Beban Rakyat Makin Berat
Kamis, 05 September 2024 - 12:42 WIB
Beberapa Rencana Kebijakan Pemerintah Membuat Beban Hidup Makin Berat
ADA apa dengan pemerintah Indonesia? Apakah sudah merasa semakin keberatan menanggung beban menyejahterakan rakyatnya? Apakah beban pembayaran utang dan bunganya sudah begitu mencekik, sehingga melakukan segala cara mencari sumber pemasukan pendapatan negara, termasuk dengan menekan rakyatnya?
Pertanyaan inilah yang belakangan menjadi bahan obrolan di warung kopi. Muasalnya berasal dari munculnya kabar tak sedap belakangan yang datang bertub-tubi, seperti rencana pengetatan distribusi BBM jenis Pertalite, kenaikan harga tiket KRL Commuter Line Jabodetabek dengan cara menentukan besaran subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
Tentu, sejuta alasan telah disiapkan otoritas terkait untuk merasionalisasi kebijakan-kebijakan tersebut. Tetapi lazimnya kebijakan yang demikian, dampaknya pasti langsung memukul sisi konsumsi. Rumusannya: harga barang naik, sementara income tetap, daya belum pun turun. Ujungnya, yang menjadi korban tetap masyarakat bawah.
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tugas pemerintah, seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Atas tanggung jawab itulah, berbagai kebijakan yang dibuat harus berorientasi mendukung terwujudnya masyarakat, yang secara sederhana diilustrasikan jargon dengan cukup sandang, pangan, papan.
Suka tidak suka, subsidi merupakan bagian instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut, termasuk subsidi energi yang dirupakan dalam bentuk Pertalite dan subsidi KRL Commuter Line Jabodetabek. Dengan subsidi Pertalite diarahkan agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. Sedangkan subsidi KRL Commuter Line Jabodetabek diberikan bukan hanya menggiring masyarakat beralih ke moda transportasi massa, tapi juga mengurangi pengeluaran masyarakat untuk mobilitas sehari-hari.
Pertanyaan inilah yang belakangan menjadi bahan obrolan di warung kopi. Muasalnya berasal dari munculnya kabar tak sedap belakangan yang datang bertub-tubi, seperti rencana pengetatan distribusi BBM jenis Pertalite, kenaikan harga tiket KRL Commuter Line Jabodetabek dengan cara menentukan besaran subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025.
Tentu, sejuta alasan telah disiapkan otoritas terkait untuk merasionalisasi kebijakan-kebijakan tersebut. Tetapi lazimnya kebijakan yang demikian, dampaknya pasti langsung memukul sisi konsumsi. Rumusannya: harga barang naik, sementara income tetap, daya belum pun turun. Ujungnya, yang menjadi korban tetap masyarakat bawah.
Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tugas pemerintah, seperti diamanatkan Pembukaan UUD 1945. Atas tanggung jawab itulah, berbagai kebijakan yang dibuat harus berorientasi mendukung terwujudnya masyarakat, yang secara sederhana diilustrasikan jargon dengan cukup sandang, pangan, papan.
Suka tidak suka, subsidi merupakan bagian instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut, termasuk subsidi energi yang dirupakan dalam bentuk Pertalite dan subsidi KRL Commuter Line Jabodetabek. Dengan subsidi Pertalite diarahkan agar masyarakat kelas menengah ke bawah bisa mendapatkan BBM dengan harga terjangkau. Sedangkan subsidi KRL Commuter Line Jabodetabek diberikan bukan hanya menggiring masyarakat beralih ke moda transportasi massa, tapi juga mengurangi pengeluaran masyarakat untuk mobilitas sehari-hari.