Kementerian/Lembaga – berdampak langsung pada dinamika ekonomi daerah, mengingat belanja publik merupakan salah satu penggerak utama permintaan agregat di banyak wilayah. Dampak kebijakan ini tercermin dari realisasi belanja K/L hingga Agustus 2025 yang baru mencapai Rp686 triliun atau sekitar 59,1% dari total pagu Rp1.160,1 triliun, terutama akibat penjadwalan ulang kontrak dan perubahan prioritas kegiatan.

Tahun 2025 juga ditandai oleh peluncuran berbagai agenda penguatan ekonomi rakyat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program MBG dilaksanakan dalam skala yang sangat besar, dengan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani puluhan juta penerima manfaat serta dukungan anggaran yang signifikan.

Sebagai langkah antisipatif dan responsif terhadap dinamika ekonomi, Pemerintah terus mengoordinasikan berbagai stimulus dan paket kebijakan ekonomi. Kebijakan tersebut mencakup Bantuan Pangan dan Bantuan Kartu Sembako tambahan, Bantuan Subsidi Upah, hingga BLTS Kesra.

Pemerintah juga memberikan stimulus mobilitas masyarakat melalui diskon transportasi, dukungan bagi industri padat karya, pemberian insentif fiskal bagi pekerja dan UMKM, serta percepatan deregulasi dan debottlenecking melalui penyederhanaan regulasi dan integrasi perizinan lintas Kementerian/Lembaga ke dalam sistem OSS.

Navigasi Hadapi Tantangan Ekonomi

Pertumbuhan rata-rata 5,04% ekonomi Indonesia dalam tiga tahun terakhir, dinilai hanya di atas kertas. Menurut Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto menyampaikan, angka itu terkesan stabil dan terkontrol dalam laporan resmi pemerintah.

Namun pertumbuhan tersebut belum cukup membaik secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Menurutnya pertumbuhan ekonomi 5% tidak berarti sehat dan berkelanjutan jika tidak diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta investasi produktif.

"Stimulus yang tidak tepat sasaran cenderung bersifat sementara dan tak berdampak berkelanjutan," ujarnya.

Ada beberapa fenomena mengkhawatirkan di balik angka stabilitas itu yang menjadi sorotan. Pertama, pertumbuhan konsumsi rumah tangga hanya berkisar antara 4,89 hingga 4,94%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun sumber pertumbuhan ekonomi terbesar dari konsumsi, namun peningkatan konsumsi masyarakat secara riil dinilai bergerak lamban.

Kedua, deflasi di beberapa kuartal tahun 2024 (Mei-September) dan berlanjut di awal 2025 menimbulkan efek negatif, di mana konsumen dan pelaku usaha menunda pembelian karena ekspektasi penurunan harga lebih lanjut. Hal ini menyebabkan permintaan melambat dan ekonomi mengalami spiral negatif.

Ketiga, investasi asing langsung (FDI) menurun hingga 8,87% pada triwulan III 2025, yang mencerminkan keraguan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia akibat ketidakpastian regulasi, perpajakan, dan hambatan infrastruktur.

Meski begitu ada usaha pencapaian tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam pengendalian inflasi yang masih sesuai target. Inflasi yang terjaga di angka 2,86% juga memberi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Namun ditegaskan ada tantangan struktural yang harus segera diatasi. Daya beli masyarakat masih menjadi masalah utama, padahal kontribusi konsumsi domestik mencapai 50-60% dari pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah harus memprioritaskan peningkatan penghasilan tidak kena pajak, stabilitas harga pangan, dan program yang langsung berdampak pada daya beli," katanya.

Sektor pertanian dan UMKM juga perlu diperkuat karena menjadi fondasi kehidupan mayoritas masyarakat. Program koperasi desa harus dikelola secara profesional agar mampu mendorong pertumbuhan inklusif dan penciptaan lapangan kerja.

Kondisi pasar tenaga kerja disebut masih rapuh, bakal menjadi hambatan. Mayoritas tenaga kerja Indonesia masih didominasi sektor informal akibat adanya skill mismatch (ketidaksesuaian keahlian) dan tingkat pendidikan yang belum memenuhi standar industri.

Dari sisi fiskal, perlambatan belanja pemerintah (government spending) diprediksi masih akan berlanjut hingga 2026. Selain faktor eksogen dari pelemahan global, ada faktor endogen berupa pengalokasian anggaran yang sangat besar untuk program-program prioritas.

Terkait investasi, INDEF menilai paket kebijakan pemerintah saat ini belum cukup menarik bagi investor kakap. Skema seperti tax holiday atau tax reduction dianggap tidak menjawab kebutuhan riil investor di lapangan.

Investor dinilai membutuhkan hal lain. Misalnya, infrastrukturnya itu harus relatif ada semua; ada gas, ada listrik, ada air bersih, sehingga mereka bisa bangun pabrik di situ. Kalau sektor pariwisata, harus ada connecting flight dan seterusnya.

Setidaknya ada tujuh prioritas kebijakan yang bisa dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan 5,4% 2026, di antaranya adalah fokus pada peningkatan daya beli riil, akselerasi kredit perbankan, penciptaan lapangan kerja yang cukup, belanja pemerintah yang produktif, hilirisasi mineral yang berkelanjutan, penyederhanaan regulasi, serta optimalisasi program UMKM dan pertanian.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama lebih dari satu dekade stagnan di kisaran 5% menandakan perlunya peremajaan fundamental arah pembangunan nasional. Tantangan terbesar bukan hanya angka pertumbuhan, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tersebut menghasilkan keadilan sosial-ekonomi yang merata.

Dengan strategi yang tepat dan eksekusi konsisten, optimistis Indonesia dapat keluar dari "jebakan pertumbuhan 5%" menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.