Siapa Unggul Di Pulau Jawa ?
Siapa Unggul Di Pulau Jawa ?
Eko Edhi Caroko
Senin, 02 September 2024, 11:45 WIB

Pilkada di Pulau Jawa bakal berlangsug seru dan menarik. Menjadi ajang pertarungan sengit antar Partai Politik dan juga  para Calon Kepala Daerah

Jawa Adalah Kunci: Konstelasi Pertarungan Pilkada 2024

Jawa Adalah Kunci: Konstelasi Pertarungan Pilkada 2024

Jawa adalah kunci! Demikian pernyataan Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) D.N Aidit. Kalimat yang populer setelah dilontarkan Syubah Asa yang memerankan tokoh asal Tanjungpandan, Belitong itu dalam adegan film G30/SPKI mempunyai pesan betapa pentingnya posisi Pulau ini dalam perebutan kekuasaan di negeri ini.

Walaupun PKI sudah dimusnahkan, bukan berati pandangan tersebut sudah tidak relevan lagi. Dalam konteks pragmatisme politik, hingga hari ini perspektif tersebut masih menjadi pakem memenangkan pertarungan politik Tanah Air. Polanya tentu bukan lagi pemberontakan, tapi lewat kontestansi politik demokratis, dalam hal ini pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Walaupun Jakarta tidak lagi menjadi menjadi ibu kota negara sebagaimana diatur dalam UU No 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Jawa secara keseluruhan --Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jakarta, dan Banten--, secara geo-politik maupun geo-ekonomi masih menjadi episentrum kekuatan Indonesia.

Aspek strategis inilah yang menjadi variabel kekuatan politik dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 2024. Muaranya tidak berhenti pada pilkada itu sendiri, tapi sudah melangkah jauh sebagai persiapan Pilpres 2029 nanti. Perilaku politik ‘’siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana’’ seperti disampaikan ilmuwan politik terkemuka Harold Lasswell sudah dimulai dari Pilkada 2024 ini.

Dari sisi demografis, mayoritas pemilih Indonesia berada di Jawa. Dilansir dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 berjumlah total 204 juta pemilih, sebanyak 115.373.669 atau 56% pemilih berasal dari pulau yang merupakan terluas nomor 5 di Indonesia. Angka ini tersebar di 514 kabupaten/kota, 38 provinsi, pemilih di luar negeri yang tersebar di 128 negara. Begitu pula dalam konteks perekonomian. Pada kuartal 1/2024, perekonomian nasional berpusat di Jawa dengan kontribusi 57,70% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus --sebagai metamorfosis koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 ditambah PKB, Partai Nasdem dan PKS-- merupakan manivestasi untuk melanggengkan kekuasan dan mengamankan dukungan untuk lima tahun ke depan. Walaupun manuver KIM Plus dilakukan di banyak wilayah, harus diakui battle area yang menjadi target utama operasi adalah Jawa.

Namun, putusan MK yang menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung sejak penetapan bersangkutan sebagai calon kepala daerah oleh KPU seperti terungkap dalam Putusan No 70-PUU-XXII/2024 serta-merta menggoyahkan skenario memajukan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, dalam Pilkada Jawa Tengah. Apalagi setelah munculnya Peringatan Darurat Garuda Biru yang diikuti demonstrasi secara massif di Tanah Air membuyarkan skenario Badan Legislatif DRP mementahkan putusan MK.

Dampak lain, Koalisi KIM Plus pun rungkad. Partai Golkar memilih belok kanan mendukung Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi pada Pilkada Banten.Padahal sebelumnya partai beringin itu bergabung bersama KIM Plus mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Di Pilkada Jabar, PKS juga memilih mengajukan jagoannya sendiri, Ahmad Syaikhu-Ilham Akbar Habibie.Padahal sebelumnya Kim Plus sepakat mengusung Dedi Mulyadi.

Rungkadnya skenario KIM Plus juga didorong putusan MK lainnya, yakni Putusan MK No 60/PUU-XXI/2024 yang mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora, hingga ambang batas atau threshold tidak lagi sebesar 25% perolehan suara parpol/gabungan parpol hasil pemilihan legislatif sebelumnya, atau 20% kursi DPRD. Putusan yang dikeluarkan berbarengan dengan Putusan No 70-PUU-XXII/2024 seketika membubarkan skenario calon tunggal, termasuk di Jakarta dimana KIM Plus menjagokan Ridwan Kamil-Suswono.

Hingga batas pendaftaran pasangan kandidat yang akan maju Pilkada 2024 berakhir Jumat (30/08) berakhir, sejumlah pasangan sudah fix akan turun dalam pertarungan.Dari Jatim ada pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta, dan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim; di Jateng muncul pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.

Selanjutnya di Jawa akan diikuti pasangan edi Mulyadi-Erwan Setiawan, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie, dan Jeje Wiradinata-Ronal Sunandar Surapradja, dan Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina, selanjutnya di Banten terdaftar nama pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi versus Andra Soni-Dimyati Natakusumah, sedangkan di Jakarta pasangan yang akan bertarung adalah Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, serta Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Apakah perubahan skenario awal mengindikasikan bubarnya KIM Plus dengan agendanya menguasai Jawa? Dinamika politik tentu tidak bisa dibaca secara leterlek. Bisa jadi kondisi lanjutan yang terjadi merupakan skenario babak kedua, dengan goal sama, KIM Plus tetap menguasai Jawa. Atau bila benar menjadi pertanda pecahnya perkongsian KIM Plus, berbagai pertarungan yang dilakukan parpol atau gabungan parpol di pilkada di Jawa akan menjadi pertaruhan siapa yang akan menguasai Jawa ke depan.(alex aji s)

Angka Sebelas Masih Membekas di Jakarta


Angka Sebelas Masih Membekas di Jakarta
(Di Pilkada Jakarta Pasangan Ridwan Kamil-Suswono akan bersaing dengan Pasangan Pramono Anung-Rano Karno serta PasanganDharma Pongrekun-Kun Wardana)

Wajah Presiden terpilih Prabowo Subianto tampak segar dan terlihat lebih muda. Ketua Umum Partai Gerindra ini terlihat lincah saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai berlambang kepala Garuda itu di Indonesia Arena Sabtu (31/8/2024). Senyum Prabowo semakin lebar tatkala menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Bahkan Prabowo sempat memberikan pelukan ringan kepada Maruf.

Selain Presiden dan Wapres, hadir pula Ketua Parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus diantaranya Presiden PKS Akhmad Syaikhu, Ketua Umum Demokrat Agus Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, dan Plt Ketua Umum PBB Fahri Bachmid.

Hadir pula pasangan Prabowo di Pilpres 2014 Hatta Rajasa dan Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan beberapa menteri Jokowi. Di depan Jokowi dan seluruh undangan yang hadir termasuk pengurus dan kader-kader Partai Gerindra, lagi-lagi Prabowo mengulik angka 11. “Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang omon omon enggak enak lagi, sudah. Sekarang tidak boleh nyindir-nyindir lagi.Jangan ada yang sebut angka 11. Jangan, enggak boleh,”tegasnya disambut tawa seisi stadion termasuk para pimpinan partai politik.

Angka sebelas merujuk pada nilai yang diberikan oleh Anies Baswedan pada debat Capres-Cawapres akhir 2023 lalu atas kepemimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Di berbagai kesempatan, memang Prabowo kerap menyinggung angka 11 itu. Namun demikian, Prabowo tak secara tegas menujukan sindiramnya itu kepada Anies Baswedan.

Spekulasi di masyarakat pun berkembang, terlebih di kalangan pendukung dan pemilih Anies. Bahwa Prabowo masih tak terima dengan nilai 11 yang diberikan Anies. Bahkan, ada pihak-pihak yang sempat menyebut Prabowo dan Jokowi menjadi “penjegal” pencalonan Anies untuk maju di Pemilihan Gubernur Jakarta.

Dilihat dari latar belakang Pilgub Jakarta pada 2017, Anies sejatinya adalah lawan yang kawan bagi Prabowo, bukan kawan yang lawan. Artinya, meski pada Pilpres 2014 Anies menjadi lawan politiknya karena berada di kubu Jokowi, namun pada 2017 Anies menjadi kawannya di Pilkada Jakarta. Bahkan, Prabowo pada 2017 all out mengendorse mantan menteri pendidikan itu. Salah satunya, dilakukan saat gelaran Dzikir Akbar di Masjid At Tin Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang digelar April 2017, menjelang putaran kedua Pilgub Jakarta.

Prabowo saat itu beralasan, pendekar sejati berbuat untuk orang banyak, berbuat untuk negara, tidak untuk dirinya sendiri. Maka demi bangsa dan negara, perasaan pribadi tidak boleh ada, apalagi mengalahkan kepentingan yang lebih besar. Prinsip itulah yang mendasari kenapa Prabowo mengajukan Anies sebagi calon gubernur Jakarta di Pilgub 2017. Dia yakin Anies mampu melayani warga Ibu Kota dengan baik.

Namun, situasi berbeda terjadi di Pilgub Jakarta tahun ini, Prabowo tak lagi mencalonkan Anies meskipun beberapa lembaga survei menyebutkan popularitas Anies masih tinggi. Prabowo dan Koalisi KIM Plus menyodorkan Ridwan Kamil dan Suswono. Ridwan Kamil bukanlah orang yang tak populer, begitupula Suswono. Ridwan merupakan mantan Gubernur Jawa Barat dan kader partai Partai Golkar, sedangkan Suswono kader PKS dan mantan Menteri Pertanian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bisa diartikan, Suswono merupakan “representasi” dua partai politik. Selain itu, masih ada satu pasangan jalur independent, yaitu Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Mengapa Prabowo dan kaolisi KIM Plus sangat berkepentingan mengamankan Pilkada Jakarta? Hal ini tidak terlepas posisi strategisnya, terutama dari sisi ekonomi. Kota terbesar di Indonesia ini memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp55,6 triliun, dan APBD mencapai Rp85,7 triliun. Tak hanya itu, Jakarta memiliki peran sangat vital di masa depan. Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, maka Jakarta berstatus sebagai kawasan aglomerasi yang meliputi pula Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.

Kawasan aglomerasi didesain sebagai kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota penduduknya, sekalipun berbeda dari sisi administrasi.Kawasan aglomerasi dijadikan satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global yang mengintegrasikan tata kelola pemerintah, industri, perdagangan, transportasi terpadu, dan bidang strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional. Artinya, Jakarta akan menjadi epicentrum ekonomi nasional.Praktis, Jakarta pun menjadi rebutan.

Menariknya, sesuai UU Nomor 2 Tahun 2024 itu, Ketua Dewan Aglomerasi dijabat oleh Wakil Presiden. Sebagai Wakil Presidem terpilih, Gibran Rakabuming Raka yang akan menjadi Ketua Dewan Aglomerasi. Jika dikaitkan dengan Pilgub Jakarta, ada benamg merah yang tersambung. Dimana Gubernur Jakarta sudah semestinya sejalan dengan Wakil Presiden sebagai Ketua Dewan.
Terlepas dari gagalnya Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur Jakarta, dua kandidat pasangan cagub-cawagub yakni Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono memiliki peluang yang sama kuat.

Jika dikaitkan dengan sinergi antaa gubernur dan wapres sebagai Ketua Dewan Aglomerasi, baik Pramono maupun Ridwan diyakini akan mampu bekerjasama maksimal. Pramono dikenal sebagai orang dekat Jokowi, sedangkan Ridwan Kamil dikenal sebagai orang dekat Prabowo Subianto.

Di Jakarta, PKS menjadi jawara di Pemilu Legislatif 2024 dengan perolehan 1,01 juta suara dan menempatkan 18 kadernya di kursi DPRD Jakarta. PDI Perjuangan berada di urutan kedua dengan 850 ribu lebih suara dan menempatkan 15 wakilnya di DPRD Jakarta, disusul Gerindra (14), Golkar, Nasdem, dan PAN masing-masing 10 kursi, Demokrat 9 kursi dan PSI 8 kursi.
Dengan jumlah pemilih terdaftar 8,25 juta pemilih dengan tingkat Partisipasi 78,7% pada Pileg 2024, Pramono maupun Ridwan memiliki kans yang sama kuat. Sebab, pemilih PKS terkonsentrasi di Jakarta Selatan, sedangkan pemilih PDI Perjuangan kuat di Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Kecewanya pemilih Anies Baswedan kepada koalisi gemuk yang dibentuk Prabowo dan loyalnya pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi peluang bagi Pramono Anung. Terlebih, sosok Rano Karno sangat populer di Jakarta. Sementara Ridwan Kamil disokong militansi kader-kader PKS. Pilgub Jakarta 2024 menjadi momentum bagi PDI Perjuangan untuk kembali merebut Batavia.

Sebaliknya, bagi PKS Jakarta menjadi barometer kesukswsan nasional karena di kota megapolitan ini, PKS belum pernah merasakan empuknya kursi kepala daerah. Namun, demikian, terlepas dari konstelasi politik yang semakin memanas, siapapun yang menjadi pemenang Pilgub Jakarta dipastikan akan mampu bekerjasama, beesinergi, dan berkolaborasi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. (anton chrisbiyanto)

Adu Kuat di Lumbung Suara Terbesar

Adu Kuat di Lumbung Suara Terbesar
(Selain Paslon Acep Adang Ruhiyat -Gitalis Dwi Natarina di Pilkada Jabar juga ada Paslon
Jeje Wiradinata -Ronal Surapradja, Dedi Mulyadi -Erwan Setiawan dan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie)

Dengan jumlah penduduk hampir 50 juta jiwa dan potensi suara tidak kurang 35 juta pemilih, menjadikan provinsi Jawa Barat sebagai lumbung suara di setiap tingkatan kontestasi elektoral. Selain itu, keberadaan sebagian wilayah Jawa Barat yang secara geografis berdekatan dengan Jakarta, membuat pertarungan politik di Jakarta maupun perebutan kekuasaan di tingkat nasional, sedikit banyak memengaruhi peta politik Jawa Barat.

Pada pemilihan umum legislatif 2024 di Provinsi Jawa Barat terdapat 10 parpol yang memperoleh suara dengan jumlah 120 kursi di DPRD provinsi tersebut. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2024 yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU/XXII/2024 dan Nomor 70/PUU/XXII/2024, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 12 juta jiwa, maka parpol yang memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut bisa mengajukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Seyogyanya ada enam parpol di Jawa Barat yang perolehan suaranya saat Pemilu Legislatif DPRD Jawa Barat di atas 6,5 persen, dan bisa mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi. Keenam parpol tersebut adalah PKB, Partai Gerindra, PDIP, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS.Namun hingga pendaftaran pasangan kandidat ditutup, hanya ada empat pasangan calon yang bakal bertarung di Pilkada Jawa Barat. Mereka adalah pasangan Akhmad Syaikhu-Ilham Habibie yang diusung PKS, Nasdem dan PPP, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan (Koalisi KIM Plus), Jeje Wiradinata-Ronal Sunandar Surapradja ( PDIP), dan Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina (PKB).

Sedikit kilas balik, jauh sebelum munculnya empat pasangan calon ini, gubernur petahana Ridwan Kamil (RK) yang merupakan kader Partai Golkar digadang-gadang maju, lantaran memuncaki setiap survey dan jajak pendapat elektabilitas calon gubernur Jawa Barat, bahkan ada yang mencapai di atas 50%. Namun KIM Plus yang dimotori Gerindra merekomendasikan RK untuk maju menjadi calon gubernur Jakarta.

Pencalonan RK di Jakarta mengakhiri spekulasi pencalonan kembali dirinya di Jawa Barat. Di lain pihak Partai Gerindra mempunyai nama calon Dedi Mulyadi yang merupakan eks kader Golkar yang sudah menjadi kader Gerindra untuk dimajukan menjadi calon Gubernur Jawa Barat. Dedi sendiri mempunyai elektabilitas nomor dua setelah Ridwan Kamil.

Akhirnya setelah Ridwan Kamil diusung oleh KIM plus menjadi calon gubernur Jakarta. Dedi Mulyadi diusung oleh KIM plus menjadi calon Gubernur Jawa Barat, tinggal menunggu nama calon wakil gubernur yang akan diajukan oleh Golkar. Pada 25 Agustus 2024, Dedi Mulyadi dan Golkar mengumumkan calon wakil gubernur pendamping Dedi Mulyadi. Golkar menunjuk mantan Wakil Bupati Sumedang yang juga anak dari Manajer Persib Umuh Muchtar, yaitu Erwan Setiawan menjadi calon wakil gubernur bersama Dedi Mulyadi.

Adapun Partai NasDem sejak awal sudah mengusung Ilham Habibie untuk ikut kompetisi Pilgub Jawa Barat. Partai yang dipimpin Surya Paloh ini melakukan pendekatan khususnya dengan PKS, rekan koalisi perubahan saat mengusung calon presiden 2024. PKS dan NasDem akhirnya bersepakat untuk mengusung calon mereka pada pilgub Jabar 2024. PKS menyodorkan nama Ahmad Syaikhu sebagai calon gubernur, dan Nasdem mengajukan Ilham Habibie sebagai wakilnya. Pasangan ini melakukan deklarasi pada 29 Agustus 2024 setelah satu hari sebelumnya melakukan ziarah ke makam Presiden ke-3 BJ Habibie di TMP Kalibata. Pada saat deklarasi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut mendukung pasangan ini.

Pada 15 Agustus 2024 PDIP dan PKB bersepakat untuk mengusung pasangan calon Ono Surono dan Acep Adang Ruhiat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Awalnya Acep Adang Ruhiat akan maju menjadi calon Bupati Tasikmalaya. Setelah ada putusan MK terbaru, PKB mencalonkan pasangan sendiri dan memutuskan keluar dari Koalisi PDI-P dengan mencalonkan Acep Adang Ruhiat sebagai calon Gubernur Jawa Barat dan wakilnya adalah Gitalis Dwi Natarina atau yang dikenal sebagai Gita KDI yang pernah menjabat Anggota DPR-RI PAW periode 2011-2014.

PDIP sendiri, sebenarnya sudah sejak awal mengusung Ono Surono yang merupakan ketua DPD PDIP Jawa Barat untuk menjadi calon gubernur atau wakil gubernur Jawa Barat. Bahkan Ono Surono sudah berkomunikasi dengan banyak partai untuk memastikan pencalonannya. Awalnya, pada 15 Agustus 2024 PDIP dan PKB bersepakat untuk mengusung pasangan calon Ono Surono dan Acep Adang Ruhiat sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Tetapi, setelah pencalonan tersebut, PKB keluar dari Koalisi PDIP dengan mencalonkan Acep Adang Ruhiat sebagai calon Gubernur Jawa Barat.

Perubahan peta politik sempat memicu turbulensi di PDIP, sebelum akhirnya membuat keputusan final. Pascakeputusan PKB, malam harinya PDIP sempat mencalonkan Anies Baswedan dan Ono Surono sebagai pasangan kandidat. Tetapi Anies melalui juru bicara menyatakan bahwa Anies batal untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024.Pada injury time r pendaftaran, PDIP mengajukan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dari PDIP.

Dalam kondisi mendadak tersebut, Jeje serta Ronald tidak bisa datang langsung ke KPU, hanya hadir secara daring lewat sambungan Zoom. Pendaftaran diwakili oleh Ono Surono sebagai ketua DPD PDIP Jawa Barat, dan angota DPRD Jawa Barat dari PDIP, Abdy Yuhana. Pada saat pendaftaran, Ono Surono menyatakan bahwa kegagalan PDIP mengusung Anies di Jabar karena ada pihak yang menjegal untuk mendaftarkan.

Di atas kertas, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan berada di atas angin. Selain sudah menyiapkan diri sejak lama, mereka diusung parpol pemenang pemilu di wilayah tersebut, yakni Partai Gerindra yang sukses meraup dukungan 4.301.852 suara dan Partai Golkar yang menapak peringkat ketiga dengan capaian suara sebesar 3.590.621 suara. Belum lagi ditambah basis suara PAN dan Partai Demokrat. Dan satu lagi, keberadaan anak Manajer Persib Umuh Muchtar bisa menyeret ‘’Partai Bobotoh’’ yang memiliki basis massa sangat militant dan besar, meskipun Umuh Muchtar sudah meminta pencalonan Erwan Setiawan tidak dikaitkan dengan Persib .

Meski seolah sudah tidak tertandingi,bukan berarti hadirnya pasangan kandindat dinafikkan begitu saja. Pasangan Akhmad Syaikhu-Ilham Habibie tidak boleh dianggap sepele karena mereka didukung parpol yang juga memiliki akar kuat. PKS misalnya, adalah pemenang kedua Pemilu 2024 di provinsi tersebut dengan dukungan sebanyak 3.801.216. Partai itu juga dikenal memilki kader militer militan dan terorganisasi secara rapi, dan berpotensi sangat efektif memobilisasi suara. Begitupun Nasdem dan PPP, bisa berkontribusi positif untuk mendorong kerja politik Akhmad Syaikhu-Ilham Habibie memenangkan pilkada.

Bagaimana dengan Jeje Wiradinata-Ronal Sunandar Surapradja? Walaupun hanya diusung satu partai, PDIP, harus diingat bahwa partai tersebut konsisten menduduki tiga besar parpol pemenang pemilu di Jawa Barat. Parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini memiliki kader loyal yang tersebar hingga di pelosok perkampungan. Di sisi lain, tampilnya Ronal yang merupakan artis terkenal bisa mengungkit massa populis yang memiliki porsi besar. Harap diingat, Jabar dikenal memiliki wakil rakyat dan kepala daerah paling banyak di Tanah Air.Bebarapa artis yang sukses menjadi kepala daerah di Jabar antara lain Deddy
Mizwar, Dede Yusuf, Dicky Chandra, Hengjky Kurniawan, Syahrul Gunawan, dan Lucky Hakim.

Di antara empat pasang kandidat yang bakal maju Pilkada Jabar, barangkali pasangan Acep Adang Ruhiyat-Gitalis Dwi Natarina dianggap paling lemah. Hitungan ini berasal dari asumsi mereka hanya diusung PKB, yang merupakan pemenang kelima pemilu di Jabar dengan suara 2.850.963. Tapi ada variabel lain yang bisa menjadi faktor pengungkit mereka. Apa itu? Acep Adang Ruhiyat adalah keluarga salah satu ponpes terbesar di Tatar Sunda, yakni Ponpes Cipasung di Tasikmalaya, sekaligus putra mantan Rais Aam PBNU KH Ilyas Ruhiyat. Dengan alumni dan santri yang tersebar luas di Jabar serta ikatan ke-NU-an, bisa menjadi penggerak suara yang dahsyat. Posisi Gitalis Dwi Natarina atau Gita KDI yang merupakan satu-satunya kandidat perempuan, bisa diarahkan membangun sentimen perempuan.

Melihat realitas yang demikian, Pilkada Jawa Barat 2024 akan menjadi pertarungan menarik karena para pasangan kandidat sama-sama memiliki keunggulan. Siapa yang bakal menang, tentu sangat tergangung kecanggihan t strategi dan taktik masiung-masing. Pilkada akan semakin menarik karena posisi Jabar sebagai lumbung suara terbesar di Tanah Air, dan hasilnya akan mempengaruhi peta politik nasional ke depan.(hendri irawan)

Seru, Ada Big Match di Banten



Seru, Ada Big Match di Banten
(Di Pilkada Banten Pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi akan bersaing dengan Pasangan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah)

Senyum sumringah terpancar dari wajah Airin Rachmi Diany setelah akhirnya dia mendapat dukungan dari Partai Golkar untuk menjadi calon gubernur dalam Pilkada Provinsi Banten, parpol tempat bernaungnya selama ini. Karena itulah, dukungan parpol berlambang pohon beringin itu menambah kekuatan dan percaya diri Airin.

Sebelumnya Partai Golkar bersama partai koalisi KIM Plus dalam sempat mendukung pasangan Andra Soni-Achmad Dimyati Natakusumah. Sedangkan pasangan Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi hanya didukung PDIP dan diumumna resmi sebagai pasangan yang akan maju dalam Pilkada Gubernur Banten pada Senin 26 Agustus. Dukungan dari PDIP ini bisa terwujud setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tahun 2024.

Esok harinya Partai Golkar berbalik arah, ikut mengusung pasangan Airin-Ade. Membatalkan dukungan yang awalnya diberikan pada pasangan Andra - Dimyati. Berbaliknya arah dukungan Golkar di Pilkada Gubernur Banten sangat mengejutkan, karena terjadi hanya dalam tempo dua hari saja dan jelang dibukanya pendaftaran calon kepala yang dimulai pada 27 Agustus.

Hingga KPU menutup pendaftaran untuk calon kepala daerah, hanya ada dua pasangan yang mendaftar untuk Pilkada Provinsi Banten. Pasangan Andra - Dimyati resmi diusung 10 partai yaitu Partai Gerindra, PKS, Demokrat, NasDem, PKB, PAN, PPP, PSI, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dan Partai Garuda. Berdasarkan hasil Pileg 2024, para Parpol pendukung pasangan ini memperoleh 72 kursi di PRD dari 100 kursi yang tersedia.

Sedangkan pasangan Airin- Ade diusung oleh enam partai, yaitu PDIP, Golkar, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Ummat dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Partai pendukung Airin - Ade memiliki 28 kursi di DPRD Provinsi Banten. Kontribusi dari Partai Golkar dan PDIP yang masing-masing punya 14 kursi.

Dipastikan, suasana yang sudah panas sebelum pendaftaran akan semakin panas pada fase pertarungan memperebutkan dukungan Masyarakat. Secara teoritis, Andra-Dimyati yang didukung mayoritas parpop koalisi KIM Plus bisa meraup lebih banyak pemilih yang jumlahnya mencapai 8.842.646 pemilih (DPT Pemilu 2024).

Posisi Andra Soni yang merupakan Ketua DPD Gerinda Banten sekaligus Ketua DPRD Provinsi Banten Periode 2019-2024 memiliki popularitas secara luas di provinsi paling barat Pulau Jawa ini. Begitu juga keberadaan Dimyati yang saat ini menjadi Anggota DPR RI dari PKS dan pernah menjabat bupati Pandeglang dua periode menjadi modalitas berharga untuk mengokohkan dukungan pasangan ini.

Airin- Ade jelas tidak bisa dipandang sebelah mata meski hanya didukung PDIP dan Partai Golkar. Airin misalnya adalah salah satu kepala daerah terbaik dan terpopuler dengan Tanah Banten, tepatnya sebagai Walikota Tangerang Selatan. Bukti kecintaan masyarakat terlihat saat dia dengan mudah meraih kursi DPR RI ada Pemilu 2024 ini untuk Dapil Banten 3 ( Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang) dengan raihan suara terbanyak, yakni 302.878 suara.

Di sisi lain, meski dari geneologis Airin adalah Mojang Priangan, tapi secara keluarga besar dia adalah bagian klan terkuat di Banten, keluarga Tubagus Chasan Sochib, karena dia adalah istri Tubagis Chaeri Wardana atau akrab disapa Wawan. Keluarga inilah yang ‘menguasai’ Banten sejak Ratu Atut Chosiyah memimpin Banten, yang dibuktikan dengan dominasi mereka di pentas politik, baik sebagai kepala daerah maupun wakil rakyat di legislatif dan di berbagai tingkat.

Pada Pilkada 2024 ini, selain Airin , sejumlah anggota klan ini juga turut bertarung. Mereka adalah Andhika Hazrumy, putra kandung Ratu Atut Chosiyah, yang maju sebagai calon bupati Serang; Ratu Ria Maryana, adik tiri Ratu Atut Chosiyah, memastikan diri maju sebagai bakal calon wali kota di Pilwalkot Serang; Pilar Saga , anak Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang juga adik Ratu Atut Chosiyah, dan kakak ipar Airin, maju sebagai calon wakil walikota Tangerang Selatan.

“Latar belakang keluarganya pun sangat berpengaruh di Banten walaupun ada aspek politik dinasti," ujar pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti. Untuk itulah, meski didukung oleh lebih banyak parpol juga berarti memiliki mesin politik yang lebih bertenaga pasangan Andra-Ade tetap harus bekerja keras. Apalagi dari sisi elektroral masih belum dikenal pemilih di Banten.

Merujuk dari hasil survei Litbang Kompas. Hingga kini baru hasil survei ini yang dipublikasikan untuk melihat peta elektoral untuk Pilkada Banten. Survei ini digelar pada 15-20 Juni 2024, Hasilnya Airin menduduki peringkat teratas dengan elektabilitas sebesar 38,3 persen. Disusul kemudian dengan mantan Gubernur Banten periode 2017-2022, Wahidin Halim yang mengantongi 18,1 persen. Lalu disusul oleh mantan Gubernur Banten periode 2015-2017, Rano Karno, yang kini justru akan mencalonkan diri sebagai cawagub Pilkada Jakarta bersama dengan Pramono Anung. Rano Karno meraih 16,5 persen suara dan berada di peringkat ketiga.

Pada survei Litbang Kompas ini, nama Andra Soni tidak dimasukan. Justru, tercantum nama pendamping Andra Soni, yaitu Dimyati dengan raihan elektabilitas sebesar 2,7 persen. Melihat hasil survei ini Airin sementara memang unggul. Namun jangan juga angap enteng Andra Soni, yang sangat mungkin elektoralnya melejit setelah resmi menjadi kontestan dalam Pilkada Provinsi Banten.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menilai Pilkada di Banten bisa jadi akan berlangsung panas. Sebab, ada 'perang saudara' dari persaingan para pendukung calon gubernur Banten.Menururtnya Pilkada di Banten bakal menarik, karena terjadi perang saudara antara partai KIM khususnya kader Golkar, Airin, yang menghadapi koalisi mayoritas, jagoan Gerindra Andra Soni. Semakin menarik karena lazimnya perang saudara. menyuguhkan pertarungan yang sulit. “Apalagi di Banten menyangkut trah politiknya Airin,"jelasnya. Ibarat pertandiangan sepakbola, Pilkada Banten kali ini akan menyajikan partai big match.(eko edhi caroko)

Jateng, The Real Battle Ground

Jateng, The Real Battle Ground

agi semua partai, Jawa Tengah adalah sebuah pertaruhan besar. Di Pilkada kali ini, kekuatan politik tampak menghitung betul seberapa kemenangan bisa diraih. Kandidat pun serius dan matang dipilih. Sederet nama yang sebelumnya rajin memasang baliho di seantera pelosok 35 kabupaten/kota juga bukanlah harga mati.

Meski mereka populer, tapi jika tak potensial di elektabilitasnya, maka jelas tersingkir. Partai menyadari, Pilgub Jateng bukan sekadar ajang kontestasi atau bahkan kompetisi. Lebih dari itu, Pilgub menjadi medan perang (battel ground) yang bergengsi karena bagian mengokohkan reputasi parpol..

Hitungan matang inilah yang membuat Jawa Tengah terlihat berbeda ketimbang provinsi lain. Di provinsi ini, tercatat hanya ada dua pasang calon yang akan bertempur. Yakni Andika Perkasa-Hendar Prihadi (Hendi) dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Andika-Hendi mendaftar ke KPU Jateng pada Selasa (27/8/2024), sementara Luthfi-Yasin di hari berikutnya. Dua pasang ini final. Sebab hingga hari terakhir pendaftaran pada Kamis (29/8/2024), tak ada satupun pasangan lain yang mendaftar, seperti mencoba peruntungan via jalur independen, layaknya di Jakarta.

Meski tergolong sedikit, calon yang akan berlaga ini adalah benar-benar jagoan. Mereka bukan sekadar muara dari seleksi di level internal partai, namun sejatinya hasil akhir darui ekstraksi keras setelah melihat dinamika politik yang terjadi. Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin misalnya. Dua sosok ini tidak asing bagi warga Jawa Tengah. Sang bakal calon gubernur adalah bekas Kapolda Jawa Tengah yang bertugas sejak Mei 2020 hingga Juli 2024. Sedang Taj Yasin sebelumnya mendampingi Ganjar Pranowo sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2018-2023.

Sejak awal, banyak pihak berupaya menjodoh-jodohkan antara Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. Gambar dua pasang ini pun banyak bertebaran. Termasuk di hampir semua kawasan dekat markas polisi di Jawa Tengah, selalu terpampang dua calon ini. Majunya Ahmad Luthfi makin terang ketika Sudaryono, Ketua DPD Gerindra Jateng yang sebelumnya berniat mencalonkan diri tiba-tiba dilantik sebagai wakil menteri pertanian. Luthfi melenggang dan resmi calon tunggal Gerindra, peraih kursi terbanyak kedua (17 kursi) di DPRD Jateng.

Namun, kans Ahmad Luthfi-Taj Yasin perlahan meredup karena tiba-tiba nama Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo muncul. Kaesang digadang-gadang mendampingi Ahmad Luthfi setelah rencana bertarung di Pilkada Jakarta gagal. Untuk memuluskan langkah Kaesang, mesin partai pun dihidupkan. Tak sekadar dicarikan partai sebagai kendaraan untuk syarat pendaftaran, Kaesang pun disiapkan partai dengan gerbong sangat besar yang terkanalisasi dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Tak tanggung-tanggung, KIM Plus tak mau ambil risiko dengan pencalonan putra presiden yang juga penjual keripik pisang dan ayam olahan ini.

KIM Plus bahkan benar-benar disolidkan di Jateng. Tak ada ruang sedikitpun partai untuk bermanuver, termasuk PKB, Nasdem dan PKS yang datang bergabung belakangan di KIM Plus. Semua-benar-benar dimampatkan. Risikonya, kandidat dari PKB, NasDem dan PKS yang sebelumnya tampak bersemangat dipaksa mundur teratur. NasDem pun bergerak cepat. Senin (19/8/2024), partai yang dimpimpin Surya Paloh ini resmi menyerahkan surat dukungan ke Luthfi-Kaesang. Segendang sepermainan dilakukan PKS. “Oke kita mainkan,” ujar Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy, sehari setelah NasDem menyerahkan surat dukungan.

Namun, langkah Kaesang harus terhenti karena terganjal akibat putusan Mahkamah Konstitusi soal usia pencalonan. Namun meski gagal, tak membuat KIM Plus di Jawa Tengah buyar. Kesolidan tetap terjaga. Dan koalisi jumbo ini kembali mengalihkan dukungan ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin. Pasangan ini diusung sembilan parpol, yakni Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PKS, PSI, PPP, Nasdem dan PKB.

Atas Keputusan KIM Plus ini, PKB menyerah. Meski berstatus peraih terbanyak kedua setelah PDIP, PKB gagal mengusung KH Yusuf Chudlory (Gus Yusuf). Padahal Gus Yusuf yang juga ketua DPW PKB Jateng ini jauh-jauh hari sudah bersiap. “Meskipun Ketum (Muhaimin Iskandar) awalnya memerintahkan kami untuk maju sebagai calon gubernur dan ikhtiar komunikasi. Ketika Gus Muhaimin memerintahkan untuk pindah haluan, siap kami laksanakan. Karena DPW PKB Jateng solid satu komando,” ujar Gus Yusuf pasrah usai mendampingi pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin mendaftar ke KPU Jateng.

Demikian juga di internal Golkar yang memiliki 17 kursi di DPRD Jateng tak bisa berbuat banyak. Kandidat-kandidat perlahan mundur teratur seperti Dico M Ganindito, kader muda beringin yang juga Bupati Kendal dan Juliyatmono, eks Bupati Karanganyar. Begitu kokohnya strategi KIM Plus membuat kubu lawan, yakni PDIP juga ambil posisi kuda-kuda lebih dalam. PDIP bergerak cepat dengan meramu posisi calon. Hendi yang awalnya dijagokan sebagan calon Jateng 1 diturunkan menjadi Jateng 2. Sebagai gantinya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilih Andika Perkasa, mantan Panglima TNI dan Komandan Paspampres era Presiden Jokowi.

Keputusan ke Andika ini bukan sekadar pilihan biasa. Andika adalah pensiunan jenderal yang telah menjadi kader penuh PDIP. Untuk melawan Luthfi yang juga jenderal dengan sokongan partai bergerbong panjang, Mega tidak cukup memasang Hendi, meski sangat berpengalaman sebagai kepala daerah, yakni Wali Kota Semarang.

Pilgub Jateng pun jelas menjadi medan pertempuran nan mendebarkan. Ada jenderal, elite politisi, dan termasuk para pengusaha yang di belakangnya. Head to head akhirnya pun tak bisa dihindarkan. Bahkan di balik itu penetapan pasangan ini ada sederet kejutan di dalamnya. Munculnya nama Andika Perkasa misalnya, justru mengerucut setelah geger atas putusan MK mengemuka.

Meski berhadapan dengan gerbong raksasa, PDIP begitu menjaga Jawa Tengah dan menganggap sebagai benteng terakhir. PDIP menyadari, Jateng adalah kandang banteng. Di daerah lain di Jawa, mungkin saja susah untuk meraih kemenangan, namun tidak untuk Jawa Tengah. Rumusan terbaik pun disiapkan dengan matang. Partai berlambang banteng itu tentu tidak mau tercoreng beruntun setelah jagoannya di Pilpres 2024, Ganjar Pranowo, ditumbangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara 7.827.335 dibanding 12.096.454 suara.

Megawati pun memberikan perhatian besar bagi Andika-Hendi. Bahkan saat pengumuman para calon kepala daerah yang diusung PDIP di Jakarta, Senin (26/8/2024), di atas panggung Mega berhenti cukup lama dan menyampaikan pesan khusus kepada Hendi. Hanya Mega dan Hendi yang tahu soal isi percakapan tersebut. Yang pasti, PDIP tak ingin banteng mati di kandang sendiri. Termasuk mungkin dipecundangi dan ditinggal lari setelah sang calon jadi. Maka, tak ada lain pilihannya adalah harus mengusung kader asli sendiri meski akan dikeroyok sana sini. (abdul hakim)

Pertarungan Tiga Srikandi di Basis NU



Pertarungan Tiga Srikandi di Basis NU

"Saya mengantar dan membawa pemimpin baru untuk perubahan dan perbaikan di Jawa Timur," demikian dikatakan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat mengantarkan Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim sebagai pasangan kandidat peserta Pilgub Jatim 2024 ke KPU Jatim, di Surabaya, Kamis malam (29/08).

Kehadiran Luluk-Lukman merupakan penutup pasangan kandidat yang akan berlaga di Pilkada Jatim. Hampir berbarengan dengan pasangan yang diusung PKB ini, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) juga mendaftarkan diri sebagai pasangan calon yang diusung PDIP dan Partai Hanura. Sedangkan pasangan incumbent, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak sudah mendaftarkan diri sehari sebelumnya.

Pernyataan yang disampaikan Cak Imin secara eksplisit melontarkan tantangan kepada Khofifah-Emil, bahwa tampilnya jagoannya akan menjadi pesaing serius. Ketua Umum DPP PKB itu optimis target mengalahkan incumbent bisa terjadi karena masyarkat Jatim butuh pemimpin baru, bersih dan bebas korups, dan melayani.

‘’Rasanya sampai hari ini, Jawa Timur ngena-ngene ae, Rasanya Jawa Timur tidak ada perubahan yang membanggakan. Semuanya business as usual, biasa-biasa saja. Saatnya (Jawa Timur) dipimpin oleh orang-orang yang muda yang bisa mengambil langkah-langkah cepat, percepatan pembangunan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran," katanya kepada wartawan.

Profil Luluk maupun Lukman dibanding dengan dua pasang kandidat lain memang kalah populer. Apalagi mereka merupakan pasangan dadakan yang tiba-tiba muncul jelang injuri time pendaftaran pasangan calon dan sama sekali tidak pernah tersosialiasikan seperti nama-nama lain, termasuk tidak pernah tertangkap dalam berbagai survei yang digelar banyak lembaga.

Luluk, misalnya, walaupun asli arek Jatim dan dibesarkan dalam lingkungan organisasi kemahasiswaan di Jatim -Kopri PMII, sepak terjang politiknya belakangan lebih banyak di Jawa Tengah dan di level nasional. Pasalnya, dia adalah anggota DPR periode 2019-2024 dari dapil Jateng IV (Karanganyar, Sragen, dan Wonogiri). Hanya saat maju kembali pada Pileg 2024, dia gagal mendapat dukungan maksimal. Dengan posisinya sebagai wakil rakyat saat ini, Luluk termasuk wakil rakyat vokal dan kerap mendapatkan publikasi media nasional, termasuk dalam kontroversi quota haji 2024.

Sedangkan Lukman juga pernah anggota DPR dari Fraksi PKB yang mewakili Dapil Jatim IX (Bojonegoro dan Tuban) melalui pergantian antarwaktu atau PAW menggantikan Anna Mu’awanah yang maju Pilkada Bojonegoro, namun gagal dalam pertarungan Pileg 2024 kemarin. Dari sisi popularitas di level Jatim, namanya masih kalah dibanding dua calon wakil gubernur, yakni Emil Dardak dan Gus Hans.

Walau demikian, Cak Imin tetap optimistis dengan jagoannya. Selain mudah dan bisa diharapkan membawa perubahan, keyakinannya didukung kekuatan mesin partai dan sumber daya yang dimiliki PKB, Betapa tidak, pada Pemilu Legislatif 2024 ini, PKB membuktikan Jatim adalah basisnya. Untuk tingkat DPRD Provinsi Jatim, partai yang memiliki ikatan historis dengan Nahdlatul Ulama (NU) itu meraih meraih 4.517.228 suara dan berhak mengirimkan 27 wakilnya DPRD Jatim, dari total 120 kursi DPRD Jatim yang tersedia. Perolehan PKB ini naik dua kursi dibanding Pileg 2019, serta sukses menyalip PDIP dan berhasil meraih kursi Ketua DPRD Jatim.

Kenaikan kursi dan kedigdayaan PKB memenangkan persaingan pemilu legislatif tentu mengindikasikan hidupnya mesin politik partai dan kuatnya akar basis massa PKB di wilayah ini. Bila mesin politik PKB adalah organisasi partai yang menancap hingga tingkat desa dengan kader militan dalamnya, maka pondok pesantren, kiai, santri dan komunitas yang selama ini dibina merupakan basis kultural yang sangat strategis. Bila semua kekuatan sumberdaya itu bisa digerakkan secara maksimal, bukan tidak mungkin target politik PKB di Pilkada Jatim itu bisa digapai.

Optimisme sama juga disampaikan pihak Risma-Gus Hans.Selain karena posisi partai pengusung utama, PDIP, sebagai pemenang kedua Pileg DPRD Jatim 2024, pasangan ini memiliki kekuatan yang mewakili corak kultural masyarakat Jatim, yakni Risma representasi nasionalis, Gus Han mewakili santri atau nahdliyin. Faktor lainnya, Risma mewakili kaum Perempuan dan Gus Han mewakili anak muda; serta Risma representasi dari figur berpengalaman panjang dalam karir jabatan publik, dan Gus Han mewakili intelektualitas. ‘’Jadi mereka berdua pasangan yang saling melengkapi," ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.

Menurut dia, pengalaman Risma sebagai mantan wali kota Surabaya dalam membenahi Surabaya dan pengalaman sebagai Menteri Sosial akan sangat menjadi modalitas menurunkan angka kemiskinan di Jatim lebih cepat. Variabel ini penting karena meskipun Jatim memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, angka kemiskinannya ternyata lebih tinggi dari nasional, yakni 9,79% berbanding 9,03%.

Peluang Risma-Gus Hans semakin kuat untuk menyaingi Khofifah-Emil Dardak karena mereka memiliki integritas. Dalam pandangan Said Abdullah, variabel ini memimpin Jatim yang merupakan wilayah basis santri dan memimpin pemerintahan Jatim yang belakangan ini ternyata diobok-obok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ‘’Kalau pemerintahannya tidak amanah, dan tidak jujur, sulit Jawa Timur bisa lebih maju. Risma, Gus Han, akan resik-resik kotoran di pemerintahan”, ujar politisi asal Madura ini.

Walaupun Luluk-Lukman dan Risma-Gus Hans pede mampu menyaingi bahkan menggusur Khofifah-Emil Dardak, jelas tidak bakal mudah untuk bertarung dengan dengan pasangan incumbent tersebut. Posisi mereka sebagai incumbent secara langsung telah memberikan kesempatan luas kepada pasangan ini untuk berinvestasi sosial maupun politik pada masyarakat Jatim. Ibarat menanam pohon, mereka tinggal memanen buah atau dukungan masyarakatnya.

Pada Pilkada 2024 ini, pasangan ini menjadi representasi KIM Plus, kecuali PKB yang mengusung kandidat tersendiri. Dengan dukungan 14 parpol -termasuk di dalamnya parpol besar seperti Gerindra, Partai Golkar,Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat- secara teoritis pasangan yang mengusung tagline ‘’Seneng Bareng’’ ini berada di atas angin dan bisa dengan mudah memenangkan pertarungan.

Satu lagi kartu yang bisa menghidupkan Khofifah dan membuatnya sangat kuat, yakni posisinya sebagai ketua umum PP Muslimat NU, sebuah underbow ormas NU yang beranggotakan ibu-ibu dan tersebar di seluruh penjuru wilayah, terutama di Jatim. Posisi yang dipegang mantan menteri sosial di fase pertama pemerintahan Jokowi itu bisa dengan mudah dikapitalisasi menjadi kekutan penggalang massa yang sangat efektif. Selain itu, dengan posisi sama, Khofifah berjejaring dengan kalangan kiai dan pesantren yang tersebar luas di wilayah ini.

Sedangkan Emil Dardak yang merupakan politisi muda dan tampan memiliki daya pikat kuat untuk menarik dukungan, terutama kalangan muda dan perempuan. Posisinya yang mencerminkan kalangan nasionalis, serta berasal dari Trenggalek yang secara sosilogis politik merupakan bagian wilayah matraman melengkapi Khofifah yang tumbuh dari kultur arek, yakni Surabaya.

Kekuatan gabungan Khofifah-Emil di komunitas Nahdliyin maupun kelompok nasioalis pada Pilkada Jatim 2018 lalu sudah teruji. Pada pertarungan tersebut, dia berhasil mengalahkan tokoh NU, yakni Saifullah Yusuf, yang berpasangan dengan jagoan PDIP, Puti Guntur Soekarno. Kala itu, Khofifah-Emil yang antara lain diusung Partai Demokrat dan Partai Golkar meraup dukungan 53,55%. Sedangkan Saifullah-Puti Guntur hanya meraih 46,45% suara.

Sejumlah survei yang telah digelar dalam rangka menyambut gelaran Pilkada Jatim 2024 juga menempatan Khofifah-Emil Dardak sebagai unggulan. Lembaga Survei Proximity Indonesia pada medio Juli lalu, misalnya, menemukan Khofifah masih jauh mengungguli 18 kandidat lain, yakni 55,8%. termasuk Risma yang meraih angka 21,80%. Calon lain seperti KH Marzuki Mustamar hanya mampu mendulang kurang dari 3% suara. Begitupun nama Emil Dardak yang ditempatkan sebagai pendamping Khofifah, elektabilitasnya mencapai 59,5% dan jauh melampau kandidat wakil gubernur lain.

Begitu juga survey Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI) yang diumumkan pada Juli lalu menempatkan Khofifah-Emil Dardak sebagai pemenang dengan keunggulan mutlak. Seperti dalam simulasi head to head, elektabilitas Khofifah-Emil mencapai angka 57,9%. Sedangkan Risma yang dipasangkan dengan KH Marzuki Mustamar hanya meraup 27,2% dukungan.
Hasil survei maupun peta dukungan hanyalah sebatas teori di atas kertas. Dalam politik, semua dinamika sangat mungkin terjadi.

Namun yang menarik dalam pertarungan di Jatim ini, ketiga kandidat gubernur adalah kaum hawa. Pertarungan yang terjadi laksana adu kekuatan tiga orang Srikandi dalam dunia pewayangan, dengan kekuatan dan kesaktian masing-masing.
Ketiga putri terbaik Jatim ini memiliki karakter kuat dengan kekhasan masing-masing: Khofifah organisatoris ulung, politis kawakan dan berpengalaman dalam pemerintahan; Risma merupakan birokrat berprestasi dan memiliki gaya lugas yang mengedepankan tindakan; sedang Luluk adalah aktivis dan politisi pemberani, serta pendobrak partisipasi perempuan yang tangguh.Karena itu siapa yang akan memenangkan laga, mari kita tunggu.(alex aji s)
(edc)