Reshuffle Demi Mendukung Transisi Pemerintahan

Di penghujung masa jabatan Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pada kurang lebih sekitar dua bulan lagi, kembali melakukan reshuffle kabinet. Kali ini ada tiga posisi menteri yang dikocok ulang (reshuffle) dan mengangkat satu wakil menteri. Presiden Jokowi juga mengangkat Kepala Badan Gizi, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Para pejabat tersebut dilantik di Istana Negara Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024.

Reshuffle kali ini merupakan reshuffle ke enam selama masa periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Reshuffle terakhir ini mengubah postur kabinet yang didominasi orang dekat Presiden terpilih Prabowo Subianto maupun dari Partai Gerindra.

Para anggota kabinet baru tersebut adalah kader Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) menggantikan kader PDIP Yasonna H Laoly.

Rosan Perkasa Roeslani yang dilantik menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM menggantikan Bahlil Lahadalia yang digeser menjadi Menteri ESDM. Rosan Roeslani merupakan Ketua TKN Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamen Kominfo). Angga Raka merupakan politisi Partai Gerindra, yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Ia juga pernah menjadi Ketua Bidang Komunikasi dan Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

Pelantikan Bahlil, Supratman, dan Rosan sebagai menteri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan 2019-2024. Ada juga Keputusan Presiden Nomor 52M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan 2019-2024.

Presiden Jokowi juga mengangkat Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Menariknya, dalam acara pelantikan ini tidak dihadiri oleh Prabowo Subianto. Kabarnya Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus presiden terpilih ini sedang tidak ada di tanah air. Prabowo sedang bertugas ke Australia.

Pada reshuffle-reshuffle sebelumnya, Presiden Jokowi melakukan pergantian menteri biasanya karena menteri yang bersangkutan kinerjanya dinilai yang kurang memuaskan, tengah menghadapi kasus hukum, atau mengakomodasi partai politik yang bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

Kali ini istana mengatakan reshuffle kabinet ini dilakukan demi mendukung transisi pemerintahan berjalan baik dan efektif. Seperti yang dijelaskan Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana, bahwa pengangkatan Menteri, Wakil Menteri dan Kepala Badan ini diperlukan untuk mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif.

Melihat tujuan dari reshuffle ini, besar kemungkinan menteri baru yang dilantik presiden kali ini akan dipertahankan untuk berada di kabinet pemerintahan mendatang.

Kepentingan Politik Lebih Menonjol

Perombakan kabinet di ujung akhir pemerintahan Presiden Jokowi ini pun banyak menuai kritik. Reshuffle kabinet ini dinilai lebih menonjol kepentingan politik ketimbang alasan kinerja menteri yang diganti.

“Untuk apa reshuffle kabinet di penghujung purna bakti kalau tak ada kepentingan politik yang super mendesak,” kata Peneliti Utama Politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro kepada SINDOnews, Senin (19/8/2024).

Dia menilai reshuffle ini bisa dimaknai sebagai otak atik komposisi menteri untuk memback up kepentingan presiden. Siti pun mempertanyakan apakah reshuffle kali ini untuk kebutuhan rezim Jokowi atau untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. “Atau untuk keduanya? Jadi jelas bahwa alasan kepentingan politik lebih menonjol ketimbang alasan kinerja menteri yang diganti.

“Selama ini tolok ukur rekrutmen menteri kurang jelas, sehingga reshuffle menteri pun acapkali menimbulkan ketidakjelasan kecuali alasan hak istimewa presiden,” ujar Siti.

Hal yang sama juga dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo kali ini bernuansa politis. Masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir sebentar lagi, pada Oktober 2024. Menurutnya, mengganti menteri jelang akhir masa jabatan tidak efektif.

Pergantian menteri yang hanya akan bekerja selama dua bulan saja, tentu tidak akan efektif. Mana ada ukuran efektivitas itu diukur hanya dalam waktu dua bulan seperti itu. Jadi kelihatannya menurut Ujang, dasarnya adalah politik, untuk kepentingan politik.

Ujang pun mencontohkan penggantian Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya dijabat politisi PDIP Yasonna Laoly. Kini posisi itu diisi politisi Gerindra Supratman Andi Agtas. Posisi menteri ini merupakan jabatan yang sangat strategis.

Supratman memang mempunyai riwayat yang mumpuni untuk posisi itu. Sebab, Supratman pernah menjadi Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sejak 2016 hingga 2024. Supratman pun dinilai tahu persis dan sangat paham terkait dengan dinamika pembuatan perundang undangan.

Namun, kata Ujang, Kemenkumham tidak hanya mengurusi hal tersebut. Kemenkumham juga mengurusi surat kepengurusan (SK) partai politik. Kemenkumham, merupakan kementerian yang sangat penting bagi partai politik. Karena jika Ada kongres, muktamar, muktamar luar biasa, itu pengesahannya ada di Kemenkumham.

Tugas Khusus Menteri Baru Di Waktu yang Terbatas

Politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas akhirnya dilantik menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024). Supratman dilantik menjadi Menkumham menggantikan Yasonna Laoly.

Sebagai pejabat baru, Supratman mengaku mendapatkan arahan khusus dari Presiden Jokowi, di antaranya terkait dengan reformasi di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan tumpang tindihnya undang-undang. “Yang paling utama adalah melakukan reformasi di bidang hukum ya, terutama yang berkaitan dengan banyaknya tumpang tindih aturan di antara satu undang-undang dengan yang lain,” ujar Supratman.

Presiden Jokowi, kata Supratman, juga menginginkan adanya harmonisasi dan mengantisipasi adanya egosektoral. “Jadi Bapak Presiden menginginkan supaya itu dilakukan harmonisasi dan kemudian itu bisa mengintegrasikan. Sehingga tidak ada lagi nanti egosektoral yang diakibatkan karena tumpang tindihnya suatu peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Selain pesan dari Jokowi, mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) itu turut mengungkapkan pesan dari Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Supratman mengatakan kendati Prabowo tidak hadir pada acara pelantikan, namun sebelumnya sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan itu. Prabowo lanjutnya, berpesan untuk menjaga republik ini dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Menciptakan Lapangan Pekerjaan
Di waktu dan tempat yang sama Presiden Jokowi juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Air Mineral (ESDM) menggantikan Arifin Tasrif. Usai pelantikan, Bahlil mengungkapkan, apa saja arahan dari Jokowi di antaranya untuk melakukan percepatan dan mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

“Tentu arahan Bapak Presiden untuk melakukan beberapa langkah-langkah dalam rangka percepatan, terutama dalam mengoptimalkan potensi dan produksi sumber daya alam kita dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Bahlil kepada wartawan di Istana Negara, Jakarta, (Senin 19/8/2024).

Bahlil mengungkapkan, nantinya hal yang sudah bagus dilakukan oleh Menteri ESDM sebelumnya akan dilanjutkan. “Yang sudah bagus sekarang kita lanjutkan, yang belum baik kita sama-sama perbaiki, karena sejatinya itu semua kan berkesinambungan,” jelasnya.

Semantara itu, Rosan Roeslani yang juga baru dilantik sebagai Menteri Investasi/BKPM mengungkap pesan dari presiden terpilih Prabowo Subianto. "Tadi pagi beliau menyampaikan untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik baiknya, cintailah rakyat Indonesia dan selalu jalankan ini dengan ingat kepada tuhan yang maha esa," ujarnya.

Mencari Investasi Untuk IKN
Rosan mengatakan dirinya akan mencari investasi sebanyak-banyaknya. Khususnya investasi untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. “Tentunya sebagai Menteri Investasi akan mencari investasi sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya, untuk masyarakat Indonesia khususnya di IKN dan di wilayah manapun di Indonesia, itu sudah tugas Menteri Investasi,"jelasnya.

Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, ada empat pekerjaan rumah (PR) yang mesti diselesaikan Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru.

Empat PR tersebut menyangkut akselerasi investasi yang tertunda, peningkatan promosi, membantu Kementerian Keuangan memformulasikan belanja pajak yang efektif, serta memacu peranan pemerintah daerah (pemda) dalam pemajuan iklim investasi.

Bhima menjelaskan, untuk percepatan realisasi investasi yang tertunda di Pemerintahan Presiden Jokowi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan bisa melakukannya dengan mempersiapkan strategi berupa pembentukan tim percepatan investasi yang lebih progresif.

Meskipun Rosan memiliki waktu yang terbatas karena pemerintah akan berganti, masih ada waktu baginya mempersiapkan strategi dan pembentukan tim percepatan investasi yang lebih progresif.

Peningkatan promosi yang merupakan PR selanjutnya dari Menteri Rosan bisa menitikberatkan kepada sektor ekonomi yang berorientasi lingkungan (restoratif), serta promosi investasi di industri energi baru terbarukan (EBT). Hal itu menurutnya bisa meningkatkan komitmen investasi yang berkualitas dan menambah lapangan pekerjaan.

Sedangkan untuk membantu Kementerian Keuangan memformulasi belanja pajak yang efektif, dilakukan melalui pemastian distribusi insentif pajak. "Perlu dipastikan investasi yang mendapat pengurangan pajak berdampak positif ke serapan kerja, hingga dampak positif ke lingkungan sekitar wilayah investasi," kata Bhima.

Enam kali Reshuffle,19 Menteri Diganti,17 Wakil Menteri Dilantik

Jelang berakhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet. Terkait reshuffle ini Jokowi menegaskan dirinya masih memiliki hak prerogatif untuk melakukan perombakan kabinet. "Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu," kata Jokowi seusai meninjau Training Center PSSI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa 13 Agustus 2024.

Selama ini alasan Jokowi bongkar pasang menteri antara lain karena kinerja yang kurang bagus, terkena kasus hukum, hingga mengakomodasi partai politik yang bergabung ke dalam koalisi pemerintah. Kali ini reshuffle ditujukan untuk memuluskan transisi pemerintahan.
Berikut ini reshuffle kabinet yang dilakukan Pemerintahan Jokow-Ma'ruf sebanyak enam kali di lima tahun terakhir:

1. Rabu, 23 Desember 2020
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin membentuk Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada Rabu, 23 Oktober 2019. Kabinet Jokowi-Ma'ruf terdiri dari empat Menteri Koordinator dan 30 menteri.

Setahun kemudian, tepatnya pada Rabu, 23 Desember 2020, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pertama di periode kedua menjabat. Sebanyak enam menteri dilantik di Istana Negara.

Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara. Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menggantikan Wishnutama Kusubandio. Kemudian Budi Gunadi Sadikin dilantik sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) menggantikan Terawan Agus Putranto.

Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama (Menag) menggantikan Fachrul Razi. Sakti Wahyu Trenggono dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo. Dan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) menggantikan Agus Suparmanto.

Di hari yang sama, Jokowi juga melantik lima wakil menteri, yakni Muhammad Herindra sebagai Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) menggantikan Sakti Wahyu Trenggono. Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (Wamen BUMN) I menggantikan Budi Gunadi Sadikin. Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), dan Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham).

2. Rabu, 28 April 2021
Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet dengan melantik dua menteri berdasarkan hasil penggabungan antara Kementerian Riset dan Teknologi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pembentukan Kementerian Investasi. Sebagai Mendikbudristek adalah Nadiem Makarim dan Bahlil Lahadalia menjadi Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM.

3. Rabu, 15 Juni 2022
Reshuffle kabinet kembali dilakukan Presiden Jokowi pada Rabu, 15 Juni 2022 dengan mengganti dua menteri. Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi. Sementara Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN).

Di hari yang sama, Presiden Jokowi juga melantik tiga wakil menteri. Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/ menggantikan Surya Tjandra. Lalu John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), dan Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).

4.Senin, 17 Juli 2023
Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan 1 Menteri dan 5 Wakil Menteri. Budi Arie Setiadi diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G Plate. Kemudian Nezar Patria dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Paiman Raharjo diangkat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) menggantikan Budi Arie Setiadi.

Kemudian Rosan Roeslani dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN menggantikan Pahala Mansury. Sedangkan Pahala Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) menggantikan Mahendra Siregar. Saiful Rahmat Dasuki sebagai Wakil Menteri Agama (Wamenag) menggantikan Zainut Tauhid Sa'adi.

5. Rabu, 21 Februari 2024
Presiden Jokowi melantik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/Kepala BPN menggantikan Hadi Tjahjanto yang secara bersamaan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD.

Selain melakukan reshuffle kabnet, Jokowi juga kerap melakukan pergantian menteri karena ada menteri yang meninggal dunia atau mengundurkan diri. Rabu, 7 September 2022, Jokowi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menggantikan Tjahjo Kumolo yang meninggal dunia pada 1 Juli 2022.

Pada Senin, 3 April 2023, Jokowi melantik Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Zainudin Amali yang mengundurkan diri dari jabatannya karena terpilih sebagai Wakil Ketua Umum PSSI.

Lalu pada Rabu, 25 Oktober 2023, Amran Sulaiman dilantik sebagai Menteri Pertanian yang menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri.

Presiden Jokowi melantik tiga wakil menteri pada Kamis, 18 Juli 2024. Sudaryono dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) menggantikan Harvick Hasnul Qolbi. Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan II dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.

6. Senin, 19 Agustus 2024
Reshuffle kabinet kembali dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (19/8/2024). Ada tiga menteri dan satu wakil menteri yang dilantik. Selain itu, ada pula 3 Kepala Badan yang dilantik.

Ini Dia Dosen Pengelola Anggaran Rp460 Triliun

Dalam reshuffle kali ini, Presiden Joko Widodo juga melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Instansi baru ini dibuat demi melancarkan program Makan Bergizi Gratis. Dasar dari pembentukan badan ini tertuang dalam Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional yang baru diteken 15 Agustus, dan pada 19 Agustus 2024, Jokowi langsung menunjuk Kepala Badan Gizi Nasional.

Dibentuknya Badan Gizi Nasional ini menjawab pertanyaan terkait instansi mana yang nantinya akan melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis. Seperti diketahui program makan gratis yang akan berlangsung selama lima tahun ke depan dan diperkirakan akan menggunakan anggaran negara hingga Rp460 Triliun.

Dadan Hindayana mengutarakan maksud dari pembuatan instansi baru ini, memang dibuat khusus untuk menjalankan program prioritas presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis.”Badan Gizi Nasional ini dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto," ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Badan Gizi Nasional dibuat sejak saat ini untuk mengikuti siklus anggaran. Desember 2024 mendatang harus sudah ada pemegang anggaran Makan Bergizi Gratis. Anggaran ini sudah dimasukkan dalam APBN 2025. Oleh sebab itu Badan Gizi Nasional selaku pemegang anggaran Makan Bergizi Gratis perlu disiapkan dari sekarang. Di APBN 2025 sudah dialokasikan anggaran untuk Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp71 Triliun.

Setelah dilantik Jokowi, Dadan akan secepatnya membuat struktural Badan Gizi Nasional. Mulai dari mencari pejabat tinggi pratama, inspektur jenderal, hingga urusan kedeputian. Fokusnya terpenting dari badan ini dalam waktu dekat menyusun struktur dan tata kerja organisasi.

Pihaknya juga bakal menyusun seluruh peraturan badan dan seluruh peraturan yang terkait dengan program pemenuhan gizi, utamanya Badan Gizi Nasional. Targetnya, 2 Januari 2025 Program Makan Bergizi Gratis sudah bisa dilakukan. Dadan menegaskan tugasnya saat ini untuk menyiapkan segala sesuatunya agar pada Januari 2025 program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan, instansi yang dipimpinya itu akan menjadi eksekutor untuk program populis yang jadi prioritas Prabowo Subianto.
Sejauh ini sudah ada proyek uji coba atau pilot project di berbagai daerah sebagai persiapan, dari percobaan itu lah Dadan mengatakan pihaknya menemukan ada potensi perbedaan besaran porsi dan menu dari berbagai daerah untuk program Makan Bergizi Gratis.

Melibatkan BUMDes dan UMKM
Menurut Dadan pihaknya ingin mendapatkan indeks masing-masing daerah itu berapa layaknya. Sebab, antara daerah Jawa Barat dengan daerah Papua tentu berbeda. Badan Gizi Nasional sudah harus membuat rasionalisasi terkait dengan itu, sehingga nanti pada bulan Januari 2025 sudah mengetahui indeks di daerah Jawa berapa, di daerah Sumatera berapa.

Begitu juga dengan item susu dalam tiap menu, menurutnya bisa saja ada daerah yang tidak memasukkan susu dalam menu makan bergizi gratisnya. Hal ini juga harus melihat ketersediaan logistiknya di berbagai daerah yang berbeda-beda.

Melalui Makan Bergizi Gratis Pemerintah juga ingin memutar roda ekonomi daerah dengan program ini. Maka dari itu, kemungkinan pihaknya akan intens bekerja sama dengan koperasi, BUMDes, dan pengusaha UMKM lokal di tiap daerah. Pihak-pihak ini akan ditawarkan untuk pengadaan makanan untuk Makan Bergizi Gratis.

Total target Makan Bergizi Gratis sendiri diperkirakan akan mencapai 82,9 juta orang se-Indonesia. Maka dari itu program ini akan dilakukan secara bertahap.

Target sasaran program ini sesuai dengan dokumen visi misi Prabowo-Gibran saat kampanye menyasar 82,9 juta penduduk. Meskipun nanti, kata Dadan, mungkin dilakukannya bertahap kan. Karena tidak mungkin dalam tahun pertama bisa menjangkau semua target sasaran.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana merupakan dosen di IPB University dengan spesifikasi pada bidang Entomologi, dan jabatan terakhirnya adalah lektor dengan pendidikan tertinggi S3.

Di IPB University pria kelahiran Garut ini mengajar banyak mata kuliah seperti Agroekologi, Biologi dan Ekologi Predator, Agripreneurship, Manajemen Vertebrata Hama, Hama dan Penyakit Pertanian, dan mata kuliah lainnya. Sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, tugas Dadan berada langsung di bawah tanggung jawab presiden. Ada empat subjek yang menjadi sasaran Badan Gizi Nasional. Pertama siswa, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui.