Nestapa Sri Lanka, Politik Dinasti Berujung Bangkrutnya Negara
Selasa, 17 Mei 2022 - 19:15 WIB
Sri Lanka menyatakan default alias gagal membayar utang luar negerinya senilai USD51 miliar (lebih dari Rp732,2 triliun). Salah urus, Sri Lanka disebut media internasional sebagai negara bangkrut yang ekonominya kini dibelit krisis paling buruk sejak kemerdekaannya tahun 1948.
Sri Lanka harus melakukan pembayaran utang luar negeri sebesar USD4 miliar tahun ini, termasuk USD1 miliar pada bulan Juli, tetapi cadangan devisanya hanya sekitar USD1,93 miliar pada bulan Maret.
Negara kepulauan ini begitu kekurangan devisa sehingga memohon pada warganya yang ada di luar negeri untuk mengirim uang tunai guna membantu membayar impor penting.
Menyusul krisis ekonomi yang semakin parah dan memicu meluasnya protes anti-pemerintah, Seluruh menteri yang berjumlah 26 orang di Kabinet Sri Lanka mengundurkan diri bersamaan, menyisakan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya; Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Selain memburuknya krisis ekonomi dengan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok dan pemadaman listrik secara teratur, pemerintahnya juga jadi gunjingan publik karena politik dinasti dianggap menjadi penyebab kekacauan di negara tersebut.
Sri Lanka harus melakukan pembayaran utang luar negeri sebesar USD4 miliar tahun ini, termasuk USD1 miliar pada bulan Juli, tetapi cadangan devisanya hanya sekitar USD1,93 miliar pada bulan Maret.
Negara kepulauan ini begitu kekurangan devisa sehingga memohon pada warganya yang ada di luar negeri untuk mengirim uang tunai guna membantu membayar impor penting.
Menyusul krisis ekonomi yang semakin parah dan memicu meluasnya protes anti-pemerintah, Seluruh menteri yang berjumlah 26 orang di Kabinet Sri Lanka mengundurkan diri bersamaan, menyisakan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan kakak laki-lakinya; Perdana Menteri Mahinda Rajapaksa.
Selain memburuknya krisis ekonomi dengan kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok dan pemadaman listrik secara teratur, pemerintahnya juga jadi gunjingan publik karena politik dinasti dianggap menjadi penyebab kekacauan di negara tersebut.