Link Copied
Adu Cepat Menuju Panggung 2024

Adu Cepat Menuju Panggung 2024

By Zen Teguh
Pendulum politik bergerak kian kencang jelang Pilpres 2024. Tak hanya sibuk membangun koalisi, politisi juga makin rajin menaikkan elektabilitas.

Lirik Sana-sini demi Koalisi

Lirik Sana-sini demi Koalisi


IBARAT tak mau ketinggalan kereta, para politisi berlari kencang membangun pondasi demi hajatan akbar bernama Pemilihan Presiden 2024. Selain memanaskan mesin partai, komunikasi sana-sini pun dilakukan demi membangun koalisi. Memang, semua manuver masih bersifat cair. Namun setidaknya peta kekuatan samar-samar mulai terlihat.

Sebut saja Koalisi Indonesia Baru atau KIB. Poros baru ini mencuat ketika Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat berada dalam satu barisan. Ketiga ketua umum parpol ini telah bertemu dan secara terbuka menunjukkan gamblang arah politik mereka.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersifat inklusif. Airlangga mengatakan, baik Golkar, PAN, maupun PPP terbuka dengan partai manapun yang ingin bergabung. Menurut Airlangga, KIB membuka pintu selebar-lebarnya bagi seluruh partai, termasuk partai nonparlemen.

"Semua termasuk. Jadi yang di parlemen maupun non-parlemen terbuka, karena sifatnya inklusif," ujar Airlangga di Jakarta, Senin (13/6/2022). Saat ditanya soal calon presiden yang ingin diusung KIB, Airlangga mengaku belum ingin membahasnya.

Airlangga mengatakan, pada waktunya nanti, KIB pasti akan mengumumkan pasangan calon yang akan diperjuangkannya di Pilpres 2024. "Itu belum dibahas (pengusungan calon Presiden). Nanti dibahas pada waktunya," kata dia. Kendati terkesan masih malu-malu menyebut calon, sejumlah analisis menyebut Airlangga sebagai calon kuat yang akan diusung KIB sebagai capres.

Saat Golkar membubungkan nama Airlangga, hal senada dilakoni Partai Amanat Nasional (PAN) yang memunculkan Zulkifli Hasan untuk maju di Pilpres 2024. Keduanya antara Airlangga dan Zulkifli, dinilai berpeluang menjadi capres dan cawapres di KIB.

"Kader PAN yang diajukan adalah Ketua Umum PAN, Bang Zulkifli Hasan. Dari sisi pengalaman di pemerintahan, visi dan pemikiran, serta kemampuan memimpin telah teruji sejarah," kata Jubir PAN, Viva Yoga, Jumat (20/5/2022). Akan tetapi, usulan PAN ini bakal dirapatkan kembali oleh KIB secara kolektif kolegial, tanpa voting. Viva mengatakan, soal siapa figur yang akan diusung juga bukan hal yang krusial.

Sementara itu, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa menegaskan, KIB tidak ingin terjerat dengan populisme di Pemilu 2024. KIB dinilai hendak membangun semangat soliditas antar parpol koalisi yakni Golkar, PAN dan PPP.

Ketika KIB menggalang kekuatan, parpol lain juga tak diam. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tiba-tiba membuat langkah kejutan ketika menjalin silaturahmi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Cak imin tak sungkan-sungkan menyebut mereka memang sedang menciptakan poros politik menujuk 2024.

Ini ditegaskannya usai berkunjung ke kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6/2022) malam. Usai pertemuan, keduanya memberikan keterangan pers. Selesai jumpa pers, keduanya bersalaman.

"Demi kebangkitan Indonesia raya," kata Cak Imin sambil tertawa saat bersalaman dengan Prabowo. Sementara itu, Prabowo menegaskan bentuk kerja sama yang terjalin di antara kedua partai tersebut. "Jadi apa? Partai kebangsaan yang religius dan partai religius yang nasionalis kebangsaan," ucap Prabowo.

Ketika KIB dan poros PKB-Gerindra getol merapatkan barisan, Partai Nasdem yang dimotori Surya Paloh juga intens menyusun kekuatan. Komunikasi politik rajin dibangun dengan sejumlah ketua umum parpol. Setidaknya saat ini tergambar Nasdem sedang merancang koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS.

Dengan langkah cepat para ketua umum parpol itu, praktis kini tinggal PDI Perjuangan yang masih samar. Partai penguasa itu terkesan tak mau buru-buru mengejar kursi RI 1. Bukan hal mengherankan sesungguhnya.

Mengacu pada presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PDIP satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden-wakil presiden tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain. Suara mereka lebih dari cukup.

Antara Prabowo, Anies, dan Ganjar

Antara Prabowo, Anies, dan Ganjar


PILPRES 2024 bukan hanya bikin sibuk politisi. Lembaga survei juga tak kalah riuh. Meski pesta demokrasi masih digelar setahun lagi, berbagai jajak pendapat terus digelar. Polling itu memotret banyak hal. Tapi tak dimungkiri, elektabilitas sosok yang dianggap calon kuat paling menarik perhatian publik.

Dari banyak survei yang digelar, elektabilitas kandidat tertinggi selama ini tak jauh-jauh dari tiga nama: Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Urutannya bisa terbalik-balik. Bisa saja lembaga survei A menempatkan Prabowo teratas, lembaga survei B Anies jadi pemenang atau lembaga C giliran Ganjar terdepan. Dengan kata lain, tiga nama inilah yang paling sering berada di posisi tiga besar.

Sebagai contoh hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Nasional (LSN) menempatkan Prabowo di posisi puncak. Direktur Eksekutif LSN Gema Nusantara Bakry mengatakan, Prabowo tetap bertengger di urutan satu melalui dua survei serupa dari LSN.

"Berdasarkan hasil survei LSN yang dilaksanakan pada 10-24 Juni 2022 sebanyak 29,5% dari 1.500 responden mengatakan bakal memilih Prabowo jika Pilpres dilaksanakan saat ini," kata Gema dalam paparannya secara daring, Jumat (15/7/2022).

Lalu, pada survei sebelumnya di Februari 2022, hasilnya Prabowo menduduki puncak elektabilitas, dengan persentase sebesar 21,9%. Hal ini disebut Gema sebagai bukti, meskipun Prabowo jarang melakukan komunikasi di sosial media, namun elektabilitasnya tetap tinggi, bahkan terus meningkat.

Sementara berdasarkan survei yang dilakukan lembaga CiGMark pada 9-7 Juni 2022, Ganjar di posisi pertama disusul Prabowo dan Anies. Elektabilitas Ganjar 24,4 %, Prabowo 23,0 %, dan Anies 15,0 %. Di bawah Anies, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang memiliki elektabilitas 9,5 %. Jika dilihat dari simulasi 10 nama capres dukungan masyarakat, nama Ganjar tetap menduduki posisi teratas dengan nilai elektabilitas 25,5 %. Di posisi kedua ada Prabowo dengan perolehan elektabilitas 22,7 %.

Jika mengacu survei Indonesia Political Opinion (IPO), nama Anies Baswedan bertengger di peringkat pertama. Elektabilitas mantan Mendikbud itu tercatat sebesar 21,2%. Anies mengungguli Ganjar dengan elektabilitas 18,6% disusul 16,4%.

Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno menjelaskan, hasil survei menempatkan tiga aspek sebagai alasan publik memilih kandidat. Psikologis 52,7 persen, rasional 30,1 persen dan sosiologis 2,2 persen. "Dalam pemilihan ada yang kita sebut preferensi rasional, yang melihat kinerja sosok kepemimpinan yang baik dan bisa memimpin Indonesia, serta aspek psikologis dan sosiologis," kata Adi, Selasa (12/7/2022).

Senada Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari memprediksi tiga nama yang muncul sebagai kandidat capres yakni Prabowo, Anies dan Ganjar. "Hasil survei capres nama-nama paling populer, ada 3 nama Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan," ujarnya, Sabtu (25/6/2022).

Menurut dia, soal berapa pasang yang bakal muncul pada Pilpres 2024 mendatang itu harus dilihat dari kursi parpol dan hasil survei capres. Pertama, kursi parpol dari 9 di DPR itu 3 partai saja yang bisa dikatakan lolos, yakni PDIP 128 kursi, Golkar 85 kursi, dan Gerindra 78 kursi lantaran mereka leadernya koalisi.

Menurut dia, partai politik ingin menang dan suaranya naik sehingga mereka akan mengajukan capres yang popularitasnya tinggi atau papan atas. Itu sebabnya DPW Partai Nasdem paling banyak mengajukan Anies Baswedan-Ganjar Pranowo karena kedua nama itu paling populer dari survei-survei.

"Dan relatif Anies tak punya partai, Ganjar masih bisa lepas, nah Prabowo udah enggak bisa karena dia punya partai makanya tak disebut Partai Nasdem," jelasnya.

Menanti Langkah PDIP

Menanti Langkah PDIP


PARTAIDemokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkesan adem santai menatap Pilpres 2024. Di saat parpol lain adu cepat menggalang kekuatan, partai berlambang banteng gemuk ini seperti hanya wait and see. Sebagai partai penguasa, jelas langkah mereka ditunggu. Akankah berjalan sendiri atau juga menggalang koalisi?

Sejatinya tak aneh bila PDIP cenderung tak grasa-grusu. Di banding parpol lain, mereka punya modal cukup untuk mengusung calon sendiri. Sesuai aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7/2017, hanya PDIP yang punya kursi parlemen dengan jumlah sesuai diatur dalam beleid tersebut.

Untuk diketahui, Pasal 222 UU Pemilu menyatakan, ‘Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Pertanyaan lain yang tak kalah menggelitik, siapa bakal diusung? Dua pemilu sebelumnya, PDIP jemawa sebagai penguasa usai menempatkan Joko Widodo sebagai capres. Isu yang berkembang, PDIP konon bakal memunculkan ‘Putri Mahkota’ Puan Maharani. Namun, realitas akar rumput, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo paling dielu-elukan. Tapi justru karena itulah Ganjar kini cenderung ‘terjegal’.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengultimatum para kadernya untuk tidak bermanuver politik tanpa persetujuannya. Dia turut mengimbau agar jangan sampai ada yang bermain dua kaki. Dia menjelaskan, jika ada kader yang kedapatan melakukan tindakan seperti itu, Megawati mempersilakan orang tersebut untuk keluar saja dari partai berlambang banteng tersebut.

"Kalian siapa yang membuat manuver, keluar. Karena apa, tidak ada di dalam PDI Perjuangan yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, dan melakukan manuver," ungkap Mega saat berpidato di Rakernas PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022). Mega berpendapat, hal itu dikarenakan para kadernya sendirilah yang telah memberikan amanah kepadanya menjadi seorang ketua umum partai, di mana, dari keputusan tersebut maka dia memiliki sebuah hak prerogatif.

Dia pun tak ambil pusing bilamana ditemukan ada kader yang berperilaku seperti itu. Bahkan, Mega meminta agar kader tersebut keluar saja dari partai. "Ingat lho, lebih baik keluar deh, lebih baik keluar deh daripada saya pecati lho kamu, saya pecati lho. Ini kan dikasih Hasto ini terbuka bu, semua orang biar tau, inilah organisasi dari sebuah partai yang namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tuturnya.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tak akan tergoda dengan manuver-manuver elite politik untuk kepentingan Pemilu 2024 sebagaimana berkembang belakangan ini. PDIP, kata dia, masih fokus untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia.

"Itulah prioritas PDIP sebagimana amanat ibu ketua umum saat ini melakukan konsolidasi dalam seluruh kehidupan partai dan PDIP bergerak ke bawah membantu rakyat agar berbagai dampak akibat pandemi oleh campur tangan PDIP bersama pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dapat segera diselesaikan," ujar dia

Hasto pun mengungkap kaderisasi internal seperti yang dilakukan hari ini merupakan konsolidasi utama yang dikerjakan partai berlambang moncong banteng ini sehingga bisa dipastikan bahwa PDIP tak akan melakukan hal serupa seperti yang dilakukan elite belakangan ini.

Pengamat politik Hendri Satro menilai, Puan Maharani adalah sosok paling rasional bagi PDIP untuk diusung sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024. Menurutnya, PDIP bisa mencetak sejarah dengan mengusung Puan Maharani di 2024. "Saat ini nama Puan Maharani justru paling rasional untuk PDIP. Sekali lagi Puan paling rasional bagi PDIP di 2024," ujar pria yang akrab disapa Hensat.

Dia menjelaskan dari sisi kemampuan sebagai pemimpin, Puan sudah melewati banyak ujian dan di tempa cukup lama. Bahkan sebelum menjadi Ketua DPR, Puan terlebih dulu mengenyam sebagai anggota biasa, kemudian menjadi Ketua Fraksi PDIP, baru kemudian saat menjadi Ketua DPR.

"Maka, bukan saja ada kesan kuat bahwa kualitas Puan Maharani yang memang mumpuni karena sebagai Ketua DPR, bahkan sebelumnya sudah menjabat anggota biasa, ketua fraksi, bahkan menko (Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)," jelas Hensat.

Lebih dari itu, Hensat juga menggarisbawahi bahwa mengusung Puan Maharani bukan semata-mata kualitas dan prestasi melainkan juga faktor sejarah bangsa. "Dalam hal ini, ada urusan sejarah juga yang diperjuangkan oleh PDIP bila mendorong Puan Maharani menjadi Presiden. Ya itu, sejarah Soekarno," ucap Hensat.

Coblosan 14 Februari 2024, Kampanye 120 Hari

Coblosan 14 Februari 2024, Kampanye 120 Hari


SETELAH melalui pembahasan berulang kali, pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menetapkan jadwal Pemilihan Presiden 2024. Coblosan akan digelar pada 14 Februari 2024.

Seiring kesepakatan itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal menyusun sejumlah tahapan dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Salah satu yang dirancang penyelenggara pemilu yakni, masa pendaftaran bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Usulan rencana tahapan ini telah dipaparkan Ketua KPU RI, Ilham Saputra dalam rapat bersama pemerintah dan DPR beberapa hari lalu.

"Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 7-13 September 2023," kata Ilham dalam paparannya. Jika dilihat dari rancangan tahapan yang ada, bakal calon yang telah mendaftar selanjutnya akan diverifikasi dokumennya. Selanjutnya, baru akan menjalani pemeriksaan kesehatan pada 9-15 September 2023.

"Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 11 Oktober 2023," ujarnya. Baca juga: Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pengamat Sebut Keputusan Politik Cerdas Kendati demikian, pihak penyelenggara masih membuka kesempatan bagi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang tidak puas atas hasil penetapan. KPU direncanakan membuka penyelesaian sengketa ini pada 11 Oktober-9 Desember 2023.

Selanjutnya, sebelum melakukan pemungutan suara pada 14 Februari 2024, capres dan cawapres akan menjalankan masa kampanye. Dalam rencananya, KPU mengusulkan kampanye akan dimulai pada 14 Oktober 2023-10 Februari 2024. Adapun durasi kampanye ini selama 120 hari.
(zen)