Noel Terjerat Rasuah, Saatnya Bersihkan Pejabat Serakah

Habis Nangis, Kepalkan Tangan

Noel menangis. Foto/Arif Julianto

IMMANUEL Ebenezer Gerungan (IEG) atau Noel menangis saat digiring ke ruangan konferensi pers Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Agustus 2025. Pria yang saat itu masih menjabat Wakil Menteri Ketenagakerjaan ( Wamenaker ) tersebut menunduk dan sesekali mengusap air mata.

Butir-butir air mata di balik kacamatanya tak bisa disembunyikannya. Dia berjalan di barisan depan dengan tangan diborgol dan rompi oranye tahanan lembaga Antirasuah itu.

Setibanya di ruangan konferensi pers, Noel bersama 10 orang lainnya dipajang KPK dalam pengumuman status tersangka mereka pada kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ).

Setelah itu, Noel tersenyum ke arah awak media sambil mengepalkan tangannya saat digiring petugas KPK meninggalkan ruangan konferensi pers tersebut. “Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di-OTT,” kata Noel ketika digiring ke mobil tahanan.

Noel juga membantah dirinya terlibat pemerasan. "Kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikit pun kasus pemerasan,” ujarnya.

Selain Noel, 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Dirjen Binwasnaker dan K3 Fahrurozi (FRZ), Direktur Bina Kelembagaan Hery Sutanto (HS), Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Irvian Bobby Mahendro (IBM).

Kemudian, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH), Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 Subhan (SUB), Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Anitasari Kusumawati (AK).

Selanjutnya, Sekarsari Kartika Putri (SKP) selaku Subkoordinator, Supriadi (SUP) selaku Koordinator, Temurila (TEM) selaku pihak PT KEM Indonesia, dan Miki Mahfud (MM) selaku pihak PT KEM Indonesia. KPK telah menemukan sedikitnya dua alat bukti dalam menetapkan 11 tersangka tersebut.

Aliran Uang Rp81 Miliar untuk Bancakan Pejabat Kemnaker

Noel bersama 10 orang tersangka lainnya dipajang KPK. Foto/SindoNews

KPK mengungkap adanya dana sebesar Rp81 miliar hasil dugaan pemerasan yang mengalir ke sejumlah oknum pejabat Kemnaker. Uang itu diduga hasil pemerasan terkait pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap modus pemerasan oknum pejabat Kemnaker yakni dengan menggelembungkan tarif pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Diduga, sejumlah pejabat Kemnaker tersebut kongkalikong menggelembungkan tarif sertifikasi K3 yang seharusnya hanya Rp275 ribu menjadi Rp6 juta.

"Atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 dengan biaya yang seharusnya (sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP), kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah Rp81 miliar," kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/8/2025).

Adapun, dugaan pemerasan tersebut sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya. Dari data dan bukti yang dikantongi KPK, dugaan pemerasan tersebut sudah terjadi selama sekira enam tahun sejak 2019 sampai 2025 dengan nilai Rp81 miliar.

Setyo menyebut uang sebesar Rp81 miliar tersebut mengalir ke sejumlah pihak dengan rincian, Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3, Irvian Bobby Mahendro (IBM) diduga menerima aliran uang sejumlah Rp69 miliar melalui perantara pada 2019-2024.

Uang Rp69 miliar tersebut selanjutnya digunakan Irvian untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) selaku Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemnaker serta Direktur Bina Kelembagaan, Hery Sutanto (HS) dan pihak lainnya.

"Serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda empat hingga penyertaan modal pada tiga perusahaan yang terafiliasi PJK3," sambung Setyo.

Sementara itu, kata Setyo, Gerry Aditya Herwanto diduga menerima aliran uang sejumlah Rp3 miliar dalam kurun tahun 2020 - 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, diantaranya, setoran tunai mencapai Rp2,73 miliar; transfer dari Irvian sebesar Rp317 juta; dan dua perusahaan di bidang PJK3 dengan total Rp31,6 juta.

"Uang tersebut digunakan GAH untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk satu unit kendaraan roda empat sekitar Rp500 juta dan transfer kepada pihak lainnya senilai Rp2,53 miliar," imbuh Setyo.

Selanjutnya, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemnaker Subhan diduga menerima aliran dana sejumlah Rp3,5 miliar pada kurun waktu 2020-2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3.

"Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi di antaranya: transfer ke pihak lainnya, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar Rp291 juta," kata Setyo.

Lalu, Sub Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemnaker, Anitasari Kusumawati diduga juga menerima aliran dana sejumlah Rp5,5 miliar pada kurun waktu 2021-2024 dari pihak perantara. Atas penerimaan tersebut, aliran dana juga diduga mengalir ke pihak-pihak lainnya.

Tak hanya itu, sejumlah uang juga mengalir kepada pihak penyelenggara negara yakni, Immanuel Ebenezer sebesar Rp3 miliar pada Desember 2024; FAH dan HR sebesar Rp50 juta per minggu; HS lebih dari Rp1,5 miliar selama kurun waktu 2021-2024; serta CFH berupa satu unit kendaraan roda empat.

Tentang Pengurusan Sertifikasi K3

Sertifikasi K3 merupakan syarat bagi pencari kerja tertentu untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit yang timbul akibat pekerjaan. Dihimpun dari berbagai sumber, cara mendapat sertifikasi K3 bisa mencari lembaga pelatihan yang menyediakan training terkait bidang tersebut.

Anda bisa mencari lembaga pelatihan untuk K3 umum atau pelatihan untuk K3 yang spesifik. Selanjutnya, ahli K3 harus mengikuti training yang diselenggarakan oleh Jasa Pelatihan K3 dan pastikan, Jasa pelatihan yang akan Anda daftar sudah terdaftar legalitasnya di Teman K3.

Waktu pelatihan biasanya disesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Ada beberapa syarat kompetensi yang harus dipenuhi supaya ahli K3 tersebut dinyatakan lolos. Di antaranya adalah:

1. Peserta wajib memiliki Ijazah Minimal D3 Semua Jurusan.
2. Menyertakan surat keterangan sehat.
3. Peserta mampu mengikuti ujian yang nantinya nilai dari ujian ini menjadi tolak ukur kelulusan peserta.

Setelah dinyatakan lolos, perusahaan akan mendapatkan sertifikat yang sesuai dengan bidang yang diujikan. Sertifikat ini dapat menjadi pegangan ketika akan melamar pekerjaan atau mengajukan promosi jabatan di perusahaan.

Noel Punya Harta Kekayaan Rp17,6 Miliar versi LHKPN

Noel digiring ke mobil tahanan KPK. Foto/Arif Julianto

Berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, total harta kekayaan Noel mencapai Rp17.620.260.877 atau Rp17,6 miliar. Harta itu, dilaporkan ke KPK pada 17 Januari 2025.

Noel, tercatat memiliki lima bidang tanah dan bangunan hang tersebar di Depok dan Bogor. Adapun total keseluruhan harta tanah dan bangunan mencapai Rp12,1 miliar.

Selain itu, Noel memiliki lima unit kendaraan yang terdiri dari mobil Mitsubishi Pajero, Toyota Fortuner, Toyota Land Cruiser, hingga motor Yamaha NMAX. Total harta transportasi dan mesin Noel mencapai Rp3,3 miliar.

Selain itu, Noel juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp109,5 juta, kas dan setara kas Rp2,02 miliar. Dengan demikian, total harta kekayaan Immanuel Ebenezer mencapai Rp17.620.260.877 atau Rp17,6 miliar.

24 Kendaraan Disita KPK, Punya Noel Berapa?

Sejauh ini, KPK sudah menyita sebanyak 24 kendaraan bermotor terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker. Jumlah tersebut terdiri dari 17 mobil dan 7 motor.

Berikut rinciannya:
12 unit kendaraan roda empat milik Irvian Bobby Mahendro

1. Toyota Corolla Cross
2. Hyundai Palisade
3. Suzuki Jimny
4. Jeep
5. Toyota Hilux
6. Mitsubishi Expander
7. Hyundai Stargazer
8. Honda CRV
9. BMW 3301
10. Honda CRV
11. Mitsubishi Expander
12. Nissan GTR.

1 unit kendaraan roda empat milik Subhan
1. Mitsubishi Pajero Sport

1 unit kendaraan roda empat Hery Sutanto
1. Honda CRV

1 unit kendaraan roda empat Gerry Aditya Herwanto Putra
1. Hyundai Palisade

6 unit kendaraan roda dua Irvian Bobby Mahendro
1. Vespa Sprint S 150
2. Ducati Hypermotard 950
3. Ducati Xdiavel 1200
4. Ducati Multistrada V4 RS
5. Ducati Streetfighter
6. Vespa

1 unit kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda empat Noel
1. Ducati Scrambler
2. Alphard.

1 Land Cruiser belum diungkap KPK tentang pemiliknya
Mobil tersebut belum disebutkan KPK secara detail perihal kepemilikan mobil tersebut.

Roda Berputar, 2 Jabatan Noel Ambyar

Noel ketika masih menjabat Wamenaker menyidak sebuah perusahaan. Foto/Tangkapan Layar Instagram

Putaran roda kehidupan Immanuel Ebenezer sedang di bawah. Perjalanan karier Noel yang tengah melesat dengan menjabat Wamenaker langsung terpuruk setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 oleh KPK.

Noel yang kelahiran Riau, 22 Juli 1975 memulai pekerjaannya di Jakarta sebagai driver ojek online (ojol) pada 2016. Kemudian, pada Pilpres 2019 dia membentuk kelompok relawan yang mendukung Joko Widodo (Jokowi).

Namanya semakin dikenal masyarakat umum. Dia menjadi lebih terlibat dalam politik, lalu mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Pada 2021, Immanuel ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia. Tiga tahun kemudian, Noel ditunjuk sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Oktober 2024.

Di posisi ini, dia mengembangkan aplikasi Laboranyawamen.id untuk menerima aduan karyawan dan melakukan inspeksi cepat terhadap perusahaan yang tidak memiliki ijazah karyawan. Dia pun kembali ditunjuk sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) pada pertengahan Juni 2025.

Karier Noel yang tengah di puncak dan bergelimang harta akhirnya tamat setelah ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 20 Agustus 2025. Dua jabatan Noel rontok usai menjadi tahanan KPK.

Presiden Prabowo Subianto telah memberhentikan Immanuel Ebenezer alias Noel dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker). Prabowo telah menandatangani Surat Keputusan (SK) pemberhentian Noel.

"Bapak Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel dari jabatannya sebagai Wamenaker," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Jumat (22/8/2025).

Pencopotan Immanuel dari jabatan Wamenaker merupakan tindak lanjut atas perkembangan kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kemenaker yang menjeratnya.

Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan pengganti Noel pada jabatan Wamenaker. “(Soal pengganti Immanuel Ebenezer) ada nanti, tenang saja,” kata Prabowo kepada wartawan seusai meresmikan RS PON di Cawang, Jakarta Timur, Selasa (26/8/2025).

Kendati demikian, ia tidak menyebutkan siapa sosok yang akan mengisi kursi Wamenaker tersebut. Ia menegaskan, pihaknya sudah mengurus permasalahan tersebut. “Sudah diurus semuanya itu,” jelas Presiden.

Jabatan Komisaris Noel di PT Pupuk Indonesia (Persero) juga rontok sejak 22 Agustus 2025. Keputusan itu mengacu pada Salinan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Para Pemegang Saham Perusahaan PT Pupuk Indonesia Nomor SK 232/MBU/08/2025, Nomor SK.049/DI-DAM/DO/2025.

“Memberhentikan Sdr. Immanuel Ebenezer Gerungan sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2025,” kata manajemen Pupuk Indonesia dikutip dari Keterbukaan Informasi.

Noel Coreng Wajah Pemerintahan Prabowo

Noel di ruangan konferensi pers KPK. Foto/Arif Julianto

Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai ditangkapnya Noel oleh KPK sudah memberikan penilaian yang tidak baik terhadap Pemerintahan Prabowo Subianto. “Tertangkapnya Noel oleh KPK sudah mencoreng pemerintahan Pemerintahan Prabowo,” ujar Fernando kepada SindoNews, Rabu (27/8/2025).

Dengan ditangkapnya Noel oleh KPK tersebut, menurut dia, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu segera disahkan. “Saya berharap penangkapan Noel membuat Prabowo semakin mendorong aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian) untuk semakin giat menjaga keuangan negara dan daerah dari para koruptor,” ujarnya.

Fernando juga berpendapat, komitmen Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi harus didukung para pembantunya di kabinet.

Baca juga: Immanuel Ebenezer Minta Amnesti, Istana: Presiden Tak Akan Membela Koruptor

Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro mengatakan, kasus Noel ini secara personal mengagetkan karena figur yang dikenal vokal dan kritis. “Namun secara institusional, kejadian di Kemenaker ini semakin mengafirmasi bahwa ada problem akut di birokrasi atau pelayanan publik kita,” ujar Agung kepada SindoNews, Rabu (27/8/2025).

Maka itu, menurut Agung, intervensi teknologi utamanya digitalisasi pelayanan publik menjadi keniscayaan untuk memutus mata rantai korupsi. “Di luar itu, pengawasan inspektorat atau para pihak mesti diperkuat agar setiap potensi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalkan,” tandasnya.

Prabowo Singgung Noel Ebenezer Terjerat Korupsi: Malu Saya

Presiden Prabowo Subianto di acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo Tahun 2025, ICE BSD, Tangerang, Kamis, 28 Agustus 2025. Foto/BPMI Setpres

Presiden Prabowo Subianto menyinggung kasus korupsi yang menjerat mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel. Prabowo mengaku malu sekaligus prihatin karena kasus itu menyeret sosok yang juga menjadi bagian dari Partai Gerindra.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri Apkasi Otonomi Expo 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kamis (28/8/2025).

Prabowo mulanya menuturkan, dirinya agak ngeri dengan pidatonya salah satunya pada pidato di Sidang Tahunan MPR pada 15 Agustus 2025. Dia menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang terjerat kasus hukum, termasuk kader Gerindra. Namun, tidak lama berselang, muncul kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan eks Wamenaker Noel.

"Saya kadang-kadang ngeri juga dengan pidato saya. Di MPR tanggal 15 Agustus ingat pidato saya saya katakan kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar saya tidak akan melindungi, eh beberapa hari kemudian ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, belum kader," kata Prabowo.

Prabowo melanjutkan, seorang kader partai harus ikut pendidikan kaderisasi. "Aduh, nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap, tetap saya agak malu saya," kata Prabowo.

Prabowo pun mengaku bahwa Noel orang yang menarik, tetapi justru terjerat kasus OTT KPK terkait pungli K3. "Sebetulnya orang itu menarik ya, mungkin dia khilaf."

Prabowo menyebut bahwa perbuatan korupsi tidak hanya mencederai negara, tetapi juga merugikan keluarga pelaku. Dia mengingatkan agar setiap pejabat maupun politisi selalu memikirkan anak dan istri sebelum melakukan korupsi.

"Saudara-saudara apakah tidak ingat istri dan anaknya kalau tangannya diborgol pakai baju? Orangnya apa tidak ingat anak dan istrinya," katanya.

Prabowo menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dia mengatakan sering mendapat laporan dari Jaksa Agung, aparat penegak hukum, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan korupsi.

"Saudara-saudara sudah dengar pidato berapa kali dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik terus saya ingatkan semua lembaga membersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan, dan kau akan dibersihkan pasti," tegasnya.

Prabowo melanjutkan, "Saya ingatkan, tapi kadang-kadang khilaf manusia itu, mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia bodoh, atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah, atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin bisa disogok."

Momentum Bersih-bersih dari Serakahnomics

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka bersama parajajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Senin (21/10/2024). Foto/Binti Mufarida

Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo menilai ini momentum Presiden Prabowo membersihkan kabinetnya dari pejabat yang Serakahnomics. "Menurut saya, ini momentum bagi Pak Prabowo untuk bersih-bersih dari apa yang dia sebut dengan pejabat korup yang dalam pidatonya dia sebut sebagai Serakahnomics," ujar Kunto kepada SindoNews, Kamis (28/8/2025).

Selain itu, menurut dia, momentum ini bisa untuk meminimalisir intervensi dari Jokowi atau kubu Solo terhadap pemerintahan Prabowo. "Ya bisa jadi ini dipakai untuk bargaining chip bahwa orang-orangnya Pak Jokowi masih korup, terpaksa dibersihkan, itu yang mungkin akan terjadi," katanya.

"Tapi kalau ini momentum bersih-bersih orangnya Jokowi tanpa alasan hukum yang jelas kan ini bisa jatuh ke politisasi hukum yang kemudian bisa menimbulkan kontroversi dan efek politik yang juga tidak baik," pungkas Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

Baca juga: Jumhur Hidayat Sarankan Wamenaker Pengganti Noel dari Kalangan Perempuan

Diketahui, Presiden Prabowo menyinggung istilah Serakahnomics dalam pidatonya di beberapa kesempatan. Salah satunya, saat meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) pada Senin, 21 Juli 2025, di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Kabupaten Klaten.

Presiden Prabowo memperkenalkan istilah Serakahnomics untuk menggambarkan pola ekonomi yang terlalu mengutamakan keuntungan tanpa mempertimbangkan kepentingan sosial. Dia menyampaikan bahwa model ekonomi seperti ini tidak sejalan dengan semangat keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan dalam konstitusi.

“Ada yang mengatakan ada mazhab ekonomi liberal, neoliberal, klasik, pasar bebas, sosialis, ekonomi komando dan sebagainya. Ini bukan. Ini lain. Ini saya beri nama. Serakahnomics. Ini adalah serakahnomics,” kata Prabowo.

Sementara itu, Pengamat Politik Ray Rangkuti menyoroti banyaknya sosok yang selama ini diasosiasikan dekat dengan Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini menghadapi persoalan hukum. Fenomena itu, menurutnya, terjadi di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

"Nah uniknya dalam catatan saya nih, sekarang hampir orang-orang yang kita asosiasikan dekat dengan pak Jokowi sekarang menghadapi kasus hukum," kata Ray Rangkuti dalam Program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (26/8/2025).

Ray menyinggung sejumlah menteri di era Jokowi yang diperiksa lembaga penegak hukum. Ia juga menyebut nama Immanuel Ebenezer dan Silfester Matutina yang dikenal sebagai pendukung Jokowi.

Menurutnya, proses hukum yang mulai menyentuh lingkaran tersebut menunjukkan sikap tegas Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo ingin menegaskan bahwa tidak ada lagi pihak yang kebal hukum di eranya.

"Satu saudara Silfester, yang kedua Menteri Agama era pak Jokowi, yang ketiga Menteri Pendidikan di era Pak Jokowi, sekarang Noel, ada lagi satu menteri yang masih menteri juga sekarang tapi dikait-kaitkan dengan kasus judol. Tapi kalau kita lihat ini semua, lingkarannya Pak Jokowi ini sebelumnya," jelas dia.

"Di era pak Prabowo itu tanda kutip ya seperti tidak kebal lagi, artinya ada keliatan yang makin menjauh ini jarak," sambung dia.

Ray bahkan mempertanyakan apakah langkah tersebut merupakan upaya membongkar ketidakberesan pada masa Pemerintahan Jokowi. “Saya mau mempertanyakan, kok apa sedang terjadi pembongkaran ketidakberesan di era Jokowi atau tidak sebenarnya, nah itu pertanyaannya," pungkasnya.

Direktur Komunikasi Great Institute Khalid Zabidi mengatakan, KPK harus menjadi garda terdepan dalam kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Khalid juga mengimbau para penyelenggara negara agar mematuhi arahan Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas dan terang menegaskan komitmennya memberantas korupsi sebagaimana pidato kenegaraan di Sidang Bersama DPR RI dan MPR RI pada 15 Agustus 2025.

“Saya pikir Presiden sudah tegas dan jelas sikapnya terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, saya berharap para jajaran kabinet dan penyelenggara negara lainnya agar mematuhi perintah Presiden Prabowo untuk tidak melakukan korupsi dalam menjalankan tugas mereka, komitmen Presiden ini harus didukung penuh,” kata Khalid, Aktivis 98 dari ITB ini.

Khalid mengatakan, langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo ini sekaligus membersihkan Kabinet Merah Putih dari unsur orang yang tidak sejalan dengan misi Prabowo dalam memberantas korupsi. "Kejadian ini juga sekaligus menandakan dan momentum pembersihan total di kabinet Presiden Prabowo dari orang-orang yang terindikasi dari barisan orde yang lalu,” pungkasnya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga memprediksi reshuffle kabinet akan dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dia mengungkapkan dua hal yang menjadi penyebabnya.

Pertama, Prabowo menambah satu kementerian, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Untuk itu, kata Jamiluddin, Prabowo harus menetapkan menteri yang memimpin kementerian tersebut.

“Menambah satu menteri dengan sendirinya perlu dilakukan reshuffle. Prabowo harus segera menetapkan menteri agar Kementerian Haji dan Umrah dapat segera melaksanakan fungsi dan tugasnya,” kata Jamiluddin.

Kedua, mengangkat Wamenaker pengganti Noel Ebenezer. Menurut dia, Wamenaker perlu segera ditetapkan karena kementerian ini perlu segera meningkatkan kinerjanya. “Apalagi saat ini PHK terjadi di mana-mana, sehingga perlu ditangani secara cepat dan tepat agar tidak terjadi persoalan sosial,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, masalah pengangguran juga masih tinggi. Karena itu, mengisi segera Wamenaker dinilai urgen agar lebih cepat dapat mengatasi pengangguran.

“Namun demikian, reshuffle kabinet kiranya perlu memperhatikan integritas, kompetensi, dan profesionalisme. Hal itu perlu dilakukan agar kasus Immanuel Ebenezer yang diduga melakukan pemerasan tidak terulang lagi,” ujar Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Lagipula, sambung dia, memilih anggota kabinet yang berintegritas, kompeten, dan profesional akan membantu Presiden Prabowo mewujudkan visi dan misinya. “Prabowo tak perlu lagi dibebani oleh pembantunya dengan kasus-kasus korupsi dan kinerja yang standar,” pungkasnya.

Arie Dwi Satrio, Achmad Al Fiqri, Nur Khabibi, MG/Tasya Rosmalina, Jonathan Simanjuntak, Riyan Rizki Roshali, Binti Mufarida, Rico Afrido Simanjuntak.