Persiapan Jelang Upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara

Sekitar satu bulan sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, 17 Agustus 2024, sejumlah pekerjaan pembangunan prasarana di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih terus dikebut. Terlihat pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur masih belum selesai. Sejak pembangunan IKN dimulai dua tahun yang lalu (2022), Presiden Joko Widodo menginginkan sebelum tugasnya sebagai Presiden berakhir akan menggelar Upacara Bendera 17 Agustus di IKN.

Tahun 2024 ini jadi tahun terakhir periode pemerintahan Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin. Artinya Upacara Bendara Peringatan 17 Agustus tahun ini bakal digelar di IKN. Sejumlah persiapan sebenarnya sudah dilakukan sejak setahun yang lalu. Namun tampaknya, belum semua sarana prasarana untuk menggelar upacara yang sakral bagi Bangsa Indonesia ini rampung dikerjakan.

Salah satunya pengerjaan infrastruktur jaringan air minum. Belum tersedianya pasokan air bersih di IKN ini membuat rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkantor di IKN pada Juli 2024 terancam batal. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mempercepat masuknya pasokan air bersih ke IKN. Ini dilakukan demi memuluskan gelaran HUT ke-79 RI di ibu kota baru.

Sementara itu, lokasi utama upacara bendera di IKN adalah kawasan Istana Presiden dan lapangan upacara tepat berada di depan kantor presiden. Pada gelaran upacara bendera tahun ini, kawasan istana negara ditargetkan fungsional, terutama ruang utama di dalamnya. Menurut Imam Santosa, untuk lapangan upacara sudah pasti dapat digunakan dan podiumnya sudah selesai. “Semua sudah berfungsi 100 persen,” katanya.

Lapangan upacara ini berkapasitas maksimal 8.000 orang, namun hingga kini pemerintah belum mengumumkan berapa banyak peserta upacara yang akan hadir di lapangan tersebut. Rencananya selain Presiden Joko Widodo upacara 17 Agsutus di IKN juga akan dihadiri oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tamu undangan lainnya.

Air Bersih Segera Siap
Untuk progress pembangunan kantor presiden, hingga awal Juli realisasinya mencapai 88,54 persen. Imam menjelaskan, bangunan itu akan diuji coba Juli ini untuk kesiapan di bulan Agustus.

Menjelang Upacara peringatan 17 Agustus, ada enam lingkup pekerjaan yang menjadi fokus Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Yakni lingkup Kawasan Inti Kantor Pemerintahan (KIPP), penataan kawasan, perumahan, konektivitas KIPP dan regional, Sumber Daya Air (SDA) dan drainase perkotaan, serta air minum dan sanitasi. Lingkup KIPP nantinya akan menjadi lokasi inti dalam penyelenggaraan upacara,

Imam Santosa mengatakan jelang 17 Agustus, yang diutamakan adalah sisi fungsional, setelahnya pembangunan di IKN masih terus berjalan untuk diselesaikan. Saat upacara 17 Agustus nanti, menurut Imam, bukan berarti semua bangunan ini selesai, tetapi fungsional untuk bisa digunakan. “Untuk kegiatan 17 Agustus, kami akan siapkan ruang-ruang mana saja yang fungsional untuk kegiatan di situ,”ujarnya.

Tak jauh dari lokasi upacara bendera terdapat kawasan yang disebut Sumbu Kebangsaan. Imam menyebut kawasan ini sudah selesai 100 persen dan saat ini dalam tahap penyempurnaan.

Ia mengatakan, terdapat gedung galeri UMKM di kawasan ini. Nantinya, saat 17 Agustus 2024, warga akan diberi ruang untuk ikut meramaikan HUT Ke-79 RI di sini dengan membuka stan dan berbagai kegiatan lain.

Khusus untuk pasokan air bersih, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pada 15 Juli air minum sudah bisa masuk ke IKN. Saat upacara 17 Agustus nanti, pemerintah menargetkan air di sekitar Istana Presiden di IKN bisa langsung diminum. Dari kapasitas 300 liter per detik, target minimum yang bisa digunakan saat upacara 17 Agustus baru 150 liter per detik. Tempat prioritas yang akan menikmati air bersih ini adalah kawasan Istana Presiden di IKN, 12 apartemen ASN, kantor kementerian koordinator, rumah tapak menteri, Hotel Nusantara, dan Rumah Sakit Hermina.

Baru Satu Hotel Tersedia
Lalu dimana tamu undangan para peserta Perigatan Hari Kemredekaan Indonesia ke-79 akan menginap? Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Endra S. Atmawidjaja mengatakan saat ini di IKN baru terbangun satu Hotel yang siap digunakan untuk mendukung akomodasi. Total kamar yang tersedia pun terbatas, hanya sekitar 200-an kamar, sehingga tidak akan mampu menampung semua para peserta upacara di IKN nantinya.

Endra menyatakan pihaknya telah menyiapkan hunian yang bisa digunakan sebagai kamar menginap para peserta dan tamu undangan. Seperti kantor Kementerian Koordinator, rumah dinas menteri, Rusun ASN, serta hunian pekerja konstruksi.
Imam Santosa menambahkan dari 34 rumah tapak menteri, 14 di antaranya disiapkan bisa digunakan pada Agustus 2024. Namun ternyata dari 14 rumah tapak menteri yang disiapkan itu, baru empat unit yang sudah fungsional.

Disiapkan juga Rusun untuk ASN. Dari 47 tower yang akan dibangun, ada 12 tower yang telah dibangun dan sudah furnished, sehingga dapat dimanfaatkan oleh peserta upacara. Furniture yang disiapkan di Rusun ASN itu, berupa furniture standar. Seperti tempat tidur, sofa, dan meja makan.Untuk tamu undangan pemerintah belum menentukan akan ditempatkan dimana. Detail penempatan tamu undangan akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Harapannya semua kendala-kendala itu bisa diatasi sebelum Upacara Bendera 17 Agustus nanti. Namun sepertinya ada kendala yang berpotensi bisa mengganggu jalannya upacara dan sulit diprediksi, yakni soal cuaca. Hujan yang sangat lebat sering mengguyur kawasan IKN yang akan menjadi lokasi upacara bendera. Inilah yang perlu diantisipasi dengan cermat, agar upacara pengibaran Bendera Merah Putih pada 17 Agustus di IKN nanti dapat terlaksana.
Dan semoga saja setelah upacara 17 Agustus nanti, pembangunan IKN juga terus dikebut jangan kemudian dilupakan.

Presiden Buka Suara Soal Kesiapan Infrastruktur di IKN

Melihat kesiapan menjelang Upacara Bendera 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN), tampaknya tidak semua peserta dan undangan di acara tersebut bisa menginap di lokasi. Sebagian boleh jadi akan menginap di Balikpapan, kota besar terdekat dari IKN. Jarak antara kota Balikpapan dan IKN sekitar 95 Km. Jika ditempuh melalui jalan provinsi akan memakan waktu sekitar 2 jam. Jalan tersebut sudah beraspal dengan kontur tanah yang bergelombang.

Memasuki kawasan inti IKN, sebagian jalan masih berupa jalan tanah. Semoga saja saat upacara 17 Agustus nanti, jalan di kawasan IKN sudah lebih mulus. Pemerintah sendiri menargetkan akan merampungkan pekerjaan jalan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan IKN. Bila melalui jalan bebas hambatan ini waktu tempuh Balikppan-IKN bisa dipangkas, menjadi hanya 70 menit.

Menurut Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN Danis Hidayat Sumadilaga untuk mendukung kegiatan Upacara Bendera 17 Agustus nanti akan difungsionalkan Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3B, dan 5A sebanyak satu jalur dan satu arah. Progresnya sudah diaspal, targetnya satu jalur, satu arah, tiga lajur.

Masih banyaknya pekerjaan di IKN y ang belum rampung jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 membuat Presiden Joko Widodo buka suara. Menurut Presiden semua pihak harus memahami, jangan membayangkan IKN sudah jadi sempurna pada 17 Agustus 2024.
"Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar. IKN itu kan bukan dibangun dua tahun tiga tahun, ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang. Mungkin 15-20 tahun," ujar Presiden.

Terkait rencana Presiden Joko Widodo berkantor di IKN bulan Juli ini, ia menuturkan masih melihat kesiapan infrastruktur dasar sebelum berkantor di IKN. Jokowi memang mengakui, target semula berkantor di ibu kota baru tersebut pada Juli 2024. Faktanya, sejauh ini pembangunan sejumlah infrastruktur terkendala karena hujan terus-menerus. "Ya melihat tadi, kesiapan infrastruktur dasar . Kalau itu siap baru berkantor. Kemarin memang targetnya Juli, tetapi lihat di IKN, tiap hari hujan terus, hujannya deras banget," kata Jokowi.

Saat ini di IKN instalasi dasar seperti air dan listrik terus dikerjakan. Instalasi listrik sudah terpasang meski tetap membutuhkan waktu untuk mampu menerangi seluruh kawasan ibu kota baru tersebut.

Berbeda dengan Presiden, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono masih tetap optimis Presiden Jokowi bisa berkantor di IKN. Menurutnya terlalu cepat menyimpulkan Presiden batal berkantor di IKN pada Juli ini.

Terlebih, bulan Juli saat ini masih berlangsung sehingga instalasi fasilitas utama terus dikejar. "Juli itu sampai tanggal 31, sejak dulu saya katakan pertengahan Juli air akan masuk, listrik sudah masuk," kata Basuki. Bukan hanya ketersediaan air dan listrik saja, Basuki juga memastikan fasilitas energi dan komunikasi juga akan tersedia di bulan Juli ini.

Basuki juga menjelaskan soal rencana dirinya berkantor di IKN bulan ini. Banyak kekhawatiran rencana itu akan gagal karena hingga pertengahan bulan Juli ini belum juga berkantor di IKN. Menurut Basuki, dirinya akan berkantor di IKN ketika semua infrastruktur dasar siap. Sampai saat ini semuanya hampir siap, misalnya saja rumah tinggal sudah ada, fasilitas air sudah ada, listrik pun sudah ada. Namun, semua fasilitas tersebut butuh disambungkan, hal itu lah yang membutuhkan waktu.

Demi Menarik Investor Datang,Terbitlah HGU Dua Abad

Hujan sangat deras yang akhir-akhir ini jatuh di kawasan IKN dituding jadi salah satu kendala yang menghambat pekerjaan pembangunan di IKN. Presiden Joko Widodo mengungkapkan banyak sekali pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur mundur dari jadwal. Curah hujan yang tinggi jadi masalah utamanya, dan itu mengganggu proses pembangunan di IKN.

Persoalan lainnya yang menghambat percepatan pembangunan di IKN, proyek ini masih kurang menarik buat investor. Itu sebabnya pemerintah pun membuat gebrakan baru agar Proyek IKN menjadi sexy di mata investor. Pemerintah pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam peraturan itu disebutkan, pemerintah akan memberikan maksimal dua siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah bisa mengawal apakah pelaku usaha mau lanjut ke siklus ke-2 atau tidak.

Untuk Hak Guna Usaha (HGU) ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, melalui Perpres ini HGU di IKN maksimal bisa sampai 190 tahun.

Presiden Jokowi pun blak blakan soal keuntungan terbitnya Prepres tersebut bagi Indonesia, khususnya dalam rangka membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya aturan ini dibuat agar Otorita IKN bisa menjaring lebih banyak investor ke IKN. Sesuai dengan UU IKN, pemerintah ingin Otorita IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri.

Investasi, sangat diperlukan untuk membangun Kota Nusantara. Sebab, pemerintah cuma bisa membangun infrastruktur dasar dan fasilitas kantor pemerintahan saja. Dana dari APBN hanya untuk membangun kawasan inti saja. Selebihnya, untuk menjadi sebuah kota yang maju, Kota Nusantara bakal dibangun oleh swasta. Itu sebabnya, investasi ke IKN harus memiliki daya tarik yang besar buat para pemodal.

Selain HGU, dalam Perpres yang ditandatangani Presiden pada 11 Juli 2024 ini diatur juga lamanya Hak Guna Bangunan (HGB) dan hak pakai. Disebutkan skema yang sama juga ditetapkan, diizinkan dulu satu siklus dan bisa menambahkan satu siklus tambahan. Untuk dua hak tanah tersebut waktu paling lama untuk satu siklus pengelolaannya hanya 80 tahun. Bila bisa sampai dua siklus artinya maksimal bisa mencapai 160 tahun.

Bertentangan dengan UU Agraria

Dasar dari terbitnya Perpres Nomor 75 Tahun 2024 itu adalah UU Nomor 21 Tahun 2023. UU ini merupakan revisi dari UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kebijakan HGU tersebut sudah disorot sejak Rancangan Undang-undang atau RUU ini disetujui pada September 2023 lalu.

Kala itu RUU tersebut mendapat sejumlah kritik. Pasal 16A menyebutkan bahwa jangka waktu pemberian berbagai jenis hak atas tanah tersebut sangat panjang. HGU, misalnya, dapat diberikan dalam dua siklus, masing-masing dengan jangka waktu paling lama 95 tahun alias 190 tahun.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, mengatakan RUU IKN itu dinilai mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup di lokasi proyek. DPR dinilai gagal melahirkan jaminan perlindungan hak masyarakat, terutama masyarakat adat setempat.

Menurut Dewi, pengaturan dua siklus pemberian hak atas tanah di IKN dalam Pasal 16A bermasalah lantaran tak dikenal dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jangka waktu hak atas tanah ini bahkan lebih panjang dibanding Agrarische Wet 1870, produk kolonial yang hanya memberi konsesi selama 75 tahun.
“Regulasi HGU di IKN sekarang diberikan 190 tahun dalam dua siklus. Ini lebih kolonial dari aturan kolonial,” ujar Dewi.

Pihaknya menilai rancangan ketentuan baru ini sarat kepentingan investor agar mau menanamkan modal di IKN. “Agar investor tertarik, sehingga pemerintah memberikan jaminan hukum hak atas tanahnya sangat panjang,” kata Dewi. “Pemerintah seperti sudah memberikan cek kosong kepada investor agar mau menanamkan modalnya di IKN.”

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, punya pandangan yang kurang lebih sama. Niat pemerintah memberikan HGU selama nyaris dua abad dalam dua siklus ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Dua siklus pemberian HGU yang bisa mencapai 190 tahun itu tidak dilandasi rasio logis yang memadai. Karena bagaimana pun, kata dia, aturan pertanahan tetap harus tunduk kepada UU Pokok Agraria sebagai umbrella act.

Setelah terbitnya Perpres 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara ini memang membuat investor khususnya investor asing jadi lebih tertarik menanamkan fulusnya di IKN. Dengan demikian pembangunan Ibu Kota baru benar-benar segera terwujud.

Mengakselerasi Kawasan Pengembangan dan Daerah Penyanggah

Hendri Irawan

PEMBANGUNAN Ibu Kota Nusantara (IKN) saat ini terus dipacu dan terkonsentrasi di zona inti seluas kurang lebih 56.180 hektare (ha). Adapun total luas wilayah darat IKN lebih kurang 256.142 ha, sementara wilayah perairan laut IKN kurang lebih 68.189 ha.
Selain zona inti, wilayah darat IKN juga ada kawasan pengembangan seluas kurang lebih 199.962 ha. Kawasan pengembangan berikut daerah penyanggah IKN harus bersinergi dan bertumbuh dengan baik bersama-sama IKN. Hal ini mutlak dilakukan supaya ada akselerasi dan jangan sampai kawasan pengembangan dan daerah penyangga IKN merasa dianaktirikan.

Diketahui, pembangunan IKN di sebelah selatan akan berbatasan langsung dengan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Teluk Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Barat, Kecamatan Balikpapan Utara, dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.

Adapun di sebelah barat, wilayah IKN akan berbatasan langsung dengan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. Di sebelah utara, IKN berbatasan dengan Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Loa Janan, dan Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara serta di sebelah timur IKN berbatasan langsung dengan Selat Makasar.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong kesiapan daerah-daerah penyangga (Hiterland) Ibukota melalui Perpres Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibukota Nusantara (IKN). Pemerintah Daerah (Pemda) akan berperan sebagai penyangga, sekaligus mitra IKN menjadi SuperHub dalam mendukung kebutuhan IKN.

Daerah mitra akan menyusun kebutuhan prioritasnya, termasuk dalam aspek pemetaan daerah. Kolaborasi dan sinergi antara IKN dengan daerah mitra sangat diperlukan untuk membentuk supply chain yang akan terbentuknya kawasan transit dalam upaya menumbuhkan perekonomian sekitar. Selain Pemda, keterlibatan seluruh pihak terutama BUMN, swasta, dan investor luar juga dibutuhkan dalam mengakselerasi pembangunan di kawasan pengembang dan daerah penyanggah IKN.

Diketahui pula, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggelontorkan setidaknya Rp83,42 triliun menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk pembangunan IKN. Dalam diskusi virtual, Kamis (11/7/2024), Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi mengungkapkan, pelaksanaan paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi 3 batch.

Untuk infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI, masuk ke dalam batch 1. Jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20%. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71%. Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61%. Saat ini progress fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11% (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun.

Terdapat 9 Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang. Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.

Kesembilan WP tersebut dibangun dalam 5 tahap. Adapun saat ini masuk dalam tahap pengerjaan tahap pertama, dimulai tahun 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024. Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir.

Di samping itu, pada tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan pada September 2024. Terakhir, pemerintah juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas.

Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan terpadu. Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan.

Paling anyar, pembangunan yang dilakukan di kawasan pengembangan IKN adalah pembangunan ruang hijau Taman Buah Puspantara di Desa Suko Mulyo, Kec Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Launching proyek taman buah ini dilakukan pada Senin (8/7/2024) lalu.

Acara launching yang ditandai dengan penanaman pohon Nangkadak ini sebagai bentuk nyata dukungan Industri Hulu Migas dalam pembangunan IKN yang selaras dengan kelestarian alam. Sebuah pesan harmoni, bagaimana selayaknya manusia hidup berdampingan dengan alam yang tetap lestari.

Program sinergi antara Industri Hulu Migas bersama OIKN diawali dengan program penghijauan yang dilakukan oleh KKKS ENI Indonesia yang melibatkan aparatur dan warga Desa Suko Mulyo yang berada dalam kawasan IKN. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara multiyears selama empat tahun dengan ruang lingkup kerja sama berupa penyediaan area ruang hijau, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemantauan serta pemberdayaan masyarakat petani di Desa Suko Mulyo dan pembangunan sarana dan prasarana pendukung taman buah.

Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri menjelaskan bahwa Taman Buah Puspantara berdiri di Tanah Kas Desa Suko Mulyo, seluas kurang lebih 14 ha, yang mana dalam tata ruang IKN masuk ke dalam Kawasan Pengembangan IKN dengan fungsi sebagai area budidaya pangan. Bahkan, Desa Suko Mulyo berlokasi di IKN Timur 1, diproyeksi menjadi kawasan premium karena nantinya diperuntukkan sebagai lokasi wisata dan kebugaran.

Taman Buah Puspantara ini merupakan proyek jangka panjang yang nantinya akan dibangun zona-zona produksi buah nusantara yang unggul. Harapannya Taman Buah Puspantara ini dapat menjadi sentra tanaman buah di IKN untuk mendukung ketahanan pangan demi mewujudkan Kota Hutan Berkelanjutan di IKN, serta dapat memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat setempat. Selain itu juga sebagai ruang hijau yang bermanfaat untuk warga healing dan berwisata sejenak dari hiruk pikuk kehidupan.

Kepala Desa Suko Mulyo, Mustain, berharap adanya Taman Buah Puspantara ini dapat memberikan sumber penghidupan baru, khususnya bagi masyarakat Desa Suko Mulyo. Tidak hanya membangun taman buah, dukungan dan dampingan untuk pelatihan pertanian dari OIKN, Hulu Migas, dan ENI, sebagai pengembangan sosial ekonomi ke depannya akan kami lakukan terus supaya pengembangan Taman Buah Puspantara bersifat inklusif dan menjamah seluruh kalangan.

Sementara itu, dalam rangka memastikan kesiapan dan keberhasilan IKN dan memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi di lapangan., Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian PUPR dan OIKN yang tergabung dalam Tim Komunikasi antar K/L melaksanakan kunjungan kerja bersama ke IKN, pada Jumat (19/07/2024).

Kunjungan kerja ini dilakukan ke beberapa lokasi yang disiapkan pemerintah seperti Plaza Seremoni, Kantor Presiden, dan Intake Sungai Sepaku. Dalam kunjungan tersebut, rombongan meninjau fasilitas dan infrastruktur yang berkaitan dengan kesiapan lokasi upacara HUT RI ke-79 di IKN.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara Danis H Sumadilaga menjelaskan berbagai progres perkembangan terkini pembangunan IKN, seperti kesiapan lapangan upacara, kantor presiden, dan infrastruktur air untuk mendukung kelancaran perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Di IKN sudah ada sumber air baku, selain itu ada sumber lain yaitu Bendungan Sepaku Semoi. Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku adalah 3000 liter per detik. Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi adalah 2.500 liter per detik. Untuk tahap satu sumber air baku yang akan digunakan bersumber dari Intake Sepaku. Ini yang akan diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake ini kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan, dari sana didistribusi ke setiap persil setiap gedung yang menjadi air bersih yang nanti digunakan di IKN.

Selain itu, tol dari Balikpapan menuju IKN ditargetkan dapat difungsikan pada 17 Agustus 2024 nanti. Pada saat ini Kementerian PUPR sedang membangun tol yaitu sesi 3A, 3B dan 5A yang progresnya rata-rata sudah 90 persen, yang akan kita fungsionalkan satu jalur dengan masing-masing tiga lajur dan dua lajur untuk digunakan menuju IKN.

Saat ini, perjalanan darat untuk sampai ke IKN dari Balikpapan kurang lebih dua setengah jam. Melalui tol baru, perjalanan darat dapat ditempuh dengan satu jam perjalanan darat, sehingga menghemat satu setengah jam. Mudah-mudahan pada 17 Agustus itu sudah bisa terealisasi.

Kolaborasi bersama tim terpadu antara lembaga dan pemerintah untuk menyampaikan informasi terkini dan tepat mengenai IKN. Karena komunikasi dan informasi publik yang terpadu adalah pilar sosialisasi yang sangat penting dalam memberikan pemahaman masyarakat atas keberadaan IKN.