Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Tingkat Kepuasan Tinggi, Jangan Berpuas Diri

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Foto/Arif Julianto

SEJUMLAH lembaga merilis survei 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo Subianto . Tingkat kepuasan tinggi, Istana tidak terlena.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia, sebanyak 79,3% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berdasarkan rilis survei tentang evaluasi publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih periode 16 hingga 21 Januari 2025.

Burhanuddin Muhtadi, Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, mengungkapkan responden yang diambil sampel untuk survei sebanyak 1.220 orang yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Survei ini memiliki toleransi kesalahan (margin of error) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Pertama adalah bagaimana responden kami yang tersebar di 38 provinsi itu mempersepsi kinerja Presiden Prabowo Subianto. Kami memberikan pertanyaan yang standar sejak awal reformasi sampai sekarang di pertanyaan yang biasa dipakai oleh lembaga-lembaga internasional untuk mengukur kinerja," ungkap Burhanuddin dalam Rilis Temuan Survei Nasional: “Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih” secara virtual, Senin (27/1/2025).

Burhanuddin pun menyampaikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo mencapai 79,3%, yang terdiri dari 13,5% responden menyatakan sangat puas, dan 65,8% menyatakan cukup puas.

"Dengan pengukuran yang sama tetapi dengan objek yang berbeda karena kita punya presiden baru pada Oktober 2024, itu Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,5%, yang mengatakan cukup puas 65,8% total ada 79,3% pada waktu 16 hingga 21 Januari 2025,” katanya.

Survei ini, kata Burhanuddin, juga mencatat bahwa 16,9% responden menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Burhanuddin pun membandingkan hasil survei ini dengan awal pemerintahan presiden sebelumnya. Presiden Joko Widodo , misalnya, mengalami penurunan approval rating di 100 hari pertama akibat kebijakan kenaikan harga BBM pada periode pertama pemerintahannya di tahun 2014.

"Jadi ini modal politik yang besar sekali buat Presiden Prabowo Subianto, mengindikasikan bulan madu politik dengan publik belum berakhir. Ini agak berbeda dengan misalnya bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi awal periode pertama yaitu Oktober 2014 sampai Januari 2015, kita melakukan survei bulan Januari 2014, 100 hari setelah beliau dilantik sebagai Presiden, approval ratingnya terdampak oleh kebijakan yang tidak populer yaitu menaikkan harga BBM," pungkasnya.

Selain itu, dalam survei yang dilakukan Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Survei Nasional (LSN), mayoritas responden menyatakan puas terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Sebanyak 87,5 persen responden menyatakan puas terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," kata peneliti LSN Fishya Amina dalam keterangannya, Kamis (24/1/2025).

Sementara, kata dia, ada 12,5 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari ini. Di sisi lain, Fishya juga menanyakan kepada publik terkait tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Hasilnya, mayoritas publik merasa percaya.

"Sebanyak 88,2 persen responden menyatakan percaya dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sikap ini tercermin dari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari. Sementara 11,8 persen responden menyatakan sikap tidak percaya berdasarkan 100 kinerja Prabowo-Gibran," ujarnya.

Survei ini dilaksanakan pada tanggal 13-20 Januari 2025. Metode dalam survei ini dilakukan wawancara secara tatap muka dengan jumlah 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat error sampling atau kesalahan pengambilan sampel mencapai kurang lebih 2,87 persen pada interval kepercayaan 95 persen.

Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas juga menyatakan mayoritas publik menyatakan puas terhadap kinerja 100 hari pemerintaha Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari data survei, sebanyak 80,9 persen publik menyatakan puas atas kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Sementara, 19,1 persen publik lainnya menyatakan tidak puas.

Litbang Kompas juga membedah secara lebih jauh tingkat kepuasan itu berdasar status sosial ekonomi responden. Kepuasan dominan disampaikan dari responden yang berasal dari kelas bawah yakni 84,7 persen dan tidak puas 15,3 persen.

Sementara itu, masyarakat menengah bawah yang puas 81,4 persen, tidak puas 18,6 persen. Masyarakat menengah atas yang puas 75,3 persen dan tidak puas 24,7 persen. Masyarakat atas yang menyatakan puas 67,9 persen dan tidak puas 32,1 persen.

Litbang Kompas menggelar survei pada 4-10 Januari 2024. Survei ini dilakukan terhadp 1.000 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Dengan metode tersebut, ambang batas atau margin of error yang diterapkan dalam survei ini sebesar ± 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Menyikapi tingginya kepuasan terhadap pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan banggsa dengan apa yang telah dilakukan anggota kabinetnya. "Yang penting niat, kerja keras, dan saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak, tanpa lelah. Mereka katakan bahwa dalam kabinet kita itu kalendenya nggak ada tanggal merah. Kita lihat, malam tahun baru, tahun baru, menteri-menteri semua bekerja. Tidak hanya di kantor, tetapi di titik-titik, mengawasi," ujarnya di sela kunjungannya di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Prabowo mengatakan, pemerintahannya bekerja bukan untuk mendapat penilaian baik. "Tapi kita bekerja bukan untuk mencari penilaian baik. Kita bekerja sungguh-sungguh untuk memberi yang terbaik untuk rakyat. Kita optimis. Saya sudah lihat buktinya. Saya sudah lihat kemampuan kita yang riil. Kita akan melakukan pembangunan, transformasi ini sungguh-sungguh. Kita akan bekerja sangat cepat, kita akan bekerja dengan sangat luar biasa," tegasnya.

Baca Juga: Kepuasan Masyarakat Jadi Pemacu Semangat Pemerintah untuk Bekerja Lebih Baik

Istana juga menyambut baik hasil survei yang menunjukkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih . "Hasil tersebut mencerminkan kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam menjalankan agenda prioritas nasional,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/1/2025).



Yusuf mengatakan bahwa hasil survei tersebut menjadi pendorong bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja. "Kepuasan publik ini pasti menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk terus bekerja cerdas lebih keras, konsisten, dan inovatif dalam memenuhi harapan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Dalam 100 hari pertama, Presiden Prabowo disebut telah mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menggencarkan upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, pemerintah juga telah memulai program unggulan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya generasi muda.

Pemerintah, kata Yusuf, menyadari bahwa banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan. "Pemerintah tidak akan pernah puas dan tidak terlena dengan hasil survei ini. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi antarlembaga, menjaga stabilitas politik, meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat," ujarnya.

Pemerintah, kata, Yusuf, juga menyampaikan apresiasi atas dukungan masyarakat. "Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas dukungan dan kepercayaannya. Pemerintah berkomitmen untuk terus bekerja tanpa henti untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," tandasnya.

Prabowo Minta Maaf Program Makan Bergizi Gratis Belum Merata

Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh orang tua dan anak-anak di Indonesia yang belum dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Distribusi makan bergizi ini secara fisik memang tidak mudah untuk segera mencapai seluruh masyarakat. Oleh karena itu, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, memohon maaf kepada setiap orang tua serta anak-anak yang belum merasakan manfaat program ini," kata Presiden Prabowo di sela kunjungannya di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh orang tua dan anak-anak di Indonesia yang belum merasakan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga: Menelisik 100 Hari Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran Bidang Pendidikan dan Pertahanan

“Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia saya minta maaf, kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” kata Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Kendati begitu, ia berjanji seluruh anak bangsa akan segera merasakan program MBG. Dia ingin semua anak di Indonesia dapat merasakan program MBG pada akhir tahun ini “Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” ujar dia.

Prabowo menjelaskan program besar MBG itu membutuhkan proses secara administrasi dan realisasi secara fisik. Sehingga, hal itu membutuhkan waktu. "Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin, secara administrasi tidak mungkin, proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang. Itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu,” ungkapnya.

Prabowo menambahkan, pemerintahannya berupaya yang terbaik dan tercepat agar program itu dapat segera berjalan di seluruh wilayah Tanah Air. Dia menjamin tidak ada masalah dana terkait program itu.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi Insyaallah akhir 2025, ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan," jelas dia.

Makan Bergizi Gratis (MBG) memang menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan skor positif paling tinggi dalam 100 hari kerja. Hal ini merupakan hasil laporan LSI Denny JA yang menggunakan dua pendekatan yakni LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet.

Model pertama menentukan ranking program positif melalui kriteria berbobot yang mencakup dampak strategis (30%), dampak langsung (25%), keberlanjutan dan efisiensi (20%), sentimen publik (15%), serta dukungan politik dan internasional (10%). Model kedua menganalisis frekuensi dan sentimen percakapan daring antara 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Kombinasi metodologi ini memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif terhadap program yang dievaluasi.

"Program Makan Bergizi Gratis menempati peringkat pertama dengan skor 8,4 karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang. Efeknya juga akan terasa pada perekonomian melalui peningkatan permintaan pangan lokal," ujar peneliti senior LSI Denny JA Ardian Sopa, Jumat (24/1/2025).

Program Lain yang Direspons Positif

Program lain yang mendapat respons positif adalah Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah dengan skor 8,0. "Pendidikan adalah fondasi untuk membangun masa depan bangsa dan investasi pada infrastruktur sekolah bukan hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tetapi juga memberdayakan guru dan siswa untuk memberikan serta menerima yang terbaik," kata Ardian.

Program yang mendapat respons positif ketiga adalah Swasembada Pangan dengan skor 7,8. Program ini fokus pada pengurangan impor pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan dukungan terhadap petani lokal menjadikan program ini sangat strategis untuk jangka panjang. Program-program selanjutnya adalah Peningkatan Kesejahteraan Guru dengan skor 7,8; Kenaikan Upah Minimum Nasional dengan skor 7,8; Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan skor 7,8; Program Transisi Energi Hijau dengan skor 7,7; Pemberantasan Judi Online dengan skor 7,3; dan Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik dengan skor 7,2.

Tiga Isu Direspons Negatif

Selain program/isu yang mendapat tanggapan positif, 100 hari kerja Presiden Prabowo-Wapres Gibran juga mendapat respons negatif pada tiga isu yakni Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pembentukan Kabinet Jumbo, dan Penghapusan Piutang Macet UMKM.

Ardian menuturkan, usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD mendapat skor -7,9 (minus 7,9). Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik. Selain itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka celah yang lebih besar untuk praktik politik transaksional yang merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Pembentukan kabinet jumbo oleh Prabowo-Gibran juga mendapat skor negatif yakni -6,8. Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada utang budi politik semata. Kabinet yang besar tidak selalu mencerminkan kekuatan melainkan seringkali simbol dari beban. Penambahan kementerian atau pejabat baru tanpa perencanaan yang matang berisiko menciptakan birokrasi yang lamban dan tidak efektif.

Kemudian, penghapusan piutang macet UMKM mendapat skor -5,7. Kebijakan ini memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah. "Debitur lain mungkin merasa bahwa kewajiban finansial dapat diabaikan dengan harapan akan ada penghapusan di masa depan. Ini melemahkan kedisiplinan keuangan dan merugikan lembaga keuangan yang harus menanggung risiko lebih besar," ujarnya.Binti Mufarida, Felldy Utama, Raka Dwi Novianto, Riyan Rizki Roshali, Abdul Malik Mubarok

Daftar Menteri Berkinerja Baik dan Buruk

Menteri Kabinet Merah Putih berfoto bersama Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Foto/Arif Julianto

Momen 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran juga dimanfaatkan sejumlah lembaga survei untuk memotret kinerja para menteri Kabinet Merah Putih . Hasilnya beragam.

Dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menempati posisi pertama sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Dalam survei ini, 11,4% responden menyebut nama Sri Mulyani sebagai sosok menteri berkinerja paling baik.

"Nah, top of mind, artinya kita tidak memberikan pilihan apa pun. Lagi-lagi pertanyaan ini tanpa tambahan apa pun, ada 11,4 persen masyarakat yang menyebut Sri Mulyani sebagai menteri dengan kinerja paling baik. Kedua, Erick Thohir, ketiga AHY, keempat (Mayor) Teddy Indra Wijaya, kelima Nasaruddin Umar, keenam Andi Amran Sulaiman, ketujuh Yusril Ihza Mahendra,” ujar Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam Rilis Temuan Survei Nasional: "Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih" secara virtual, Senin (27/1/2025).

Survei ini dilakukan pada 16 hingga 21 Januari 2025 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Dengan margin of error ±2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, hasil survei ini mencerminkan pandangan masyarakat secara umum terhadap kinerja menteri-menteri di Kabinet Merah Putih.

Baca Juga: Menelisik 100 Hari Kinerja Kabinet Prabowo-Gibran Bidang Pendidikan dan Pertahanan

Burhanuddin mengatakan, dari survei tersebut ada menteri-menteri yang namanya juga tidak disebutkan oleh responden. "Ini tujuh menteri yang tertinggi menurut simulasi top of mind. Nah, yang lain itu ada yang menyebut tetapi di bawah 1% atau bahkan nggak ada yang menyebut sama sekali. Jadi kita nggak tampilkan. Jadi kita hanya menyebut yang 1% ke atas."

Menurut Burhanuddin, kinerja menteri berdasarkan top of mind tanpa memberikan pilihan kepada responden, menunjukkan bahwa kesan masyarakat terhadap kinerja menteri sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran (awareness) mereka terhadap nama-nama menteri tersebut.

"Artinya, penilaian kinerja paling banyak itu sangat dipengaruhi oleh awareness responden terhadap nama-nama menteri yang ada di kepala mereka. Sehingga ketika kita kasih daftar nama sekalipun, tidak berkurang signifikan terhadap nama-nama yang dipersepsi positif ini," jelasnya.

Berikut daftar menteri yang dianggap masyarakat punya kinerja baik dari survei Indikator Politik Indonesia:

1. Sri Mulyani (Menteri Keuangan): 11,4 persen
2. Erick Thohir (Menteri BUMN): 11,2 persen
3. Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan): 4,8 persen
4. Teddy Indra Wijaya (Sekretaris Kabinet): 4,0 persen
5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama): 3,1 persen
6. Andi Amran Sulaiman (Menteri Pertanian): 2,7 persen
7. Yusril Ihza Mahendra (Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan): 1,6 persen.

Sementara, dalam penelitian yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (Celios), ditampilkan juga menteri yang memiliki performa baik dan sebaliknya. Celios adalah lembaga penelitian independen yang fokus pada kajian makro-ekonomi, keadilan fiskal, transisi energi, dan kebijakan publik.

Baca Juga: Survei Indikator: Pendukung Anies dan Ganjar Puas Terhadap 100 Hari Kinerja Prabowo

Penilaian ini bertujuan mengidentikasi para menteri yang memberikan dampak signikan bagi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam 100 hari pertama. Pada saat yang sama, memberikan evaluasi pada menteri yang gagal dan belum maksimal, agar bisa bekerja lebih baik lagi. Metodologi Penilaian Kinerja 100 Hari Kabinet Prabowo-Gibran menggunakan survei berbasis expert judgment. Panel juri terdiri dari para jurnalis yang memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dari beragam media massa baik elektronik, dan cetak.

Setiap panelis memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Keberagaman panelis memastikan bahwa penilaian mencakup berbagai perspektif. Para jurnalis dipilih karena mereka memiliki akses langsung dan kemampuan untuk
melaporkan secara objektif, terperinci, dan kritis tentang kebijakan pemerintah serta implementasinya.

Lima Besar Menteri dengan Performa Baik
1. Menteri Agama Nasaruddin Umar
2. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid
3. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti
4. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin
5. Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli.

"Skor tinggi ini menunjukkan kepuasan yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Nasaruddin Umar,” bunyi keterangan tertulis yang diterima SindoNews, Selasa (28/1/2025).

Sebaliknya, skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, dengan nilai mendekati -150. "Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan," demikian dikutip dari hasil penelitian Celios.

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menempati posisi kedua terendah dengan skor negatif. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berada di posisi ketiga terendah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga masuk dalam lima besar skor terendah.

Menjadi salah satu menteri berkinerja baik, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menanggapinya. "Saya berterima kasih atas penilaian kinerja kami," kata Mu'ti Ketika dimintai tanggapan oleh SindoNews, Rabu (23/1/2025).

Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) itu menjelaskan, rapor hijau atas kinerja 100 hari tersebut merupakan hasil dari kompaknya seluruh insan pendidikan di Kemendikdasmen. "Semoga kami bisa berbuat lebih baik lagi di masa yang akan datang," ujarnya.Binti Mufarida, Neneng Zubaidah

Tingkah dan Ucapan Bikin Geregetan, Tuai Sorotan Kemudian

Raffi Ahmad dan Gus Miftah. Foto/Arif Julianto

Kepuasan publik yang tinggi terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam 100 hari pertama bukan tanpa cela. Sejumlah menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih mendapat sorotan negatif masyarakat lantaran ucapan, pernyataan, dan tindakannya menyulut kontroversi. Salah satunya bahkan terpaksa mundur dari jabatannya.

Perjalanan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran tidaklah mulus. Sejak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran menghadapi dinamika sosial dan politik yang tidak bisa dianggap enteng. Bukan saja karena kebijakan-kebijakan yang diambil, tapi juga lantaran tingkah laku para pembantunya di Kabinet Merah Putih yang menimbulkan polemik di masyarakat. Misal, ada menteri yang menggunakan kop surat kementerian untuk urusan pribadi, pejabat yang dianggap menghina pedagang es teh, menteri yang didemo pegawai sendiri, hingga wacana menu serangga di program Makan Bergizi Gratis .

Berikut ini sederet menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat di era Prabowo-Gibran yang mendapat sorotan masyarakat dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

1. Yandri Susanto
Yandri Susanto langsung mendapat sorotan masyarakat sehari setelah dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada 21 Oktober 2024. Yandri diketahui mengundang para kepala desa, staf desa, kader RW, dan kader PKK se-Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten untuk menghadiri acara haul di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun pada 22 Oktober 2024. Undangan itu diketahui berkop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 19/UMM.02.03/X/2024.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD melalui akun media sosialnya menilai apa yang dilakukan Yandri keliru. "Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa. Kalau benar surat di bwh ini dari Menteri, maka ini keliru," kata Mahfud di akun X-nya @mohmahfudmd, Selasa (22/10/2024).

Yandri mengakui menggunakan kop dan stempel kementerian untuk undangan haul ibundanya, Hari Santri, dan tasyakuran. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini pun memberikan penjelasan.

"Ya sebenarnya saya WA (WhatsApp) itu sudah lama karena santri nasional sudah tahu lama dengan WA biasa. Kemudian haul emak saya juga sudah tahu tanggalnya tanggal 20 Oktober. Pas meninggal emak Hari Santri juga 20 Oktober 2022 yang lalu," kata Yandri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Menurut Yandri, dalam diskusi dengan Kesekjenan Kementerian Desa bahwa perlu dibuatkan surat tersebut. Yandri mengaku menurutinya dan mengaku tidak mengontrol lebih jauh karena sibuk persiapan seusai pelantikan.

Karena undangan berkop kementerian itu menjadi perbincangan publik, Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya mengeluarkan teguran. Mayor Teddy memberikan dua arahan, meminta menteri berhati-hati dalam membuat surat berkop kementerian dan tanda tangan serta meminta humas di masing-masing kementerian berhati-hati dan mencegah peretasan website dan media sosial resmi kementerian.

2. Yusril Ihza Mahendra
Pernyataan perdana Yusril Ihza Mahendra usai dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) juga menuai polemik. Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menilai tidak ada kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi beberapa tahun terakhir. Termasuk dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang berdampak pada tumbangnya Orde Baru.

Hal tersebut disampaikan Yusril saat menanggapi permasalahan HAM yang akan menjadi fokus di kementeriannya. "Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Yusril mengatakan, setiap kejahatan adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. "Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, ethnic cleansing, tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir, mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal perang kemerdekaan kita 1960-an," kata Yusril.

Pernyataan tersebut langsung mendapat sorotan masyarakat. Sebab, berdasarkan data Komnas HAM, banyak pelanggaran berat hak asasi manusia terjadi di Indonesia, dari Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (1982-1985), hingga Kerusuhab Mei 1998.

Pakar Hukum Tata Negara itu kemudian meluruskan polemik pernyataannya tersebut. Menurut Yusril, apa yang ditanyakan awak media kurang begitu jelas.

"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Ia menegaskan, pemerintahan Prabowo Subianto akan mengkaji dan merekomendasikan temuan pemerintah terdahulu terkait peristiwa 98. "Tentu pemerintah akan mengkaji semua itu, termasuk apa-apa yang telah diserahkan oleh tim yang dibentuk oleh pemerintah pada waktu-waktu yang lalu, juga rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM," katanya.

3. Natalius Pigai
Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai juga mendapat sorotan masyarakat. Seusai dilantik, Natalius Pigai menginginkan kementeriannya mendapatkan anggaran Rp20 triliun. Padahal, anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp60 miliar.

"Rombak itu. Dari Rp20 T (pagu anggaran) cuma Rp64 M. Tidak bisa. Tidak tercapai cita-cita dan visi keinginan Presiden Indonesia," ujar Natalius Pigai dalam acara pisah sambut di Gedung Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Melalui akun media sosialnya, Pigai kemudian menjelaskan mengenai program-program yang akan dijalankan dengan anggaran Rp20 triliun.

"Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll," tulis Pigai melalui akun resmi media sosial X @NataliusPigai2, Rabu (23/10/2024).

Pernyataan Natalius Pigai itu menuai kritik dari masyarakat. Salah satunya, kritikan disampaikan oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Wakil Menteri Luar Negeri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Dino Patti Djalal.

"Pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai utk naikkan anggaran dari 60 Milyar menjadi 20 Trilyun adalah yg hal yg tidak masuk akal, dan tidak akan mungkin dikabulkan Presiden Prabowo, Menteri Keuangan dan DPR krn akan menghamburkan uang negara utk program2 yg tidak jelas dan akan berbuntut korupsi," cuit Dino Patti Djalal di akun X, Rabu (23/10/2024).

Meski mendapat serangan dan kritikan tajam, Natalius Pigai mengaku bangga. Pigai menegaskan, dirinya hanya bermaksud untuk menyampaikan terobosan-terobosan mengenai tujuan keberadaan kementeriannya ini.

"Saya bangga hari ini karena saya diserang, karena saya mungkin membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan melakukan terobosan-terobosan di luar bayangan semua orang, mengangkat hak asasi manusia diabaikan di ujung dari kebijakan politik dan pembangunan menjadi masukan dalam sentrum utama kebijakan republik ini," kata Pigai dalam rapat perdana bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Jadi itu sebenarnya yang membuat saya mengeluarkan pernyataan yang beyond menggemparkan. Mungkin bagi orang menggemparkan, sebenarnya bagi kami pembela hak hak asasi manusia hal yang biasa-biasa saja," ujarnya.

4. Budi Arie Setiadi
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi diperiksa dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pengungkapan kasus judi online bermula dari penggeledahan Kantor Komdigi oleh Polda Metro Jaya.

Dari hasil penyelidikan, Polda Metro kemudian menangkap 11 orang dan ditetapkan tersangka. Dari 11 orang, beberapa di antaranya staf ahli di Kementerian Komdigi. Jumlah tersangka terus bertambah, hingga menjadi 24 orang dengan barang bukti uang lebih dari Rp76 miliar yang berhasil disita.

Sebagi mantan Menkominfo, Budi Arie Setiadi dipanggil Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus judi online pegawai Komdigi. Ketua Umum Relawan Projo tersebut diperiksa sekitar 7 jam pada Kamis (19/12/2024). Budi Arie mengungkapkan alasannya hadir dalam panggilan Bareskrim.

"Saya mau memberikan pernyataan, yang pertama sebagai warga negara yang taat hukum saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdigi," katanya.

"Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kementerian dan lembaga sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk penuntasan pemberantasan judi online ini terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat," tuturnya.

"Yang ketiga mengenai materi dan isi keterangan yang saya berikan hari ini silakan ditanyakan kepada pihak penyidik yang berwenang," kata Budi Arie yang di Kabinet Merah Putih menjabat Menteri Koperasi.

5. Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah
Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah mendapat sorotan masyarakat Indonesia setelah videonya dianggap menghina pedagang es teh bernama Sunhaji di tengah pengajian, viral di media sosial. Atas hal tersebut, Gus Miftah langsung ditegur Seskab Mayor Teddy dan diminta meminta maaf kepada pedagang es teh tersebut.

Meski telah meminta maaf dan memberikan hadiah umrah kepada Sunhaji, tapi sorotan masyarakat terhadap Gus Miftah tak berkurang. Sebab, video-video lawasnya yang dianggao menghina orang lain terus bermunculan di media sosial. Tinggi atensi masyarakat mendorong Gus Miftah mundur dari jabatannya.

Baca Juga: Gus Miftah Mundur dari Jabatan Utusan Khusus Presiden

"Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan," kata Gus Miftah dalam konferensi pers di Pondok Pesantren Ora Aji di Dusun Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (6/12/2024).

6. Raffi Ahmad
Sorotan masyarakat juga tertuju kepada selebritas Raffi Ahmad yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni. Gara-garanya, petugas Patwal yang mengawal mobil dinas RI 36 terekam kamera menunjuk-nunjuk sopir taksi yang menghalangi perjalanannya.

Awalnya, tidak diketahui pasti pemilik mobil dinas RI 36 itu. Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya menyebut sudah menegur. "Sudah, sudah kita tegur," kata Teddy singkat tanpa membeberkan identitas pemiliknya, Sabtu (11/1/2025).

Setelah Mayor Teddy mengaku telah memberikan teguran, tak lama kemudian Raffi Ahmad mengakuinya. "Bahwa benar adanya mobil RI 36 kendaraan yang saya gunakan. Namun, saat kejadian saya sedang tidak berada di dalam mobil," kata Raffi Ahmad, Sabtu (11/1/2025).

"Mobil berpelat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya," ujarnya.

Menurut Raffi, saat itu di depan rangkaian mobilnya terdapat taksi Alphard. Di depan taksi ada truk berhenti sehingga taksi mengambil jalur sebelah kanan dan hampir menyerempet mobil lain di jalur tersebut. Pengemudi taksi dan mobil tersebut kemudian membuka jendela dan saling adu argumen. Petugas Patwal yang mengawal mobilnya kemudian menegur pengemudi taksi.

"Petugas Patwal yang melihat hal ini khawatir menimbulkan kemacetan karena lalu lintas sedang lumayan padat langsung menegur pengemudi taksi bicara dan menunjuk dengan maksud kira-kira "Hei jangan bertengkar, Bapak ayo maju" dengan gestur tangan seperti terlihat di video," ujar Raffi.

7. Satryo Soemantri Brodjonegoro
Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menggelar protes di kantornya, Senin (20/1/2025). Mereka memprotes sikap Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro yang memecat seorang pegawai melalui WhatsApp. Neni Herlina, Penanggung Jawab Rumah Tangga Kemendiktisaintek mengungkapkan dirinya dipecat Satryo secara mendadak tanpa surat pemberitahuan resmi.

"Pak Menteri langsung kirim pesan 'Saya pecat kamu' tanpa ada pemberitahuan sebelumnya," ujar Neni yang menganggap pemecatan itu tidak memiliki dasar hukum kuat dan melanggar etika profesional. Pemecatan tersebut diduga terkait masalah pemasangan jaringan Wi-Fi di rumah dinas yang dianggap tidak selesai tepat waktu.

Polemik pegawai Kemendiktisaintek dan Satryo Soemantri Brodjonegoro berakhir dengan rekonsiliasi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek Togar M Simatupang menyampaikan, Neni telah bertemu Satryo di rumah dinas Mendiktisaintek pada Senin (20/1/2025) malam.

"Pertemuan terjadi di rumah dinas Pak Menteri pukul setengah 8 malam. Di situ terjadi perbincangan dari mulai aspirasi perbedaan yang ada sampai rekonsiliasi," kata Togar kepada wartawann yang dikutip, Selasa (21/1/2025).

Togar menyampaikan, Neni dan Satryo telah saling memaafkan dan meluruskan masalah yang ada.

8. Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mendapatkan sorotan masyarakat gara-gara pagar laut sepanjang 30,16 kilometer (km) di pesisir utara Tangerang. Publik mempertanyakan ketegasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang hanya menyegel pagar laut tersebut tanpa dibongkar. Setelah TNI Angkatan Laut turun tangan membongkar, Trenggono malah menyayangkan pembongkaran tersebut.

"Kalau pencabutan kan, tunggu dulu dong, kalau sudah ketahuan siapa yang nanem kan lebih mudah. Nyabut kan gampang ya," kata Wahyu Trenggono di kawasan Pantai Kedonganan, Kuta, Badung, Bali, Minggu (19/1/2025).

Dalam kesempatan itu, Trenggono juga mengaku belum mengetahui pasti siapa pemilik pagar laut ilegal tersebut. "Kalau perusahaan nggak ada (yang mengaku memilik pagar laut di Tangerang). Itu kesatuan masyarakat nelayan masyakat Pantura, tapi kita panggil belum datang-datang neh," katanya.

Namun pernyataan Trenggono itu terbantahkan setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengonfirmasi ada beberapa perusahaan menguasai mayoritas SHGB di kawasan pagar laut Tangerang. Selain itu, ada sembilan bidang SHGB di laut Tangerang yang dimiliki oleh perorangan.

"Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut," ujar Nusron dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Menurut Trenggono, KKP sebenarnya punya waktu 20 hari setelah penyegelan, untuk mencari siapa yang melakukan pemagaran. "Tapi, karena memang sudah desakan dari masyarakat, nelayan, mereka juga harus melaut segera, maka kita sepakat secara bersama, kita bersama-sama mulai pembongkaran pagar laut ini," ujarnya.

Akhirnya, KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) bersama TNI AL, Polairud, Bakamla, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kemenhub, dan seribuan nelayan ramai-ramai membongkar pagar laut tersebut. Bambu-bambu yang berhasil dicabut selanjutnya dikumpulkan ke perahu drum, yang akan dijadikan alat bukti untuk kebutuhan proses hukum.

Saat ini, pagar laut Tangerang dalam proses pembongkaran. Kadispenal Laksamana Pertama I Made Wira Hady mengatakan, pembongkaran pagar laut Tangerang telah mencapai 18,7 kilometer dari panjang keseluruhan 30,16 kilometer. "Maka pagar laut yang tersisa masih 11,46 kilometer," katanya di Tangerang, Selasa (28/1/2025).

9. Dadan Hindayana
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjadi perbincangan publik setelah mengusulkan membuka peluang memasukkan serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Langkah itu dilakukan lantaran serangga bisa menjadi sumber protein.

Baca Juga: Baca Juga: Bahayakah Belalang Jadi Menu MBG Seperti Diusulkan Dadan Hindayana? Ini Reaksi Praktisi Kesehatan

"Mungkin saja ada satu daerah suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Atas pernyataan itu, Dadan pun menjadi bulan-bulanan kritikan. Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengusulkan menu serangga diuji coba kepada menteri Kabinet Merah Putih. "Rakyat disuruh makan serangga. Sebelum rakyat makan serangga, suruh para menteri atau pejabat negara yang makan duluan, ya makan serangga," ujar Uchok kepada SindoNews, Minggu (26/1/2025). Abdul Malik Mubarok

Yang Harus Dibenahi Prabowo setelah 100 Hari

Presiden Prabowo Subianto tiba kembali di Tanah Air setelah melakukan kunjungan kerja ke enam negara. Prabowo mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (24/11/2024). Foto/Biro Setpres

Meski tingkat kepuasan terhadap Prabowo-Gibran tinggi, tetap harus ada yang dibenahi setelah 100 hari. Prabowo harus segera mentransformasikan kepemimpinan personalnya ke seluruh menteri.

Menurut pengamat politik Ray Rangkuti, jika menggunakan hasil survei yang menyebut 100 hari menjelang pemerintahan Prabowo-Gibran tingkat kepuasannya mencapai 80,09%, maka sudah dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak perlu melakukan hal-hal signifikan lainnya. Selama bansos, makan bergizi gratis , tunjangan sana-sini dilakukan, maka tingkat kepuasan akan terjaga di kisaran 80%.

"Jika hal ini dapat dipertahankan, bisa jadi hingga lima tahun ke depan, maka tingkat kepuasan akan selalu tinggi. Maka dengan begitu, isu-isu soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum yang adil, reformasi institusi polisi, dan sebagainya, bukanlah isu-isu utama bangsa dan negara. Isu-isu seperti ini dapat ditutupi dengan capaian-capaian program populis seperti bansos, makan bergizi, tunjangab sana sini, dan sebagainya. Inti program ini hanya satu: kita memiliki ketahanan ekonomi untuk menopang seluruh program-program populis ini," ujarnya, Sabtu (25/1/2025).

Baca Juga: Survei Indikator: Mayor Teddy Berada di Jajaran Pejabat dengan Tingkat Kepuasan Tertinggi

Maka, lanjut Ray, perlu dilakukan penghematan. Langkah memangkas belanja birokrasi dan pejabat sudah tepat. Tapi, tentu saja tidak akan cukup. "Langkah lainnya perlu juga dilakukan, seperti pemangkasan jumlah kementerian dan turunannya. Termasuk di dalamnya para pembantu juru bicara dan sejenisnya. Fungsi mereka sudah tidak terlalu relevan dan signifikan. Pola bagi bansos, makanan bergizi, tunjangan sana-sini, dan sebagainya jauh lebih efektif memelihara tingkat kepuasan daripada jubelan juru bicara Istana."

Menurut Ray, bila ingin menuju Indonesia Emas 2045, kita harus melihat hasil survei Center of Economic and Law Studies (Celios). Dalan survei itu, kesuksesan Presiden Prabowo hanya di angka 5, Gibran di angka 2. Dalam survei itu juga mereka memotret kinerja keseluruhan menteri dan membuat kategori menteri yang layak di-reshuffle disebabkan kinerja buruk.

"Jika kita melihat kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan survei Celios ini, kita akan dihadapkan pada kenyataan begitu banyak hal yang harus diperbaiki dan dikerjakan. Begitu banyak tantangan yang harus dilewati. Dan, begitu banyak persoalan yang harus ditemukan jawabannya. Bila dalam survei Litbang Kompas membuat pemerintahan Prabowo-Gibran dapat leha-leha, maka dalam survei Celios itu pemerintahan Prabowo-Gibran bahkan seperti tidak punya waktu untuk sejenak leha-leha. Nah, tinggal dipilih, survei mana yang mau dipakai," ujarnya.

Ray cenderung menggunakan survei Celios. Ini alasannya.Pertama, karena kenyataannya, di luar soal bansos dan MBG, begitu banyak hal yang terlihat perlu diperbaiki, dilakukan dan dibuat oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedua, belajar dari tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi, justru yang diwariskan adalah korupsi yang makin merajalela dan terlihat biasa saja, penegakan hukum yang tidak adil, institusi polisi yang politis dan makin kurang profesional, ketimpangan ekonomi yang makin meningkat, birokrasi yang berpolitik, nepotisme politik yang merajalela, pengangguran yang makin meningkat, dan sederet persoalan lainnya.

Ray juga melihat 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran ini dalam tiga hal. Pertama, masih dalam tahap konsolidasi dan orientasi. Kabinet yang membengkak memang merepotkan. Pembagian kerja, dana, pembenahan birokrasi menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Maka tidak mengherankan, 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran ini lebih banyak menimbulkan kontroversi dibandingkan prestasi.

"Antara lain permintaan anggaran puluhan triliun kementerian, pidato Prabowo memaafkan koruptor dan kembali ke pilkada tak langsung, kata goblok dari Gus Miftah, mengangkat buzzer menjadi staf ahli menteri, arogansi pengawalan kendaraan Raffi Ahmad, dan menteri yang dikait-kaitkan dengan kasus judol. Terakhir, menteri yang saling bertolak belakang soal pagar bambu laut Tangerang."

Kedua, terlihat ada upaya Prabowo keluar dari bayang-bayang Solo. Dari pemerintahan dengan wajah Solo ke wajah Kertanegara. Pembongkaran pagar bambu laut Tangerang adalah salah satu tanda Prabowo meninggalkan bayang-bayang Solo. Jika pertemuan Mega-Prabowo terealisasi, makin menandakan orientasi perubahan wajah kepemimpinannya dari Solo ke Kertanegara.

"Ketiga, tapi dalam hal menjaga kepuasan rakyat, maka program-program populis dilakukan, seperti bansos dan MBG," katanya.



Dalam hal mereformasi institusi polisi, kata Ray, Prabowo sebaiknya terlebih dahulu mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut Ray, Sigit adalah kapolri yang ditunjuk oleh Jokowi. "Prabowo butuh kapolri yang sepenuhnya merupakan pilihan beliau. Tanpa itu, akan sangat sulit mendorong reformasi institusi polisi. Reformasi institusi polisi ini adalah hal urgen dan utama yang harus segera dilakukan oleh Pak Prabowo," pungkasnya.

Pakar komunikasi politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo mengatakan, dari berbagai survei yang dikeluarkan jelang 100 Hari Prabowo-Gibran, sebenarnya masyarakat punya bias optimisme, juga punya kebingungan kepuasan dengan harapan.

"Saya sih melihat harapan yang tinggi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sehingga dalam 100 hari ini kinerjanya kan sebenarnya belum terlalu kelihatan, cuma masyarakat sudah sangat percaya," ujarnya.

Dari beberapa program yang disurvei, kata Kunto, terlihat program Makan Bergizi Gratis tingkat kepuasannya juga tidak terlalu tinggi. "Menurut saya itu bukti bahwa kalau programnya sudah kejadian dan sudah kelihatan, baru kemudian orang bisa menilai berasa atau nggak," katanya.

Kunto menambahkan, perform Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdsamen) yang paling oke. "Nggak ada gejolak yang berarti, kemudian program-programnya juga dianggap memberikan layanan yang hilang di zaman menteri yang dulu. Seperti mengembalikan pendidikan lebih ke adab, bukan hanya ke arah kognitif," jelasnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, jika melihat hasil survei tingkat kepuasan kinerja Prabowo-Gibran mencapai 80,9%, maka pemerintahan berjalan on the track. "Kalau dikonversi ke nilai perkuliahan, termasuk "B". Artinya masih bisa terus ditingkatkan menjadi "A". Dengan nilai rata-rata "B", sebagian besar sudah bekerja maksimal di 100 hari ini. Walaupun ada catatan minor untuk Menteri Ristek Satryo soal kasus dengan ASN, Menteri Desa Yandri soal surat-menyurat, Menteri HAM Pigai soal penambahan anggaran dan pidatonya, kemudian soal pagar laut, Menteri Sakti Wahyu," ujarnya.

Lantas, apa yang harus dibenahi Prabowo Subianto ? "Secara institusional, beliau mesti segera mentransformasikan kepemimpinan personalnya ke seluruh menteri agar terbentuk superteam, bukan lagi superman, sehingga etos kerja dan standar etik para pembantunya ini terjaga. Perihal ini relevan, karena Kabinet Merah Putih besar dan selama 100 hari kemarin, mengemuka problem etik/hukum/kinerja yang menjerat para menteri/utusan presiden," ujarnya.Rico Afrido Simanjuntak