Standar Ganda Amerika, Kian Nyata Dukung Genosida di Gaza

Para pemimpin dunia, kelompok hak asasi manusia internasional dan pejabat PBB ramai-ramai mengecam Amerika Serikat (AS) karena telah memveto resolusi PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di Jalur Gaza.
Kebijakan AS itu membuat upaya dunia untuk menghentikan perang yang telah menewaskan lebih dari 17.400 warga Palestina sejak 7 Oktober itu gagal.

Sebuah resolusi PBB mengenai jeda permusuhan gagal disahkan pada Jumat (8/12) di Dewan Keamanan PBB setelah AS memveto proposal tersebut dan Inggris memilih untuk abstain. Sisanya, 13 dari 15 anggota DK PBB saat ini memberikan suara mendukung resolusi yang diajukan oleh Uni Emirat Arab (UEA) dan disponsori bersama oleh 100 negara lainnya.

Berikut beberapa reaksi dunia internasional yang disitir dari sejumlah media, Minggu (10/12/2023):

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan veto AS membuat negara itu terlibat dalam kejahatan perang di Gaza. "Presiden telah menggambarkan sikap Amerika sebagai tindakan yang agresif dan tidak bermoral, sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap semua prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, dan menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas pertumpahan darah anak-anak, wanita, dan orang lanjut usia Palestina di Jalur Gaza," bunyi pernyataan yang dikeluarkan Kantor Presiden Palestina.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan veto tersebut adalah aib dan sebuah cek kosong yang diberikan kepada negara pendudukan untuk melakukan pembantaian, penghancuran dan penggusuran.

Utusan Palestina untuk PBB Riyad Mansour mengatakan kepada DK PBB bahwa hasil pemungutan suara tersebut bencana. "Jika Anda menentang kehancuran dan pengungsian rakyat Palestina, Anda harus menentang perang ini. Dan jika Anda mendukungnya maka Anda memungkinkan terjadinya penghancuran dan pengungsian ini, apapun niat Anda… Jutaan nyawa warga Palestina berada dalam bahaya. Masing-masing dari mereka adalah suci, layak diselamatkan," cetusnya.

Sementara itu, Hamas mengecam keras veto AS, dengan mengatakan pihaknya menganggap tindakan Washington tidak etis dan tidak manusiawi.

Di bagian lain, Menteri Luar Negeri Turki Fidan mengatakan bahwa AS kini dibiarkan sendirian dalam masalah Gaza setelah negara itu memblokir pengesahan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza. "Teman-teman kami sekali lagi menyatakan Amerika kini sendirian dalam masalah ini, terutama dalam pemungutan suara yang diadakan di PBB hari ini," tegas Fidan.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Sabtu (9/12/2023) mengecam keras Amerika Serikat (AS) karena menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera di Gaza. Abbas menggambarkan tindakan AS tersebut tidak bermoral.

Dia meminta pertanggungjawaban Washington atas darah anak-anak dan perempuan Palestina, serta sebagai kaki tangan Israel dalam kejahatan genosida. Kantor berita resmi Palestina, Wafa, melaporkan, "Presiden Abbas mengutuk penggunaan hak veto AS di Dewan Keamanan, dan menyebut sikap AS sebagai agresif dan tidak bermoral, sebuah pelanggaran terang-terangan terhadap semua nilai dan prinsip kemanusiaan."

Laporan itu menambahkan, Presiden Abbas meminta AS bertanggung jawab atas darah anak-anak, wanita, dan orang tua Palestina di Gaza di tangan pasukan pendudukan, dan menghubungkan hal ini dengan dukungan AS yang memalukan terhadap pendudukan dan agresi brutal Israel terhadap rakyat Palestina.

Presiden Abbas menggarisbawahi, "Palestina akan mengambil sikap tegas terhadap semua tindakan ini, dengan menegaskan kebijakan AS menjadikannya kaki tangan dalam kejahatan genosida, pembersihan etnis, dan kejahatan perang yang dilakukan pasukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem."

AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera untuk menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza, karena jumlah korban tewas terus meningkat.

Teks resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh hampir 100 negara anggota PBB, mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan PBB. Inggris, yang juga merupakan anggota tetap dewan dengan hak veto, abstain.

Ini adalah kedua kalinya Washington menggunakan hak vetonya untuk memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza. Kali pertama terjadi pada November ketika Amerika memveto resolusi yang diusulkan Brasil yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan di wilayah kantong yang terkepung.

Seolah mendapat restu, Israel semakin membabi-buta dengan menggencarkan serangan brutal di seluruh wilayah Jalur Gaza dengan serangan udara dan artileri pada Sabtu (9/12/2023). Tindakan barbar rezim kolonial Israel itu terjadi sehari setelah Amerika Serikat (AS) memveto resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk pertama kalinya menggunakan Pasal 99 Piagam PBB, yang memungkinkan seorang Sekjen PBB menyampaikan ancaman yang dilihatnya terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Dia memperingatkan akan adanya "bencana kemanusiaan" di Gaza.

Namun, Wakil Duta Besar AS Robert Wood berdalih bahwa menghentikan aksi militer akan memungkinkan Hamas terus menguasai Gaza dan "hanya menanam benih untuk perang berikutnya." Sementara, serangan barbar rezim kolonial Israel sejak tanggal 7 Oktober lalu telah menewaskan belasan ribu warga Palestina di Gaza, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sebelumnya, Israel juga telah menangkap dan membunuh ribuan warga Palestina di wilayah pendudukan, serta menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa berulang kali.

Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas mengatakan jumlah korban tewas di wilayah tersebut telah melampaui 17.400 orang selama dua bulan terakhir, dan lebih dari 46.000 orang terluka. Kementerian mengatakan 70% dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Pesawat-pesawat tempur Israel menyerang Jalur Gaza dalam pemboman tanpa henti dan membabi-buta pada Sabtu. "Serangan dari udara, darat dan laut sangat intens, terus menerus dan meluas," papar Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres kepada dewan sebelum pemungutan suara. "Penduduk Gaza diperintahkan untuk bergerak seperti pinball manusia, memantul di bagian selatan yang semakin kecil, tanpa kebutuhan dasar untuk bertahan hidup," ungkap Guterres.

Dia menyatakan, "Gaza berada pada titik puncaknya dengan sistem dukungan kemanusiaan yang berisiko runtuh. Guterres mengatakan dia khawatir konsekuensinya dapat menghancurkan keamanan seluruh wilayah. Di Gaza, warga melaporkan serangan udara dan penembakan di utara dan selatan, termasuk kota Rafah dekat perbatasan Mesir.

Di ruang kelas yang penuh gambar dan warna di sana, meja anak-anak setinggi lutut dipenuhi puing-puing akibat serangan brutal rezim kolonial Israel. "Kami sekarang tinggal di Jalur Gaza dan diatur oleh hukum rimba Amerika. Amerika telah membunuh hak asasi manusia," tegas Abu Yasser al-Khatib, warga Rafah.

"Rakyat Palestina tidak akan pergi dan tidak ingin pergi." Lebih dari 2.200 warga Palestina telah dibunuh Israel sejak terhentinya jeda kemanusiaan setelah berjalan seminggu pada 1 Desember. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sekitar dua pertiga dari para korban adalah wanita dan anak-anak.

China bereaksi keras atas langkah Amerika Serikat (AS) yang memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. China pada Sabtu (9/12/2023) menyatakan hal itu sangat mengecewakan dan disesalkan.

"Sangat mengecewakan dan disesalkan bahwa rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza diveto," tegas Perwakilan Tetap China untuk PBB Zhang Jun, di platform media sosial X.

Zhang Jun mengatakan rancangan resolusi tersebut memiliki hampir 100 sponsor bersama dan China adalah salah satunya. "Meskipun resolusi tersebut diveto, pandangan masyarakat internasional sangat jelas: gencatan senjata kemanusiaan adalah prioritas utama," tegas dia, seraya menambahkan, "Kami tidak akan berhenti tetapi terus melakukan upaya kami untuk menyelamatkan nyawa, untuk menegakkan keadilan dan untuk mengejar perdamaian."

Dalam pernyataan terpisah, Zhang mengatakan, sikap AS yang mendukung berlanjutnya pertempuran sambil mengaku peduli terhadap kehidupan dan keselamatan orang-orang di Gaza dan kebutuhan kemanusiaan di sana adalah hal yang bertolak belakang dan munafik.

"Membiarkan berlanjutnya pertempuran sambil menganjurkan pencegahan meluasnya konflik adalah tindakan yang menipu diri sendiri. Membiarkan berlanjutnya pertempuran sambil tetap menyebutkan perlindungan perempuan dan anak perempuan serta hak asasi manusia adalah tindakan yang sangat munafik. Semua ini sekali lagi menunjukkan bagaimana standar ganda yang ada," cetusnya.

Zhang Jun juga mendesak Israel memperhatikan seruan komunitas internasional dan menghentikan hukuman kolektif terhadap orang-orang di Gaza.

"Kami mendukung mediasi diplomatik lebih lanjut untuk mendorong pembebasan dini semua orang yang ditawan. Kami menyerukan kepada semua pihak terkait untuk mengerahkan segala upaya menuju tujuan bersama untuk mengakhiri pertempuran di Gaza, untuk tetap menghidupkan harapan kelangsungan hidup rakyat Palestina, dan menjaga harapan perdamaian di kawasan Timur Tengah tetap hidup," tegas duta besar China untuk PBB itu.