Ambisi KIM Plus Menangi Pilkada di Tiga Provinsi

WACANA pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di tiga pemilihan kepala daerah (pilkada) provinsi muncul pekan lalu. Bakal mulus dan terealisasi?

KIM yang dibentuk pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan sukses mengantar Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang, diwacanakan berlanjut pada Pilkada 2024.

Diketahui, pada Pilpres 2024, KIM beranggotakan Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora Indonesia, dan Partai Garuda.

Wacana KIM Plus ini awalnya muncul dari Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Dia meyakini Pilkada Jakarta hanya akan diikuti dua pasangan calon.

"Ya saya pikir ya dinamika yang ada itu biasa saja ya PDIP dengan calonnya, PKB dengan calonnya. Tapi saya yakin pada akhirnya di Pilkada Jakarta itu maksimal hanya akan terjadi dua pasang saja yang bertarung," kata Dasco seusai menghadiri acara Mukernas Partai Perindo, Rabu (31/7/2024).

Dasco mengungkap, Partai Gerindra bersama KIM telah menggodok sejumlah nama untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya, nama-nama itu telah disodorkan kepada ketua umum partai di KIM.

Baca Juga: Wacana KIM Plus Disambut Baik Golkar: Selama Bisa Bersama Lebih Baik itu Lebih Bagus

Dasco juga tak ambil pusing terkait munculnya nama Jusuf Hamka yang disebut akan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Menurutnya, hal itu hanyalah aspirasi.

"Ya itu kan dinamika yang terjadi, aspirasi yang terjadi itu silakan saja. Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju Plus," ujarnya.

Tak cuma di Jakarta, KIM Plus juga akan diterapkan di beberapa pilkada tingkat provinsi lainnya yakni Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Politikus Partai Golkar Dito Ariotedjo merespons wacana KIM Plus tersebut. Dito berkata, KIM tengah membangun komunikasi intens dengan sejumlah partai politik (parpol). Hal itu terlihat sejak adanya perwakilan KIM yang hadir dalam acara Harlah ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu lalu hingga ada keinginan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Juga: Golkar Beberkan Partai di Koalisi Perubahan Bakal Gabung KIM

"Ya kan komunikasi intens kan, seperti kemarin di HUT-nya PKB, PKS juga menyatakan ingin bersama. Dan kita lihat kemarin Perindo sekarang ketumnya Mbak Angela dalam pidatonya dan presscon-nya sudah menyatakan akan bersama pemerintah selanjutnya di bawah Pak Prabowo-Gibran,” ucap Dito ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (1/8/2024).

Dito pun menyambut baik keinginan partai politik yang mau bergabung ke KIM. "Baguslah. Kita kan dalam membangun bangsa, provinsi sampai kabupaten kota sampai negara, intinya selama bisa bersama lebih baik itu lebih bagus."

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar Idrus Marham juga angkat bicara.
Menurutnya, KIM Plus merupakan koalisi untuk hadapi Pilkada 2024 di sejumlah daerah 'panas' seperti Jakarta, Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

"Sebenarnya yang dikatakan oleh Mas Dasco di Jakarta, kemudian di Jawa Barat, di Jawa Tengah kemungkinan nanti ada paslon yang diusung, ya KIM Plus," ujar Idrus saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2024).

Idrus menjelaskan, KIM Plus telah memiliki modal besar untuk hadapi Pilkada 2024. Menurutnya, parpol yang tergabung di KIM notabene telah besar seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, hingga Gelora.

Terlebih, kata Idrus, ada sejumlah parpol lain akan bergabung ke KIM Plus, namun belum ada pengumuman resmi penggabungan itu. "Nah ini kan sudah modal. Lalu ditambah lagi misalkan ya kemungkinan NasDem, kemudian ada PKB, kemudian ada kemungkinan PKS," ucap Idrus.

Di sisi lain, PKB mempertimbangkan bergabung dengan KIM Plus di Pilkada Jakarta. "Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid, Jumat (2/8/2024).

Gus Jazil, sapaan akrabnya, juga membeberkan sejumlah pertimbangan peluang PKB bergabung ke KIM Plus. Salah satunya, faktor kebersamaan.

"Pertama kebersamaan, kolaborasi. Indonesia membutuhkan kolaborasi termasuk di Jakarta. Dan PKB selalu kedepankan kebersamaan," ucap Gus Jazil.

Ketika disinggung terkait kans dukungan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta bila bergabung KIM Plus, Gus Jazil mengatakan semua pilihan memiliki peluang. "Semua serba mungkin," tegasnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa pihaknya memberikan ruang kepada setiap partai politik, termasuk PKB, untuk mengusung para kader terbaiknya, khususnya di Pilkada Jakarta. Eddy menyebut bahwa Pilkada Jakarta dan Pilkada Jawa Barat menjadi barometer pilkada nasional. Peluang untuk saling mengusung secara bersama-sama dinilai baik.

Eddy juga berharap Partai Nasdem mau bergabung dengan KIM Plus. "KIM Plus, syukur-syukur, PKB, Nasdem juga bisa bergabung nanti bersama-sama kita dan partai lain juga," kata Eddy di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (3/8/2024). Jonathan Simanjuntak, Achmad Al Fiqri, Raka Dwi Novianto

Ridwan Kamil OTW Jakarta, Dedi Mulyadi Maju Pilkada Jabar

Ridwan Kamil. Foto/Dok SINDOnews

Ridwan Kamil yang masih unggul di survei Pilkada Jawa Barat (Jabar) kemungkinan akan didorong maju Pilkada Jakarta. Sebagai gantinya, ada kader Partai Gerindra Dedi Mulyadi yang akan dimajukan di Pilkada Jabar. Sementara, Ahmad Luthfi diplot di Pilkada Jawa Tengah.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal pihaknya akan memberi dukungan kepada Ridwan Kamil maju Pilkada Jakarta.

Awalnya, Muzani ditanya soal langkah Gerindra dalam Pilkada Jakarta. "Jakarta jawabannya pakai pantun," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

Muzani lantas mengucapkan pantun yang dimaksud.

"Ke Pangkalan Jati beli babat
Makan bubur sama lotek
Provinsi DKI akan semakin hebat
Kalau gubernurnya seorang arsitek."

Diketahui, sebelum dikenal sebagai birokrat dan politikus, Ridwan Kamil merupakan seorang arsitek. Ridwan Kamil kuliah di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1995 dengan gelar Sarjana Teknik di bidang arsitektur. Selanjutnya, Ridwan Kamil melanjutkan studinya di Universitas California, Berkeley selama dua tahun hingga memperoleh gelar Master of Urban Design.

Sebelumnya, Partai Golkar memutuskan untuk mendukung Dedi Mulyadi maju di Pilkada Jabar. Keputusan itu diambil setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melangsungkan pertemuan dengan DPD Golkar Jawa Barat dan DPD Partai Gerindra Jawa Barat.

Baca Juga: Tak Ambil Pusing Ridwan Kamil OTW Jakarta, PDIP Intens Komunikasi dengan Anies

"Kan kita sudah perkembangan, tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra, kemudian ada juga pertemuan antara Calon Gubernur Jawa Barat Saudara Dedi Mulyadi dengan pengurus Golkar, juga antara lain wakil ketua Pak Ade Ginanjar, jadi pembicaraan sudah sampai sana (keputusan mendukung Dedi di Jawa Barat)," kata Airlangga saat ditemui di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Jumat (2/8/2024).

Ketika disinggung figur yang akan didukung di Pilkada Jakarta 2024, Airlangga tak menjawab lugas. "Ya kan sudah jelas kalau Jawa Barat begitu, berarti Jakarta siapa, masih nanya, apalagi Jakarta-nya KIM Plus," kata Airlangga.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus memberi sinyal lebih jelas soal Ridwan Kamil (RK) akan dimajukan di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan, kata Lodewijk, baliho RK akan kembali dipasang di Jakarta.

"Ya itu yang kita, Pak Dedi di sana (Pilkada Jawa Barat), berarti otw RK jadi bener. Mungkin baliho dipasang lagi kali ya, gimana? Setuju nggak?" tutur Lodewijk.

Lodewijk pun menyampaikan, siapa yang akan diusung resmi di Pilkada Jakarta akan dilakukan sebelum pendaftaran pada 27 Agustus 2024.

Kemungkinan majunya Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta membuat kans Jusuf Hamka, kader Partai Golkar lainnya, menipis. Bahkan, politikus PDIP Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut Jusuf Hamka tak jadi maju di Pilkada Jakarta.

Baca Juga: Gerindra Pastikan KIM Plus Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Cawagubnya Segera Diumumkan

"Tadi Pak Hamka baru telepon saya. Gua dekat sama Pak Hamka kok, (dia bilang) kayaknya nggak jadi maju nih," ujar Ahok di Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).

Namun kata Ahok, peluang Hamka masih terbuka untuk Pilkada DKI Jakarta. Tinggal menunggu keputusan partai, apakah menduetkan RK dengan Hamka atau RK dengan putra presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep.

"Tinggal kita tanya nih RK dengan Hamka atau RK dengan Mas Kaesang nih," tandas Ahok.

Sehari setelah Ahok menyebut Jusuf Hamka tak jadi maju Pilkada Jakarta, muncul dinamika lagi. Babah Alun, sapaan akrab Jusuf Hamka, muncul di area Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin. Babah Alun tidak sengaja bertemu dengan Anies Baswedan, bakal calon gubernur Jakarta yang disebut akan diusung PKS, Partai Nasdem, dan PKB.

Anies didampingi sang istri, Fery Farhati, tiba di Stasiun MRT Dukuh Atas sekira pukul 07.10 WIB dan menjadi sasaran swafoto masyarakat yang tengah berolahraga.

Tak lama kemudian, Babah Alun menghampiri Anies. Ia mengaku tak janjian dan kebetulan bertemu di area CFD. "Nggak janjian, kalau gerak Allah pasti ketemu. Cocok nggak nih berdua?" kata Babah Alun.

Sementara, Anies menanggapi santai soal rencana KIM mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. "Pokoknya ini adalah tentang warga Jakarta, tentang warga Jakarta yang ingin pelayanannya lebih baik, ingin hidupnya lebih makmur, lebih sejahtera. Jadi biarkan proses politik itu berjalan, tapi fokus saya tidak mau bergeser, fokus saya tetang warga Jakarta," kata Anies kepada wartawan di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2024).

Anies berkelakar tak ada warga yang menanyakan siapa pasangannya dan partai pengusungnya. Dia pun menyebut kerap menerima aspirasi permasalahan di Jakarta yang perlu dirinya benahi di periode kedua jika terpilih

Baca Juga: Ketemu Jusuf Hamka di CFD, Anies: Kita Enggak Janjian

"Jadi itulah yang sesungguhnya ada di dalam pikiran rakyat, itulah yang sesungguhnya harus jadi perhatian kami. Kami merasa ini perlu dapat tempat di percakapan di publik. Karena kita melihat betul yang dibicarakan rakyat adalah bagaimana kondisi lebih baik," ujarnya.

Kursi KIM di Jakarta

KIM memang punya modal besar di Pilkada Jakarta. Jika solid, KIM diprediksi memiliki 50 kursi DPRD Jakarta. Jumlah kursi tersebut berasal dari Partai Gerindra (14), Partai Golkar (10), PAN (10), Demokrat (8), dan PSI (8).

Jumlah kursi tersebut jauh di atas syarat mengajukan pasangan calon yakni 22 kursi DPRD. Masalahnya, survei Ridwan Kamil masih di bawah Anies Baswedan dan Ahok.

Diketahui, dalam survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis Kamis (25/7/2024), Anies masih menjadi sosok yang paling banyak disebut oleh warga Jakarta sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, hal ini terlihat ketika pihaknya melakukan survei dengan menggunakan metode pertanyaan top of mind.

Di metode ini, masyarakat dibebaskan menentukan pilihan terkait siapa sosok yang akan dipilih di Pilkada Jakarta 2024. "Hampir 39,7 persen memilih Anies," kata Burhanuddin.

Dalam metode ini juga ditemukan nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang membuntuti Anies Baswedan. Politikus PDIP itu memperoleh elektabilitas sebesar 23,8 persen. Di peringkat ketiga, muncul nama Ridwan Kamil, yang memperoleh elektabilitas sebesar 13,1 persen.

Tidak ada nama lain dalam metode top of mind ini yang mencapai di atas 5 persen. Sehingga, Burhanuddin menyebut bahwa sudah terjadi pengerucutan nama jelang pendaftaran Pilkada Jakarta 2024.

Tak hanya top of mind, Indikator Politik juga mencoba melakukan simulasi tiga nama teratas. Hasilnya, Anies tetap menduduki peringkat teratas. "Anies Baswedan memang unggul cukup signifikan dibanding dua nama lain. Tapi menarik, keunggulan Anies tidak mencapai 50 persen," kata Burhanuddin.

Dari simulasi ini terlihat, Anies memperoleh elektabilitas sebesar 43,8 persen, Ahok sebesar 32,1 persen, dan Ridwan Kamil sebesar 18,9 persen.

Diketahui, survei ini dilakukan pada 18-26 Juni 2024, dengan melibatkan 800 orang yang merupakan warga Jakarta. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Margin of error yang diterapkan sebesar ±3,5 persen, tingkat kepercayaan 95 persen.

Kursi KIM di Jawa Barat dan Elektabilitas Dedi Mulyadi

Di Jawa Barat, jika KIM solid mendukung Dedi Mulyadi, jumlah kursinya sudah cukup besar. Di DPRD Jawa Barat 2024-2029, kursi KIM diprediksi mencapai 55 kursi. Rinciannya: Partai Gerindra (20), Golkar (19), PAN (7), Demokrat (8), dan PSI (1).

Pekerjaan rumah (PR) Dedi Mulyadi dan parpol KIM adalah memperluas basis dukungan parpol yang kemungkinan diwujudkan dengan KIM Plus. Selain itu, menggenjot elektabilitas Dedi Mulyadi yang sejauh ini belum bisa berada di posisi puncak.

Diketahui, di survei Pilkada Jawa Barat, Ridwan Kamil masih menjadi yang teratas. Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ridwan Kamil sebagai calon gubernur yang tampil dalam Pilkada Jawa Barat 2024 masih yang paling tertinggi. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia pada Juli 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa keunggulan Ridwan Kamil tak terlepas dari kinerjanya sebagai gubernur di periode sebelumnya yang telah mendapat penilaian dari masyarakat Jabar.

"Dukungan pada Ridwan Kamil sebagai petahana saat ini karena mayoritas warga Jawa Barat puas atau sangat puas dengan kinerjanya sebagai gubernur, angkanya 87,4 persen,” kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Kamis (4/7/2024).

Berdasarkan sejumlah simulasi yang dilakukan Indikator, nama Ridwan Kamil selalu unggul. Untuk simulasi 26 nama, mantan Wali Kota Bandung itu berada pada angka 36,8 persen, simulasi 12 nama 44,5 persen, simulasi 6 nama 45,6 persen, dan simulasi 3 nama 56,3 persen.

Indikator juga turut melakukan simulasi head to head antara Ridwan Kamil dengan Dedi Mulyadi. Elektabilitas Ridwan Kamil tetap paling unggul. Dalam simulasi tersebut, elektabilitas pria yang akrab disapa Kang Emil mencapai 55,1 persen. Sementara, elektabilitas Dedi Mulyadi di bawah Kang Emil, hanya 38 persen.

Survei ini dilakukan pada tanggal 20-27 Juni 2024, dengan melibatkan sebanyak 1.214 responden yang dipilih metode double sampling. Dengan metode ini, margin of error yang diterapkan sebesar ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Melihat data di atas, menggenjot elektabilitas Dedi Mulyadi mutkal dilakukan. Caranya, mencari pasangan yang bisa menggenjot mantan bupati Purwakarta tersebut.

Sejauh ini, sejumlah kader dari parpol yang tergabung dalam KIM yang diwacanakan maju Pilkada Jawa Barat adalah Bima Arya Sugiarto dan Desy Ratnasari dari PAN. Belakangan, muncul kabar ada yang ingin menduetkan Dedi Mulyadi dengan kader Partai Golkar Nurul Arifin.

Ahmad Luthfi Dijagokan di Pilkada Jawa Tengah

Komisaris Jenderal Pol Ahmad Luthfi yang ditugaskan menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan, disebut menjadi calon kuat gubernur Jawa Tengah. Nama Luthfi bahkan sudah disampaikan ke publik oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PAN.

Ketua DPD Partai Golkar Jateng Panggah Susanto mengatakan, Luthfi pernah menjabat sebagai Kapolda Jateng. Bahkan, Luthfi merupakan satu-satunya yang menjabat Kapolda Jateng terlama.

Sebelum jadi Kapolda Jateng, Luthfi juga pernah menjabat sebagai Wakapolda hingga Kapolres di wilayah Jawa Tengah. Dengan latar belakang itu, dia menilai Luthfi sangat memahami kondisi masyarakat Jateng.

"Pak Luthfi dicalonkan Golkar karena Pak Luthfi sebagai Kapolda Jateng 4 tahun, termasuk Kapolda yang lama. Dan juga pernah Kapolres dan Wakapolda Jateng juga, sehingga memahami kondisi masyarakat Jateng," ucap Panggah, saat dihubungi, Sabtu (20/7/2024).

Luthfi juga didukung Gerindra. "Untuk Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Pol Ahmad Luthfi menjadi calon gubernur Provinsi Jawa Tengah," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR, Senayan, Senin (22/7/2024).

Kala itu, Muzani menjelaskan soal calon wakil gubernur, masih dikomunikasikan dengan partai-partai lain. "Untuk wakil, masih terus berkomunikasi dengan partai lain," katanya.

Komjen Ahmad Luthfi yang dikabarkan diusung di Pilkada Jawa Tengah mengaku belum bisa memastikan maju atau tidak. "Belum (dipastikan)" ujar Komjen Ahmad Luthfi seusai menghadiri kegiatan serah terima jabatan (Sertijab) di Rupatama Mabes Polri, Senin (29/7/2024).

Menurut Luthfi, dia juga belum dapat memastikan bakal menerima ataukah menolak rekomendasi dari sejumlah partai untuk maju di Pilkada Jawa Tengah 2024.

https://www.youtube.com/watch?v=gITAgjA_vo8

"Lihat nanti, belum (memutuskan). Proses serah terima Polda (Jawa Tengah) kan baru selesai," tuturnya

Soal calon wakil gubernur Jawa Tengah pendamping Luthfi, muncul nama Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep. Namun, nama Kaesang juga muncul di Pilkada Jakarta. Apakah Kaesang akan maju di Jateng atau Jakarta, atau tidak jadi maju pilkada karena menemani istrinya, Erina Gudono, kuliah di luar negeri, waktu akan menjawabnya.Achmad Al Fiqri, Refi Sandi, Felldy Utama, Dzikry Subhanie, Ari Sandita

Analisis Pengamat soal KIM Plus, Singgung PDIP dan Pilpres 2029

Beragam analisis berkembang menyikapi wacana pembentukan KIM Plus di tiga pilkada di Pulau Jawa. Satu di antaranya, memotong regenerasi kepemimpinan nasional lima tahun ke depan.

Menurut pengamat politik Ujang Komarudin, target dari KIM Plus tersebut agar gubernur di beberapa daerah seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur satu frekuensi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Targetnya wilayah-wilayah strategis seperti DKJ, Banten, Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sulsel, dan lain-lain harus dikuasai kubu pemerintah, agar antara kepala daerah dengan pemerintah pusatnya satu frekuensi,” kata Ujang kepada SINDOnews, Sabtu (3/8/2024).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini memprediksi ada kesepakatan antara pemerintahan saat ini, Presiden Terpilih Prabowo Subianto, dan Partai Gerindra terkait wacana pembentukan KIM Plus tersebut. "Kesepakatan yang menjadi win win solution partai-partai di KIM, agar Gerinda dengan Dedi Mulyadi-nya bisa menang di Jabar dan agar Ridwan Kamil juga bisa dimenangkan di DKJ," ujarnya.

Ujang yakin Ridwan Kamil punya peluang menang di Pilkada Jakarta karena didukung pemerintah meski elektabilitas mantan Gubernur Jawa Barat itu di bawah Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Apalagi, kata dia, ada gagasan KIM Plus di Pilkada Jakarta.

"Jika KIM Plus terlaksana di Pilkada DKJ, maka bisa saja Nasdem, PKB, dan PKS masuk KIM Plus itu. Apalagi PKS berharap untuk diajak masuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Jika PKS bisa ditarik masuk koalisi KIM Plus, maka Anies bisa saja tidak bisa berlayar,” katanya.

Apalagi, lanjut Ujang, Nasdem melalui Ahmad Sahroni belum lama ini mengatakan politik itu dinamis dan Nasdem belum tentu mendukung Anies saat pendaftaran pilkada. "Latar belakangnya kompromi dengan Gerindra. Jabar diberikan ke Gerindra dan DKJ diberikan ke Golkar,” ucapnya.

Namun, sambung dia, Ridwan Kamil harus kerja keras jika head to head dengan Anies. Dia mengingatkan bahwa Munas Golkar akan digelar pada Desember mendatang.

"Dan dalam setiap Munas, siapa yang ingin jadi Golkar 1, maka harus dapat restu dan dukungan RI 1. Jadi saling membutuhkan antara Golkar dengan Gerindra."

Memperkecil Kemungkinan Tidak Sejalan dengan Pemerintah Pusat

Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengatakan, target awal yang ingin diraih partai dengan membentuk KIM Plus pada Pilkada Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, atau bahkan di Jawa Tengah untuk kepentingan memenangkan pilkada di daerah tersebut. "Pertimbangannya provinsi tersebut merupakan daerah strategis untuk kepentingan pemilu legislatif sehingga sangat penting untuk dimenangkan,” ujar Fernando kepada SINDOnews.

Baca Juga: Wacana KIM Plus Dukung Ridwan Kamil di Jakarta, Anies Terancam Tak Bisa Berlayar

Dia melihat KIM masih ragu bahwa paslon kepala daerah yang mereka usung akan mulus memenangkan pilkada tanpa dukungan partai lain. “Sehingga dibutuhkan partai lain di luar KIM agar kemenangan calon yang diusung semakin besar,” imbuhnya.

Misalnya di Jawa Timur. Dia mengatakan, walaupun saat ini Khofifah - Emil Dardak yang diusung oleh KIM peluangnya sangat besar, namun KIM masih ragu kalau sampai PDIP akan mengusung sosok yang dapat mengimbangi Khofifah, misal Tri Rismaharini alias Risma.

Dia melanjutkan, begitu juga daerah lain seperti Jawa Barat yang sepertinya akan mengusung Dedi Mulyadi. Walaupun posisi elektabilitas Dedi teratas setelah Ridwan Kamil, namun masih sangat mungkin dikalahkan oleh kandidat lain.

"Selain itu, KIM juga ingin agar program-program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran akan bisa terlaksana dengan baik di Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah, serta Jakarta dan memperkecil kemungkinan tidak sejalan dengan pemerintah pusat,” pungkasnya.

Memotong Regenerasi Kepemimpinan 5 Tahun ke Depan

Sementara itu, analis komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menilai target KIM Plus ini memotong regenerasi kepemimpinan untuk lima tahun ke depan. Karena, lanjut dia, gubernur-gubernur di Pulau Jawa ini punya peluang menjadi calon presiden.

"Kalau gubernur-gubernurnya berisi dari KIM, apalagi Gerindra kan relatif Pak Prabowo aman untuk lima tahun ke depan lagi," kata Kunto kepada SINDOnews.

Selain itu, keberadaan KIM Plus bisa menghambat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) punya gubernur di Pilkada Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Agar PDIP yang sangat mungkin menjadi oposisi atau challenger nanti atau penantang di Pilpres 2029 itu bisa dipotong tuh regenerasinya, supaya mereka enggak punya gubernur-gubernur yang bisa jadi calon-calon presiden nanti di 2029," pungkasnya. Rico Afrido Simanjuntak