Pede Target Pertumbuhan Tinggi

‘’Ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama sama saya: ‘Your excellency, if you can achieve eight percent growth, sekali saja dalam lima tahun yang akan datang, they are going to buy me a dinner’.’’

Pernyataan yang disampaikan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto ini mengekspresikan optimisme target pertumbuhan ekonomi yang dia patok dalam periode kepemimpinannya nanti. Berapa targetnya? 8 persen! Angka ini terbilang sangat fantastis mengingat para ekonom, lembaga riset ekonomi, Bank Dunia, dan International Monetery Fund (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi di sekitar angka 5 persen. Termasuk, prediksi yang disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.


“Tadi Menko Perekonomian menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari lima persen pertumbuhan (ekonomi). Kalau saya, lebih berani lagi, kita harus berani menaruh sasaran yang lebih tinggi, kalau saya optimis kita bisa mencapai delapan persen pertumbuhan (ekonomi),” ujar Prabowo dalam acara peluncuran Geoportal One Map Policy 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 di St. Regis, Jakarta Selatan, Kamis (18/07), lalu.

Optimisme Menteri Pertahanan itu bukan tanpa alasan. Rasionalisasinya adalah, Indonesia memiliki kekayaan dan potensi untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi tersebut. Namun ada prasyaratnya, yakni pengelolaan kekayaan harus lebih efisien; harus dikelola dengan baik; adanya kebijakan yang masuk akal; dan harus bertekad memitigasi kebocoran, penyelewengan, kebijakan yang tidak menguntungkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat.

Pada acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta (05/03), Prabowo sempat menjabarkan visi perekonomian yang kelak akan dilakukan sebagai Presiden. Dikatakan, walaupun menarget pertumbuhan perekonomian, dia mengaku ingin fokus pada pengentasan kemiskinan dengan menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan.Prabowo menginginkan dapat mengelola keputusan yang rasional dan efisien.

Target yang dipatok Prabowo selaras dengan visi-misi ‘’Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'’ yang disampaikan kala menghadapi Pilpres 2024. Visi dimaksud meliputi ekonomi nasional tumbuh hingga 7 persen mulai 2025, menciptakan lapangan kerja berkualitas, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan ekstrem jadi 0 persen dalam jangka waktu dua tahun pemerintahan, di akhir jabatan kemiskinan turun di bawah 6 persen.

Selain masih ada renovasi 40 rumah per desa per tahun , melanjutkan swasembada pangan hingga energi, melanjutkan program hilirisasi energi, mendirikan Badan Penerimaan Negara, melanjutkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Jokowi, menaikkan gaji (PNS, TNI dan Polri), dan melanjutkan program kartu 'ajaib' yang dirilis Jokowi seperti kartu kesejahteraan sosial hingga kartu Indonesia Pintar.

Baca Juga : Target Pertumbuhan Ekonomi 8% Sering Diejek, Prabowo: Tunggu Tanggal Mainnya!

Segala visi-misi dan cita-cita Prabowo untuk mewujudkan pertumbuhan 8 persen, mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, membuat berbagai kebijakan strategis dan tepat sasaran, dan meminimalisir kebocoran dan inefisiensi dalam mengelola kekayaan negara akan dimulai tepat pada 20 Oktober ini kala dia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Upaya mewujudkan harapan tersebut jelas tidak akan mudah. Seperti di era transisi kepemimpinan saat ini, sejumlah persoalan ekonomi, baik secara domestik maupun global, tengah mendera negeri ini. Persoalan dimaksud antara lain deflasi tiga bulan berturut-turut sejak Mei 2024 hingga September 2024 yang menjadi sinyal lemahnya daya beli masyarakat, khusus masyarakat kelas pekerja; badai pemutusan hubungan kerja (PHK) menembus angka 46.000. Kondisi tersebut selaras dengan melemahnya purchasing manager index (PMI) dan lesunya industri manufaktur.

Salah satu fokus utama sejumlah pengamat ekonomi dalam transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo adalah APBN semakin terkuras karena tingginya kebutuhan pendanaan proyek strategis negara (PSN), utang membengkak, dan target capaian ekonomi yang direncanakan oleh pemerintahan awal Prabowo sulit untuk dicapai. Tak kalah rumitnya, Prabowo memegang kendali kepemimpinan ketika kondisi anggaran negara tidak baik-baik saja. Dari laporan, APBN 2024 mencapai defisit relatif tinggi, yakni Rp 609,7 triliun atau 2,7 persen dari Product Domestic Bruto (PDB). Target sebelumnya, defisit hanya sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29 persen dari PDB.

Beban tak kalah beratnya adalah posisi utang negara relatif sangat tinggi. Berdasar laporan Kemenkeu, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.502,69 triliun per Juli 2024 lalu.Jumlah tersebut naik Rp57,82 triliun dibanding posisi bulan Juni yang senilai Rp8.444.87 triliun. Jika dirasiokan, besaran tersebut setara dengan 38,68 persen PDB.Meskipun, rasio tersebut masih di bawah batas aman 60 persen PDB, seperti ditetapkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Belum lagi pemerintah harus mengalokasikan anggaran program makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025.

Kondisi perekonomian global juga bisa menghambat langkah Prabowo.
Berbagai lembaga internasional memperkirakan ekonomi global akan melemah pada 2024 dibanding 2023, meski ketahanan ekonomi Indonesia diperkirakan masih bisa terjaga. Untuk proyeksi perekonomian global, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonominya hanya akan mencapai 2,4% turun dari proyeksi pertumbuhan pada 2023 sebesar 3%; OECD ( 2,7% dari perkiraan pertumbuhan 2023 sebesar 2,9%); dan Bank Dunia (2,74% dari 2,1% pada 2023).



Menkeu Sri Mulyani dalam jumpe pers ‘’ APBN Kita’’ yang digelar secara daring (22/02) mengatakan, walaupun pertumbuhan perekonomian global masih dalam posisi lemah, dia mensyukuri, dalam kondisi tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2023 masih bisa bertahan di 5 persen.Menurut dia, kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi Indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh di 4,82 persen dari sisi pengeluaran -berkontribusi 53 persen terhadap total PDB (Produk Domestik Bruto), dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi.

Aktivitas konsumsi yang tetap kuat ini didukung inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat. Selain itu investasi tumbuh 4,4 persen, dengan kontribusi terhadap PDB adalah 29,3 persen. Konsumsi pemerintah juga memberikan kontribusi positif 2,95 persen.

Baca Juga : Patok Pertumbuhan Ekonomi 8%, Pemerintah Target Gaet Investasi Rp1.900 Triliun


Siapapun mendukung jika target pertumbuhan bisa mencapai 8 persen. Rakyat tentu sangat berharap dalam kondisi tekanan ekonomi, baik secara domestik maupun global, kinerja ekonomi Indonesia bisa meroket, angka kemiskinan bisa dikurangi, persoalan PHK, penurunan daya beli bisa teratasi, dan dunia industri kembali bergaira. Tercapainya target tersebut bukan berhenti pada kredibilitas Prabowo, tapi juga pertaruhan mimpi negeri ini menggapai Indonesia Emas 2045. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi Prabowo dan jajarannya kabinet, terutama yang bertanggung jawab di sektor perekonomian untuk bekerja sangat keras mencari formula terbaik untuk menggapai asa. Aamiin(*)

Pengelolaan Anggaran, Fokus Mengurangi Kebocoran

Pemerintah baru yang dipimpin oleh Prabawo Subianto bertekad untuk membawa Indonesia bisa lepas dari middle income trap (perangkap pendapatan menengah). Untuk mencapai target itu dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari 5%. Selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia memang hanya berkutat di angka 5%. Agar bisa lepas dari kondisi middle income trap, Pabowo pun menargetkan pertumbuhan ekonomi harus bisa mencapai 8%

Ekonom Senior sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Dradjad Wibowo mengatakan untuk bisa mencapai pertumbuhan setinggi itu pemerintahan Prabowo-Gibran di tahun pertama harus bisa mendorong pertumbuhan 5,8% -5,9%. Dibutuhkan banyak anggaran untuk mendukung berbagai program yang bisa menggenjot pertumbuhan.

Seperti diketahui belanja APBN 2025 APBN 2025 telah disepakati sebesar Rp 3.621,3 triliun, masih kurang Rp 300 triliun untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5.8%-5,9%.“Lalu bagaimana pemerintah bisa dapat duit Rp 300 triliun? Sementara APBN 2025 itu 45% dari pendapatan negara sudah habis untuk pembiayaan utang,"kata Dradjad di Jakarta Rabu (9/10/2024).

Baca Juga : Sri Mulyani: Prabowo Janji Bakal Jaga Defisit APBN di Bawah 3%

Menurutnya kekurangan anggaran itu dapat ditambal dari penerimaan negara yang bocor akibat pengemplang pajak. Nilai kebocoran pajak itu melebihi Rp 300 triliun. "Kita menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali," kata Drajad.

Kebocoran akibat pajak yang belum dikumpulkan itu salah satunya berasal dari kasus-kasus hukum. Para pengemplang pajak sudah dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung tapi mereka tak kunjung menyetorkan kewajiban pajaknya sesuai putusan. Wajib pajak yang sudah kalah banyakyang belum bayar pajak. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. “Itu jumlahnya sangat besar," ungkap Dradjad. Pemerintahan Prabowo tampaknya bakal mengejar potensi penerimaan pajak yang masih bisa dikumpukan.

Dalam menyusun APBN 2025 memang masih menjadi hak dari pemerintahan Joko Widodo, meski demikian karena yang akan menjalankan APBN 2025 ini pemerintahan Prabowo Subianto, maka dalam menyusun APBN 2025, Menteri Keuangan Srimulyani membahasnya bersama Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.




Hasilnya dalam APBN 2025 ada dana yang diperuntukkan untuk program makan bergizi gratis sebesar Rp 71 Triliun. Dana ini didapat dengan melebarkan defisit anggaran menjadi 2,29-2,82 persen dari Produk Domestik Bruto. Sebagai gambaran defisit APBN 2024 ini menurut prediksi Sri Mulyani bisa mencapai 2,7%.

Anggaran Rp 71 triliun untuk makan bergizi gratis itu masih jauh dari total yang dibutuhkan. Untuk mencukupi kekurangnya ada wacana Pemerintah Prabowo akan merevisi Untuk membuat anggaran Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan meniadaan batas defisit anggaran 3% terhadap PDB.

Ekonom Bloomberg Tamara Mast Henderson menilai bahwa akan sangat mengkhawatirkan jika pemerintahan mendatang menghapuskan aturan defisit anggaran. Menurutnya pilihan yang lebih baik adalah pemerintah meningkatkan sedikit batas defisit anggaran, katakanlah menjadi 3,5% dari PDB. Ini akan jauh lebih dapat ditolerir, bagi para investor dan lembaga-lembaga pemeringkat, karena pertumbuhan Indonesia relatif kuat.

Saat mengisi acara pada Qatar Economic Forum 2024 yang digelar Mei 2024 lalu Prabowo Subianto mengatakan di awal masa jabatannya, akan membawa Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Salah satu caranya dengan mendorong pengeluaran yang lebih agresif untuk mencapai swasembada pangan dan energi.

Terkait dengan defisit APBN, Prabowo mengatakan bahwa batas defisit 3% sebenarnya menunjukkan kebijakan yang kurang lazim. Paslnya, tidak banyak negara yang berpegang pada angka tersebut. Prabowo mengatakan selama ini Indonesia memiliki tradisi manajemen fiskal yang baik. "Saya Indonesia memiliki angka utang terhadap PDB terendah di dunia, salah satu yang terendah. “Sekarang saya pikir inilah saatnya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Prabowo mengatakan dalam pengelolaan anggaran yang menjadi prioritas adalah refocusing dan mengurangi pemborosan anggaran, mengurangi alokasi untuk kegiatan yang tidak penting. Dia mengaku masalah yang dihadapi pemerintah terkait efisiensi, tata kelola yang baik, administrasi yang baik, manajemen yang baik. "Kami akan melakukan digitalisasi, komputerisasi, dan ini akan meningkatkan rasio pajak kami, layanan pendapatan kami, kami akan melakukan pembenahan dan kami bertekad untuk mengurangi pemborosan. Kami menghitung bahwa kami dapat menghemat banyak uang dengan mengurangi pemborosan dan ini akan menjadi faktor pertumbuhan," katanya.

Baca Juga : APBN Terakhir Era Jokowi per Akhir Agustus 2024 Defisit Rp153,7 Triliun

Soal keobocoran anggaran pernah disinggung Prabowo pada kampanye Pilpres 2019 lalu. Saat itu Prabowo mengungkapkan anggaran negara yang bocor sebesar 25% atau mencapai Rp 500 triliun. Anggaran negara yang bocor sebenarnya bukan hal yang baru, ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo, saat zaman Orde Baru pernah mengatakan 30% anggaran negara bocor. Efisiensi anggaran memang masih jadi pekerjaan rumah di setiap era pemerintahan. Harapannya di era pemerintahaan Prabowo punya cara yang ampuh untuk mengatasi kebocoran anggaran.

Ambang batas defisit anggaran yang ingin diperlebar di atas 3% itu membawa konsekwensi, akan bertambahnya utang Negara. Terkait hal ini, Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengungkapkan pemerintahan yang dipimpin kakaknya itu berencana menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini 39% terhadap PDB.

Kenaikan rasio utang ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak. Hashim mengaku tim Prabowo telah berkonsultasi dengan Bank Dunia. Kebijakan ini perlu diambil untuk mendanai program pemerintah yang bnayak membutuhkan dana seperti makan bergizi gratis.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Hashim mengatakan Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara, baik pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti dan lainnya.

Pemerintah Parbowo Subianto harus benar-benar memperhitungkan dampak jika utang Indonesia bertambah bengkak dan deficit anggran bertambah lebar. Akibat langsung dari kebijakan ini akan membuat nilai tukar Rupiah makin rentan anjlok terhadap USD. Melemahnya Rupiah terhadap USD harus dicermati, sebab Indonesia pernah mengalami krisis moneter akibat anjloknya nilai tukar Rupiah. ( Eko Edhi Caroko)

Infrastruktur, Legacy Berharga yang Patut Dilanjutkan

MASIFNYA pembangunan infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan investasi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan infrastruktur ini tentu menjadi pijakan kuat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto menahkodai Indonesia untuk melangkah ke arah masa depan yang lebih baik, makmur, adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Membangun infrastruktur sama dengan membangun masa depan sebuah peradaban. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tanah Air, diharapkan tercipta konektivitas yang kuat antarwilayah. Tentunya hal tersebut untuk menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antarwilayah di Indonesia.

Dalam banyak kesempatan, Presiden terpilih Prabowo Subianto tak segan mengakui legacy infrastruktur yang ditinggalkan Presiden Jokowi. Prabowo pun beberapa kali menegaskan secara terbuka, akan melanjutkan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah dirintis Presiden Jokowi. Teranyar, Prabowo bahkan menyebut Jokowi sebagai Man of Vision, yang memiliki gagasan besar.

Baca Juga :Rogoh Rp1.315 T untuk Infrastruktur Selama 10 Tahun, Jokowi Bangun Apa Saja?

Menurut Prabowo, visi Jokowi dalam membangun Indonesia yang membuat dirinya bergabung. "Kenapa saya menyatu luar biasa dengan Pak Jokowi? Karena visi beliau sama dengan visi saya," tegasnya yang dikutip dari sebuah akun Instagram, Sabtu (28/9/2024). Prabowo menyebut Jokowi memberikan perubahan dan pengaruh signifikan dalam ekonomi Indonesia.

Pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi bukan sekadar menumpuk beton, tetapi merupakan investasi strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada 2024, Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur nasional sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73% dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara. Dari anggaran infrastruktur nasional tersebut, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp146,98 triliun atau 34,7%.

"Besarnya anggaran infrastruktur nasional tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi. Saya menekankan, agar dapat seirama dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur, kelincahan dan kemampuan untuk beradaptasi seluruh komponen industri konstruksi menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis dilansir laman PUPR.

Sejak 1978 hingga 2014 hanya ada sekitar 790 km jalan tol saja yang dibangun dan beroperasi di Indonesia. Bila dihitung selisihnya, ada tambahan hingga 2.103 km tol yang beroperasi selama 10 tahun ke belakang. Artinya, sekitar 72,6% dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia dibangun selama masa kepemimpinan Jokowi sejauh ini. Jumlah itu masih bisa jadi bertambah, pasalnya masih ada beberapa tol yang sedang tahap penyelesaian dan siap diresmikan.

Saat ini, jalan tol yang ada di Indonesia tersebar di hampir semua pulau-pulau besar yang ada. Mulai dari Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Hanya gugusan Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua saja yang belum memiliki jalan tol di Indonesia. Paling banyak tol dibangun di Pulau Jawa dengan total panjang ruas hingga 1.782,47km yang sudah dibangun dan dioperasikan. Kemudian, di Pulau Bali ada 10,07 km, dan di Sumatera ada 941,75 km. Lalu, di Pulau Kalimantan sudah ada 97,27 km tol yang dibangun dan dioperasikan. Terakhir, di Sulawesi panjang tolnya 61,46 km. BPJT menyebutkan ada sekitar 52 badan usaha yang mengoperasikan 73 ruas tol yang ada di Indonesia.

Tol diyakini menjadi salah satu infrastruktur penting pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jalan tol dapat meningkatkan konektivitas hingga memangkas waktu tempuh. Pemerintahan Jokowi juga membangun dan mengembangkan tol laut yang menghubungkan 115 pelabuhan. Program ini mampu menurunkan harga bahan pokok hingga 30 persen dengan dampak signifikan terjadi di bagian timur Indonesia.

Secara garis besar infrastruktur yang dibangun Jokowi tidak hanya membuat kecepatan atau memperpendek waktu tempuh, tapi juga telah memberikan kehidupan bagi pertumbuhan UMKM. Adanya jalan tol membuat distribusi bahan baku dan penjualan produk-produk UMKM kian mudah. Terbukti brand kecantikan, barang, hingga lain-lain bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, infrastruktur yang dibangun juga menghidupkan sektor pariwisata lewat hidden gems. Saat ini banyak pariwisata yang bermunculan. Ini tidak lepas dari Man of Vision Jokowi yang membuat beberapa daerah memunculkan pariwisata baru. Kondisi ini tentunya menjadi dasar urat nadi perekonomian nasional.

Berkembangnya infrastruktur juga membuat Indonesia bangga bisa bersanding dengan negara maju, terutama dengan dibangunnya beragam transportasi berbasis rel seperti LRT, MRT, hingga kereta cepat atau Whoosh. Beragam sarana transportasi modern ini merupakan wujud dari mimpi besar bangsa Indonesia yang lama merindukan transportasi semacam itu. Adanya transportasi ini tentu mampu membuat waktu tempuh menjadi menyusut, mengurangi kemacetan dan polusi hingga berdampak pada kemajuan ekonomi.

Pembangunan infrastruktur juga mendorong ekosistem baru yang terbentuk lewat pembangunan internet hingga ke desa. Bila dahulu internet hanya bisa dimanfaatkan di sebagian wilayah, kini orang bisa dengan mudah menggunakan internet yang telah sampai ke desa-desa. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir, programming, animasi, video editing, hingga jualan online banyak bermunculan dari desa.

Keberadaan internet tidak hanya membuat slogan Cintai Produk Indonesia sekadar kata pemanis bibir, melainkan penerapannya juga kini begitu nyata. Banyak anak muda yang bangga mencicipi produk Indonesia, mulai dari makanan, minuman seperti kopi, sepatu, hingga pakaian. Tidak hanya itu, banyak selebgram hingga seleb TikTok yang kini membuka ruang endorse gratis untuk beberapa produk lokal.

Pacu Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Patut diakui, Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam hal pembangunan infrastruktur selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Keterlibatan yang kuat dari pemerintah dalam memajukan sektor ini telah menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Serangkaian mega proyek infrastruktur yang dihadirkan menciptakan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat dan ekonomi nasional. Sebagai contoh, salah satu kinerja pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian publik yakni pembangunan Jalan Tol Trans. Proyek infrastruktur ini menjadi salah satu dari proyek-proyek strategis selain jalur kereta api yang telah membuka akses ke daerah-daerah terpencil.

“Legacy Presiden Jokowi melakukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya memudahkan akses transportasi komoditi dalam perdagangan,” kata Sarjan Tahir, Anggota Dewan Pakar Pemenangan Prabowo-Gibran kepada SINDOnews, Kamis (10/10/2024).

Sarjan berkeyakinan, capaian-capaian positif pembangunan infrastruktur di masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan dilanjutkan bahkan ditingkatkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. “Ke depan akses jalan yang terkoneksi dengan sentra produksi di pedesaan dan kabupaten/kota ini akan lebih ditingkatkan agar daya saing produk bisa lebih baik,” ujar Sarjan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat dan Ketua Umum Pandutani Indonesia (Patani).

Kehadiran infrastruktur tidak hanya memperlancar mobilitas penduduk, tetapi juga mengurangi biaya logistik, membuka peluang investasi baru, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Pembangunan infrastruktur telah memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional. Akses yang lebih baik ke pusat-pusat ekonomi meningkatkan daya saing daerah, mengundang investasi swasta, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selain berdampak pada sektor transportasi, pembangunan infrastruktur juga memacu kemajuan pada sektor-sektor lainnya seperti energi, telekomunikasi, air dan lain sebagainya. Inisiatif proyek-proyek strategis seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik berskala besar telah meningkatkan ketersediaan energi, mendukung keberlanjutan industri, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Investasi sektor swasta juga telah meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap lingkungan bisnis yang lebih kondusif. Fasilitas infrastruktur yang berkualitas tinggi membuat bisnis lebih dapat diandalkan dan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di Indonesia. Ini menciptakan lingkungan investasi yang menarik, mendatangkan modal asing, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional.

Selain memberikan dampak ekonomi, pembangunan infrastruktur juga memberikan dampak positif pada aspek sosial dan pembangunan manusia. Pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan telah menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan manusia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) La Ode Safiul Akbar mengakui, banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan selama dua periode Presiden Jokowi memimpin Indonesia. Salah satu sektor yang menjadi wajah dalam pembangunan Indonesia selama 10 tahun ke belakang adalah pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi. Satu dekade ini sebagai dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.

Melihat banyaknya capaian pembangunan insfrastruktur, La Ode meyakini pemerintahan yang baru juga akan melanjutkan apa yang sudah dirintis di era Jokowi. Apalagi, dalam Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 Pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran akan memberikan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas SDM seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan perumahan rakyat. “Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah, ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor lokal dalam pembangunan, sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan,” kata dia dikutip dari portal mnctrijaya.com, Kamis (3/10/2024).

Selama ini, ujar La Ode, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan. “Ini mengecewakan bagi kami, karena seharusnya kotraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” kata dia. Selain itu, dengan dilibatkannya kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan perputaran ekonomi.

Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 190.677, dengan rincian skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan kala besar 1.942 perusahaan. Menurut La Ode, dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan strategis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor lokal. “Dominasi BUMN karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor. Ujung-ujungnya tidak dibayar,” ucap La Ode.

Untuk itu, sambung La Ode, perlu dibuat regulasi agar dalam proyek besar dengan nilai tertentu, kontraktor BUMN wajib bekerja sama dengan kontraktor lokal ataupun setempat agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM bisa terjadi di tiap-tiap daerah. “Semoga pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal serta meluruskan fungsi BUMN Karya, bukan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruksi,” tandas dia.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selama 10 tahun memerintah Presiden Jokowi telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp1.315 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menjelaskan, alokasi anggaran tersebut terbagi untuk pengerjaan berbagai jenis infrastruktur mulai di sektor jalan dan jembatan, perumahan, sumber daya air, hingga infrastruktur perkotaan dan permukiman.

Rinciannya, Ditjen Bina Marga mendapatkan porsi paling jumbo selama 10 tahun terakhir, yaitu Rp571,38 triliun, Ditjen Sumber Daya Air Rp408,76 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp223,28 triliun, dan Ditjen Perumahan mendapatkan Rp94,77 triliun. "Kalau Bina Marga (paling besar) kan dia juga setara dengan capaiannya, ini disandingkan dengan capaian pekerjaannya juga," ujar Endra, Jumat (4/10/2024).

Menurut Endra, lonjakan kenaikan anggaran infrastruktur terjadi pada periode kedua Presiden Jokowi 2020-2024. Hal ini dikatakan Endra karena adanya pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), sehingga APBN dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar. Pascapengumuman pembangunan IKN, alokasi anggaran untuk Ditjen Cipta Karya dan Bina Marga naik signifikan.

Ditjen Cipta Karya pada periode kedua ini mendapatkan alokasi Rp126,94 triliun, naik dari periode pertama (2015-2019) sebesar Rp96,35 triliun. Sedangkan Ditjen Bina Marga pada periode kedua mendapatkan Rp324,64 triliun, naik dari periode pertama yang sebesar Rp246,75 triliun. Adapun capaian pembangunan Kementerian PUPR lewat alokasi anggaran ribuan triliun selama satu dekade tersebut antara lain melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air berupa pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang akan dibangun.

Bendungan yang telah selesai di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi, Bendungan Ameroro, bendungan Leuwikeris, Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Kuningan. Lalu pembangunan 1.228.440 ha jaringan irigasi dan merehabilitasi 4.647.547 ha jaringan irigasi. Kementerian PUPR juga menyelesaikan pembangunan 1.371 embung, 493 buah pengendali sedimen dan lahar, 2.154 km pengendali banjir dan pengaman pantai.

Di bidang konektivitas, Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol. Salah satunya yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo adalah Jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak Sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Tol Trans Sumatera.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 meter (m) pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass. Di bidang permukiman, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter per detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi.

Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi. Lalu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu 15 kawasan, serta pembangunan, rehabilitasi atau renovasi sarana pendidikan, olahraga, dan pasar 5.939 unit.



Di bidang perumahan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Kemudian 1,49 juta unit rumah melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus dan 71.731 unit rumah susun.

Meningkatkan Daya Saing
Tentu diperlukan waktu yang tidak singkat untuk merasakan manisnya buah pembangunan infrastruktur, meskipun bukan berarti tidak ada manfaat sama sekali yang bisa dirasakan dalam waktu singkat. Salah satu manfaat yang sudah dapat dirasakan langsung dari masifnya pembangunan insfrastruktur adalah naiknya peringkat Indonesia pada beberapa indikator ekonomi.

Untuk indeks daya saing nasional, saat ini Indonesia berada pada peringkat 27 berdasarkan IMD World Competitiveness 3 Ranking (2024). Bahkan, dari 67 negara di dunia, Indonesia menjadi negara dengan peningkatan peringkat daya saing tertinggi. Peningkatan indeks daya saing tersebut menjadikan Indonesia masuk dalam 3 besar di Kawasan Asia Tenggara.

Sekjen Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) Trian Yuserma mengungkapkan, biaya pengiriman logistik di Indonesia saat ini sudah semakin murah, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Hal ini tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur selama pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. "Pastilah (murah), ya karena infrastruktur itu bagian penting dari proses kelancaran arus barang yang cepat, tepat, dan aman. Idealnya itu membawa manfaat buat kita semua," kata Trian Yuserma.

Reformasi kebijakan untuk mendorong percepatan infrastruktur juga telah menaikkan peringkat daya saing, performa logistik, dan angka kemudahan berusaha. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, kontribusi sektor konstruksi pada Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 menempati urutan kelima yakni sebesar 9,9%.

Peningkatan ini merupakan usaha bersama seluruh stakeholder jasa konstruksi dalam mendukung pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Melalui pembangunan infrastruktur yang telah selesai dilakukan saat ini terbukti mampu mendukung efektivitas beberapa sektor lainnya seperti pariwisata, industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, pendidikan, dan energi.
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR sebagai pembina jasa konstruksi terus mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan kontraktor dalam negeri. Sebagai wujud nyata penggunaan PDN Kementerian PUPR telah menggunakan 90% bahan material dan peralatan konstruksi dalam proyek pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR.

Penggunaan PDN tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan salah satu wujud nyata Pemerintah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk lokal, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor. Pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga telah membuka lebar lapangan pekerjaan. Tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan oleh proyek PSN adalah lulusan pendidikan vokasi dan politeknik. Itu baru tenaga kerja langsung yang dibutuhkan, belum termasuk penyerapan tenaga kerja tidak langsung yang menjadi multiplier effect PSN.

Melansir data dari Kementerian PUPR dan KPPIP Kemenko Perekonomian, pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini tercermin dari tren peningkatan jumlah orang bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas tingkat pengangguran terbuka dan angka persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem selama satu dekade ini.

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan jumlah orang bekerja. Setelah sempat turun selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 juta orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang 3.0 juta orang.

Baca Juga : 10 Tahun Presiden Jokowi: Bangun 45 Bendungan, Perkuat Ketahanan Pangan

Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022 s/d 2024. Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.
Angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem juga mengalami tren penurunan yang konsisten, terutama angka kemiskinan ekstrem yang konsisten terus menurun selama 10 tahun terakhir, walaupun terjadi pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 0,83% atau sesuai dengan target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan ekstrem ”mendekati 0%” pada tahun 2024.

Investasi Jadi Kunci

Untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kian melambat, investasi perlu dieskalasi di era Prabowo nanti. Ini menjadi langkah strategis karena dari investasi inilah modal akan berdatangan yang kemudian diharapkan mampu menggerakkan banyak sektor ekonomi. Tentu dari berbagai sektor itu pula, banyak pihak yang diuntungkan lantaran strategi ini bisa berdampak pada meningkatnya daya beli, perdagangan dan lainnya.

Baca Juga : Kucuran Investasi ke Indonesia hingga Juni 2024 Tembus Rp6.931 Triliun

Bahkan ada dampak yang lebih luas dan terlihat nyata dari tumbuhnya investasi ini, yakni tingginya keterserapan tenaga kerja. Semakin nilai investasi terpacu, maka rakyat akan terbantu. Potensi pengangguran terminimalisasi. Bahkan, kapasitas pekerja juga semakin kuat seiring meluasnya bidang investasi yang tumbuh. Dari jalan ini, pendapatan per kapita warga juga akan perlahan merangkak. Muaranya adalah pertumbuhan ekonomi nasional.

Pentingnya investasi yang harus menjadi garapan pemerintahan Prabowo ini telah disuarakan banyak kalangan.

Pemerintah diakui tidak anteng-anteng saja membuka keran investasi di tengah tingginya inflasi, tekanan ekonomi global dan faktor lainnya. Selama pemerintahan Jokowi dalam 5 tahun terakhir banyak kebijakan atau regulasi yang diterbitkan. Paling monumental adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang sempat memicu polemik berkepanjangan. Beragam kebijakan dan aturan yang dibuat itu bertujuan membuat iklim usaha dan investasi lebih terbuka dan banyak dilirik.



Bahkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengklaim nilai investasi pada lima tahun terakhir mencapai Rp6.931 triliun. Jumlah ini dinilai membanggakan karena nilai investasi itu naik 90,2%. Jika dirata-rata, maka kenaikan per tahunnya mencapai 18%.

Imbas dari investasi ini, serapan tenaga kerja juga terdongkrak. Tercatat ada 7.188.479 orang yang mendapat lapangan kerja baru selama lima tahun terakhir. Jutaan lapangan kerja ini jelas memiliki efek samping yang sangat luas. Seperti terjaminnya kebutuhan harian, kesehatan, pendidikan bahkan hiburan.

Meski sebuah capaian membanggakan, namun pekerjaan rumah (PR) bidang tenaga kerja pemerintahan Prabowo butuh langkah taktis. Selain memiliki para pembantu yang berani melakukan langkah inovatif, dibutuhkan kebijakan yang benar-benar inklusif.

Prabowo dihadapkan tugas tak ringan. Apalagi dia telah berucap janji membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru seperti yang disampaikan saat debat kandidat, 22 Desember 2023 lalu. Bahkan tidak hanya menekankan soal hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, dan UMKM. Ada banyak strategi lain yang bisa ditempuh untuk membuat kebijakan yang kokoh.

Baca Juga : Taiwan Jadi Lima Besar Investasi Asing di Indonesia

Apalagi situasi di luar Indonesia juga tidak biasa-biasa saja. Bahkan pertumbuhan ekonomi di China yang selalu dielu-elukan selama ini juga mengalami terkontraksi. "Bahkan Bank sentral negara-negara maju pun enggan menurunkan suku bunga, menambah ketidakpastian ekonomi global yang berpengaruh pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia,” ujar Pengamat Politik Pieter C Zulkifli Rabu (11/9/2024).

Pembukaan lapangan pekerjaan dengan menguatkan basis investasi menjadi vital karena berkaitan dengan hajat hidup rakyat. Kegagalan merealisasikan janji tentu akan mendapatkan konsekuensi yang lebih berat.
(Abdul hakim)

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Ditengah Tantangan Bonus Demografi

Pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan jumlah orang yang menikmati manfaat. Di tengah bonus demografi, tantangan digitalisasi turut mengancam ketersediaan lapangan kerja. Bonus demografi menjadi salah satu wacana publik yang paling sering diperbincangkan. Wacana yamg bergulir tampak lebih menekankan segi optimisme akan potensi bonus demografi terhadap kesejahteraan ekonomi. Misalnya, dalam kebijakan pembangunan nasional disebutkan bahwa bonus demografi merupakan sebuah kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk menyongsong Indonesia Emas.

Perekonomian suatu negara dapat maju apabila mampu mentransformasi struktur demografi. Hal ini tampak jelas dari negara-negara maju yang sekarang menikmati kesejahteraan. Di abad yang lalu mereka telah berhasil membuat suatu perencanaan yang efektif untuk mengatur jumlah dan persebaran penduduk serta mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Logikanya adalah beban negara akan berkurang jika jumlah penduduk terkontrol dan karena itu negara bisa lebih berkonsentrasi pada perbaikan kualitas layanan publik.



Atas dasar pengalaman itulah kaitan antara struktur demografi dan kesejahteraan mulai diperhatikan secara serius baik dari kalangan akademik maupun pemerintah.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto mematok target pertumbuhan yang tinggi, sebesar 8% yamg akan dicapai di masa kepemimpinannya. Meskipun mulai banyak yang meragukan, namunPresiden Joko Widodo optimistis Prabowo mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% sesuai dengan target pemerintahannya.

Baca Juga : Di Mukernas Partai Perindo, HT: Bonus Demografi Jadi Momentum Indonesia Maju

Pakar ekonomi digital Andri Perdana dalam diskusi di Universitas Negeri Jakarta Kamis (10/10/2024) menilai, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memerlukan strategi paten. Tetutama, dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja bagi generasi muda Indonesia.

“10 tahun yang lalu, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi menghasilkan penyerapan 400 ribu tenaga kerja. Selain itu, transformasi ekonomi yang lebih merata dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.

Karena itu diperlukan kebijakan yang mendorong aliran modal menuju sektor yang menyerap tenaga kerja secara efektif.

Bank Dunia mengungkapkan sejumlah tantangan ekonomi global yang berpotensi mempengaruhi perekonomian di kawasan Asia Timur dan Pasifik, termasuk Indonesia.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo pada Kamis (10/10/2024) memaparkan ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel, yang kembali meningkat menjadi tantangan pertumbuhan ekonomi global di masa depan.

Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update yang dipublikasikan , Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5% pada 2024, dan meningkat menjadi 5,1% pada 2025.

Perkiraan itu lebih tinggi dibandingkan laporan yang dipublikasikan pada April 2024, yang memperkirakan pertumbuhan sebesar 4,9% untuk tahun 2024 dan 5% untuk tahun 2025.

Prabowo Subianto sendiri tetap optimistis pertumbuhan ekonomi di era pemerintahannya akan menembus 8%. Prabowo mengungkapkan, Indonesia sejatinya memiliki modal yang besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut. Dia juga memberi pesan kepada anak-anak muda untuk tidak mudah menyerah dan terus bekerja keras untuk menggapai cita-cita.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo menilai perlu tambahan anggaran yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuao target. Nilanya diperkiraka sebesar Rp300 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Drajad pun menyebut ekonomi tahun depan perlu digenjot agar tumbuh hingga 5,9%.

“Supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar 6–7%, kemudian ke 8%” ujar Drajad dalam Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).