Siapa Unggul Di Pulau Jawa ?
Senin, 02 September 2024 - 11:45 WIB
Persaingan Pilkada di Pulau Jawa dipastikan akan berlangsung sengit
Jawa adalah kunci! Demikian pernyataan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) D.N Aidit. Kalimat yang populer setelah dilontarkan Syubah Asa yang memerankan tokoh asal Tanjungpandan, Belitong itu dalam adegan film G30/SPKI mempunyai pesan betapa pentingnya posisi Pulau ini dalam perebutan kekuasaan di negeri ini.
Walaupun PKI sudah dimusnahkan, bukan berati pandangan tersebut sudah tidak relevan lagi. Dalam konteks pragmatisme politik, hingga hari ini perspektif tersebut masih menjadi pakem memenangkan pertarungan politik Tanah Air. Polanya tentu bukan lagi pemberontakan, tapi lewat kontestansi politik demokratis, dalam hal ini pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).
Walaupun Jakarta tidak lagi menjadi menjadi ibu kota negara sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Jawa secara keseluruhan --Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten--, secara geo-politik maupun geo-ekonomi masih menjadi episentrum kekuatan Indonesia.
Aspek strategis inilah yang menjadi variabel kekuatan politik dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2024. Muaranya tidak berhenti pada pilkada itu sendiri, tapi sudah melangkah jauh sebagai persiapan Pilpres 2029 nanti. Perilaku politik ‘’siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana’’ seperti disampaikan ilmuwan politik terkemuka Harold Lasswell sudah dimulai dari Pilkada 2024 ini.
Dari sisi demografis, mayoritas pemilih Indonesia berada di Jawa. Dilansir dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 berjumlah total 204 juta pemilih, sebanyak 115.373.669 atau 56% pemilih berasal dari pulau yang merupakan terluas nomor 5 di Indonesia. Angka ini tersebar di 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, pemilih di luar negeri yang tersebar di 128 negara. Begitu pula dalam konteks perekonomian. Pada kuartal 1/2024, perekonomian nasional berpusat di Jawa dengan kontribusi 57,70% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Walaupun PKI sudah dimusnahkan, bukan berati pandangan tersebut sudah tidak relevan lagi. Dalam konteks pragmatisme politik, hingga hari ini perspektif tersebut masih menjadi pakem memenangkan pertarungan politik Tanah Air. Polanya tentu bukan lagi pemberontakan, tapi lewat kontestansi politik demokratis, dalam hal ini pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).
Walaupun Jakarta tidak lagi menjadi menjadi ibu kota negara sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Jawa secara keseluruhan --Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten--, secara geo-politik maupun geo-ekonomi masih menjadi episentrum kekuatan Indonesia.
Aspek strategis inilah yang menjadi variabel kekuatan politik dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2024. Muaranya tidak berhenti pada pilkada itu sendiri, tapi sudah melangkah jauh sebagai persiapan Pilpres 2029 nanti. Perilaku politik ‘’siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana’’ seperti disampaikan ilmuwan politik terkemuka Harold Lasswell sudah dimulai dari Pilkada 2024 ini.
Dari sisi demografis, mayoritas pemilih Indonesia berada di Jawa. Dilansir dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 berjumlah total 204 juta pemilih, sebanyak 115.373.669 atau 56% pemilih berasal dari pulau yang merupakan terluas nomor 5 di Indonesia. Angka ini tersebar di 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, pemilih di luar negeri yang tersebar di 128 negara. Begitu pula dalam konteks perekonomian. Pada kuartal 1/2024, perekonomian nasional berpusat di Jawa dengan kontribusi 57,70% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.