Perlombaan Senjata Nuklir Bayangi Dunia untuk Kedua Kalinya

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) memperkirakan, setelah menyusut dalam 35 tahun terakhir, jumlah senjata nuklir di dunia akan kembali meningkat dalam satu dekade mendatang. Penyebab utamanya adalah meningkatnya ketegangan global di tengah berkobarnya perang Rusia-Ukraina.

SIPRI menyebut, sembilan kekuatan nuklir yakni Inggris, China, Prancis, India, Israel, Korea Utara, Pakistan, Amerika Serikat, dan Rusia memiliki total 12.705 hulu ledak nuklir pada awal 2022.

Jumlah itu jauh turun dari 70.000 lebih pada tahun 1986, setelah AS dan Rusia secara bertahap mengurangi persenjataan nuklirnya yang dibangun selama Perang Dingin. Akan tetapi, kata para peneliti SIPRI, era perlucutan senjata ini tampaknya akan segera berakhir dan risiko eskalasi nuklir sekarang berada pada titik tertinggi dalam periode pasca-Perang Dingin.

"Sebentar lagi, kita akan sampai pada titik di mana, untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Perang Dingin, jumlah senjata nuklir global di dunia bisa mulai meningkat," kata Matt Korda, salah satu co-authors laporan tersebut, kepada AFP, Senin (13/6/2022).

Setelah penurunan marjinal yang terlihat tahun lalu, lanjut dia, persenjataan nuklir diperkirakan akan tumbuh selama satu dekade mendatang.

Tren baru perlombaan senjata nuklir itu muncul selama perang Rusia-Ukraina, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin dalam beberapa kesempatan mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Sementara itu beberapa negara, termasuk China dan Inggris, secara resmi atau tidak resmi memodernisasi atau meningkatkan persenjataan mereka.

"Akan sangat sulit untuk membuat kemajuan dalam pelucutan senjata di tahun-tahun mendatang karena perang ini, dan karena cara Putin berbicara tentang senjata nuklirnya," kata Korda.

Pernyataan yang mengkhawatirkan ini menurutnya mendorong banyak negara bersenjata nuklir lainnya untuk kembali memikirkan strategi nuklir mereka masing-masing.

Menurut SIPRI, terlepas dari berlakunya perjanjian larangan senjata nuklir PBB pada awal 2021 dan perpanjangan lima tahun perjanjian “New START” AS-Rusia, situasinya telah memburuk selama beberapa waktu. Program nuklir Iran dan pengembangan rudal hipersonik yang semakin canggih dari beberapa negara, antara lain, telah menimbulkan kekhawatiran.

Masih menurut SIPRI, Moskow dan Washington menyumbang 90% persenjataan nuklir dunia. Rusia tetap menjadi kekuatan nuklir terbesar dengan 5.977 hulu ledak pada awal 2022. Menurut SIPRI, lebih dari 1.600 hulu ledaknya diyakini akan segera beroperasi.

Sementara itu Amerika Serikat memiliki 5.428 hulu ledak, 120 lebih sedikit dari tahun lalu, tetapi lebih banyak dikerahkan daripada Rusia, yaitu 1.750.

Dalam hal jumlah keseluruhan, China berada di urutan ketiga dengan 350, diikuti oleh Prancis dengan 290, Inggris dengan 225, Pakistan dengan 165, India dengan 160 dan Israel dengan 90. Israel adalah satu-satunya dari sembilan negara yang tidak secara resmi mengakui memiliki senjata nuklir.

Adapun Korea Utara, SIPRI untuk pertama kalinya mengatakan bahwa rezim Komunis Kim Jong-un kini memiliki sedikitnya 20 hulu ledak nuklir. Namun Pyongyang diyakini memiliki cukup bahan untuk memproduksi sekitar 50 hulu ledak nuklir.

Kemungkinan konflik nuklir pun semakin mengkhawatirkan setelah Rusia yang dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berulang kali menebar ancaman akan menggunakan arsenal atomnya jika terancam. Terakhir, komentar pejabat Polandia kembali menuai reaksi keras Rusia.

Usulan pejabat Polandia kepada negara-negara Barat untuk mengerahkan senjata nuklir ke Ukraina di tengah kecamuk perang dengan Rusia memantik kemarahan Moskow. Rusia menyebut ide tersebut gila dan mengancam akan melenyapkan Warsawa.

"Gagasan memasok senjata nuklir ke Ukraina di tengah konflik sama dengan memprovokasi konflik nuklir di pusat Eropa dan benar-benar gila," kata Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin.

Reaksi Moskow itu sebagai respons atas pernyataan anggota Parlemen yang juga mantan menteri luar negeri Polandia, Radoslaw Sikorski. Dia mengatakan bahwa Barat memiliki hak untuk melakukannya.

"Sikorski memicu konflik nuklir di pusat Eropa. Dia tidak memikirkan masa depan baik Ukraina maupun Polandia. Jika proposalnya terwujud, negara-negara ini akan lenyap, bersama dengan seluruh Eropa," ujarnya, seperti dikutip Pravda, Senin (13/6/2022).

China tak menampik bahwa negara itu terus mengembangkan kemampuan senjata nuklirnya. Bahkan, Beijing menegaskan bahwa mereka telah membuat "kemajuan yang mengesankan" dalam mengembangkan senjata nuklir baru.

Di tengah kekhawatiran dunia akan kembali memanasnya perlombaan senaja nuklir, China menegaskan bahwa hanya akan menggunakan senjata nuklirnya untuk pertahanan diri, dan tidak akan pernah menggunakannya terlebih dahulu.

Penegasan itu diungkapkan Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe kepada para delegasi di Dialog Shangri-La, Minggu (12/6/2022). Ia mengungkapkan hal itu menanggapi pertanyaan tentang laporan tahun lalu tentang pembangunan lebih dari 100 silo rudal nuklir baru di timur China.

"China selalu mengejar jalan yang tepat untuk mengembangkan kemampuan nuklir untuk melindungi negara kita," kata Fenghe, seperti dikutip dari AFP.

Dia menambahkan, senjata nuklir yang ditampilkan dalam parade militer 2019 di Beijing - yang mencakup peluncur yang ditingkatkan untuk rudal balistik antarbenua DF-41 China - sudah beroperasi dan dikerahkan.

"China telah mengembangkan kemampuannya selama lebih dari lima dekade. Dapat dikatakan ada kemajuan yang mengesankan," katanya. "Kebijakan China konsisten. Kami menggunakannya untuk pertahanan diri. Kami tidak akan menjadi yang pertama menggunakan (senjata) nuklir," lanjut Fenghe.

Ia juga mengatakan, tujuan akhir dari persenjataan nuklir China adalah untuk mencegah perang nuklir. "Kami mengembangkan kemampuan nuklir untuk melindungi kerja keras rakyat China dan melindungi rakyat kami dari bencana perang nuklir," cetusnya.

Terlepas dari klaim tersebut, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) tahun lalu menyebut pembangunan nuklir China mengkhawatirkan. AS juga menuding Beijing menyimpang dari strategi nuklir puluhan tahun yang didasarkan pada pencegahan minimal. AS juga meminta China untuk terlibat dengannya "dalam langkah-langkah praktis untuk mengurangi risiko destabilisasi perlombaan senjata".

India telah berhasil menguji coba rudal balistik berkemampuan nuklirnya Agni-4. Senjata yang dikembangkan secara lokal itu mampu menyerang target ribuan mil jauhnya.

Dilakukan dari Pulau Abdul Kalam di negara bagian Odisha pada hari Senin, Kementerian Pertahanan India menyatakan uji coba itu sebagai peluncuran “rutin”. Uji coba rudal itu tidak menemui masalah besar dan dianggap sukses.

"Uji coba yang berhasil adalah bagian dari peluncuran pelatihan pengguna rutin yang dilakukan di bawah naungan Komando Pasukan Strategis," kata Kementerian Pertahanan India dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (7/6/2022).

Kementerian Pertahanan India menambahkan bahwa peluncuran tersebut membuktikan keandalan sistem dan menegaskan kembali Kemampuan Pencegahan Minimum yang Dapat Dipercaya di New Delhi. Iterasi keempat dari senjata yang dibuat oleh Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan India (DRDO), Agni-4 (Api-4) adalah rudal jarak menengah yang dikatakan mampu mencapai target hingga 4.000 kilometer dan membawa muatan 1.000 kilogram.

India sebelumnya juga telah melakukan sejumlah uji coba untuk Agni-5, rudal balistik antarbenua (ICBM) dengan jangkauan yang lebih jauh, dengan uji coba terbaru dilakukan akhir tahun lalu.

India adalah salah satu dari segelintir negara yang memiliki triad nuklirnya sendiri, atau senjata nuklir yang ditembakkan dari darat, laut dan udara. Negara ini terakhir kali menguji Agni-4 pada tahun 2018, sementara peluncuran untuk Agni Prime yang lebih baru dan lebih pendek dilakukan pada akhir 2021 lalu.

Kekhawatiran berkembang bahwa Korea Utara (Korut) yang telah melakukan peluncuran rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya tahun ini, akan segera menguji senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.

Merespons kemungkinan tersebut, Amerika Serikat (AS) menebar ancaman pada pemerintahan Kim Jong-un, untuk memberikan respons kuat dan cepat jika Korut benar-benar menguji coba senjata nuklirnya. Tes senjata atom Pyongyang, jika benar-benar dijalankan, akan menjadi yang pertama sejak 2017.

Ancaman Washington itu dilontarkan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman. Dia mengatakan respons itu tak hanya dari Amerika, tapi juga dari Korea Selatan dan dunia.

"Setiap uji coba nuklir akan sepenuhnya melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB (dan) akan ada respons cepat dan kuat terhadap uji coba semacam itu," tegas Sherman setelah pembicaraan dengan mitranya dari Korea Selatan, Cho Hyun-dong, di Seoul.

Pada hari Senin, pasukan Korea Selatan dan AS menembakkan delapan rudal darat ke darat di lepas pantai timur Korea Selatan sehari setelah Pyongyang menguji tembak delapan rudal balistik jarak pendek.

Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan bahwa langkah Korea Utara untuk memperluas fasilitas utama di situs nuklir utamanya di Yongbyon terus berlangsung.

"Sebuah atap telah dipasang di lampiran ke Fasilitas Pengayaan Sentrifugal yang dilaporkan, jadi lampiran sekarang selesai secara eksternal. Di dekat reaktor air ringan (LWR), kami telah mengamati bahwa gedung baru yang telah dibangun sejak April 2021 telah selesai, dan konstruksi telah dimulai pada dua gedung yang berdekatan," kata Kepala IAEA Rafael Grossi dalam pernyataan triwulanannya kepada Dewan Keamanan PBB.

Dia juga mencatat bahwa di Punggye-ri, situs uji coba nuklir Korea Utara, ada indikasi bahwa salah satu bagian yang dikenal sebagai "adits" telah dibuka kembali, mungkin sebagai persiapan untuk uji coba nuklir. Situs itu dibongkar pada 2018 setelah pertemuan puncak antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in.

"Melakukan uji coba nuklir akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan akan menjadi perhatian serius," kata Grossi. Selama kunjungannya ke Seoul, Sherman menegaskan kembali bahwa pemerintah AS tetap terbuka untuk pembicaraan.