14 Hari yang Menentukan bagi Parpol Calon Peserta Pemilu

Gedung KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Foto/Dok MPI Partai politik (parpol) yang ingin mengikuti Pemilu 2024 harus menempuh jalan berliku. Mendaftar ke KPUuntuk menjadi calon peserta Pemilu 2024 wajib dilakukan parpol.

Diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan kepada publik soal pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024. Pendaftaran tersebut akan dimulai pada Senin, 1 Agustus 2022.

"Pada hari ini, tanggal 29 Juli 2022 itu kegiatan pendaftaran partai politik sudah dimulai yaitu dengan kegiatan pengumuman pendaftaran partai politik," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam jumpa pers di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (29/7/2022).

Menurut Hasyim, merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tahapan pendaftaran partai politik dimulai 18 bulan sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Berdasarkan perhitungannya, tahapan ini akan dimulai pada awal Agustus 2022.

Kata dia, undang-undang juga telah mengatur untuk tahapan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024 dilakukan 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jika dihitung, hal itu akan dilakukan pada bulan Desember 2022. "Nanti mulai pendaftaran yaitu 1-14 Agustus, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi administrasi bagi yang lolos atau memenuhi syarat verifikasi administrasi, dilanjutkan verifikasi faktual, dan pada akhirnya penetapannya adalah 14 Desember 2022," ujarnya.

Dikutip dari laman resmi KPU, waktu pendaftaran pada Senin, 1 Agustus sampai dengan Sabtu, 13 Agustus 2022 dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Kemudian, pada hari terakhir yakni Minggu, 14 Agustus 2022, pendaftaran dibuka pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB. Tempat pendaftaran adalah Kantor KPU di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada juga dokumen pendaftaran yang harus disiapkan parpol calon peserta Pemilu 2024. Dokumen dimaksud yakni Surat pendaftaran Partai Politik. Selanjutnya, Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
- data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;

- memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;

- menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

- memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;

- mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

- memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan

- menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.

Dokumen ketiga yang mesti disiapkan adalah rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.

Ada juga keterangan tentang Ketentuan Pengajuan Pendaftaran yang terdiri dari

- Partai Politik calon peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui Sipol.

- Pendaftaran dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- Dalam hal Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, dapat diwakilkan oleh Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Petugas Penghubung tingkat pusat yang diberi kuasa.

- Dokumen pendaftaran ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari Sipol.

Kemudian, dalam hal pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran ditemukan:

a. isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu tidak lengkap;

b. dokumen pendaftaran tidak lengkap; dan

c. dokumen pendaftaran tidak dicetak dari Sipol,

KPU mengembalikan dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu.
3. Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir.
4. Dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf A dapat diunduh pada laman https://sipol.kpu.go.id
5. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dapat menghubungi helpdesk KPU.

KPU RI akan melaksanakan verifikasi pada jadwal yang telah ditetapkan pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagai berikut:
- Pengumuman: 29 Juli 2022 - 31 Juli 2022,
- Pendaftaran: 1 Agustus 2022 - 14 Agustus 2022,
- Verifikasi administrasi: 2 Agustus 2022 - 11 September 2022,
- Penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada partai politik dan Bawaslu: 14 September 2022,
- Masa perbaikan dokumen persyaratan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik: 15 September 2022 - 28 September 2022,
- Verifikasi administrasi perbaikan 29 September 2022 - 12 Oktober 2022,
- Penyampaian dan pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu: 14 Oktober 2022,
- Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan: 15 Oktober 2022 – 4 November 2022,
- Penyampaian rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu: 9 November 2022,
- Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh partai politik: 10 November 2022 - 23 November 2022,
- Verifikasi faktual perbaikan persyaratan dan keanggotaan partai politik: 24 November 2022 - 7 Desember 2022,
- Penetapan
a. Partai politik peserta pemilu: 14 Desember 2022,
b. Hasil pengundian nomor urut partai politik peserta pemilu: 14 Desember 2022,

- Pengumuman partai politik peserta pemilu: 14 Desember 2022.

Felldy Utama, Dzikry Subhanie, Carlos Roy Fajarta

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo melantik Dr Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjadi Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Perindo di Kantor DPP Partai Perindo, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (25/3/2022). FOTO/MPI/ARIF JULIANTO

Sebanyak delapan partai politik (parpol) akan mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 pada hari pertama dibukanya pendaftaran itu, Senin 1 Agustus 2022. Diketahui, Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) membuka pendaftaran mulai Senin Senin 1 Agustus 2022 hingga Minggu 14 Agustus 2022.

Parpol yang akan mendaftar pada hari pertama itu sudah menginformasikan ke bagian helpdesk Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU. Berikut ini delapan partai politik yang akan mendaftar pada hari pertama pendaftaran, Senin 1 Agustus 2022:
1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 1 Agustus, pukul 08.00 WIB
2. Partai Keadilan dan Persatuan 1 Agustus, pukul 08.00 WIB
3. Partai Reformasi 1 Agustus, pukul 08.00 WIB
4. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 1 Agustus, pukul 08.30 WIB
5. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 1 Agustus, pukul 10.00 WIB
6. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) 1 Agustus, pukul 10.00 WIB
7. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 1 Agustus, pukul 10.00 WIB
8. Partai Gelora 1 Agustus, pukul 11.00 WIB

Kemudian, ada sejumlah partai politik yang akan mendaftar pada 2-14 Agustus, yakni:
1. Partai Garuda 3 Agustus, pukul 14.00 WIB
2. Partai Demokrat 5 Agustus, pukul 15.00 WIB
3. Partai Golongan Karya (Golkar) 6 Agustus, dalam konfirmasi
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 8 Agustus, dalam konfirmasi
5. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 8 Agustus, dalam konfirmasi
6. Partai Buruh 12 Agustus, pukul 13.00 WIB

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan sudah siap 100 persen untuk mendaftar menjadi calon peserta Pemilu 2024 . Hal ini dikatakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Ferry mengatakan, Partai Perindo akan mendaftar pada hari pertama pendaftaran tersebut, Senin, 1 Agustus 2022. Ferry menjelaskan, persiapan Partai Perindo sudah lengkap sepenuhnya. "Insya Allah kami akan mendaftar pada hari pertama di tanggal 1 Agustus 2022 Senin depan, kami secara sistem sudah 100 persen diupload ke Sipol, jadi insya Allah di hari pertama akan kami daftarkan proses elektoral untuk menuju 2024," kata Ferry seusai acara diskusi Diponegoro Forum ‘Verifikasi Partai Politik: Siap atau Tidak?’, di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/7/2022).

Ferry menambahkan, saat pendaftaran akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) dan beberapa petinggi partai. "Insya Allah yang akan hadir langsung Ketum, Sekjen, saya sendiri dan juga ada beberapa teman-teman dari DPP yang akan mendampingi," tandasnya.

Carlos Roy Fajarta, Nur Khabibi

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) di damping Anggota Bawaslu saat mengecek berkas salah satu relawan saat peluncuran Helpdesk Pendaftaran Pemantau Pemilu 2024, di Jakarta, Jumat (10/6/2022). Foto/Yulianto

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menerjunkan tim secara langsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama proses pendaftaran partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Diketahui, proses ini akan berlangsung pada tanggal 1-14 Agustus 2022.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk tim pengawasan yang akan ditugaskan dalam tahapan pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024.

"Bawaslu nanti setiap hari akan ada yang hadir di KPU dalam proses pendaftaran tanggal 1-14 Agustus yang akan datang," ujar Bagja seusai menghadiri rapat koordinasi di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (25/7/2022).

Bagja menyampaikan bahwa tim pengawas ini diharapkan bisa melihat secara langsung proses pendaftaran tersebut. Sehingga, jika ditemukan adanya permasalahan, akan lebih cepat berkoordinasi dengan KPU sebagai pihak penyelenggara.

"Sehingga kemudian jika pun terjadi permasalahan akan dilakukan proses-proses solusi dengan cepat dan baik," ujarnya.
Sementara, bagi parpol yang kesulitan mengisi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) bisa membawa berkas pendaftaran secara manual. Hal ini ditegaskan oleh Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono.

"Nanti kami akan mengingatkan parpol (calon) peserta pemilu agar mereka segera mengisi Sipol tersebut," kata Totok seusai diskusi dengan media di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/7/2022).

Jadi, kata Totok, nanti saat masa pendaftaran selesai tidak ada protes dari mereka. "Kita akan mendampingi di verifikasi faktual," tambahnya.

Totok menambahkan, verifikasi faktual dilaksanakan secara door to door dan tidak bisa dilakukan hanya di atas meja.Totok menjelaskan, pihaknya mengetahui ada sebagian parpol yang sudah terdaftar dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) namun belum mengisi setengah dari berkas yang diperlukan.

"Sipol di bawah 50 persen dari Bawaslu belum bisa membaca kenapa mereka belum melengkapi. Ini kan mau masuk pendaftaran. Upaya cegah kita melakukan peringatan kepada mereka. Jika partai ada mengalami kesulitan, kita minta mereka menggunakan alat bantu untuk dibawa ke KPU," jelasnya.

Dia juga memastikan, proses pendaftaran dan penyiapan berkas juga bisa dilaksanakan secara manual. "Jadi jangan ada alasan gaptek. Bisa kok pakai manual. Mungkin secara teknologi mereka tidak sampai. Kalau ada laporan temuan kita ingatkan mereka."

Felldy Utama, Carlos Roy Fajarta