Lima KSAD di Era Presiden Jokowi, Siapa Selanjutnya?

Jenderal TNI Agus Subiyanto saat serah terima jabatan Panglima TNI. Foto/MPI/Aldhi Chandra Setiawan

JENDERAL TNI Agus Subiyanto yang baru beberapa hari menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), diusulkan menjadi calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) oleh Presiden Joko Widodo. Setelah disetujui DPR, Agus dilantik menjadi Panglima TNI.

Catatan SINDOnews, Agus dilantik menjadi KSAD pada Rabu, 25 Oktober 2023. Pelantikan Agus didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89/TNI Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat. Agus yang sebelumnya menjabat Wakil KSAD, menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” ujar Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada Agus.

Belum sepekan menjadi KSAD, Agus langsung diusulkan menjadi calon Panglima TNI, menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang pensiun akhir November 2023. Pada 31 Oktober 2023, Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan pihaknya telah menerima Surat Presiden tentang calon Panglima TNI yang diserahkan langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

"Pimpinan DPR sudah menerima Surpres dari Presiden terkait dengan usulan pengganti calon Panglima TNI yang diusulkan oleh Presiden, yang mana Laksamana TNI Yudo Margono akan memasuki masa pensiun," ujar Puan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Uji kelayakan dan kepatutan pun digelar Komisi I DPR pada 13 November 2023. Mengusung visi misi PRIMA yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif, Jenderal Agus berhasil meyakinkan anggota Komisi I DPR bahwa dia layak menjadi Panglima TNI. Komisi yang dipimpin Meutya Viada Hafid itu pun menyetujui Jenderal Agus menjadi Panglima TNI.

Persetujuan Komisi I DPR dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 21 November 2023. Jalan Agus mulus. Rapat Paripurna DPR menyetujui dirinya menjadi Panglima TNI. "Apakah laporan Komisi I DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI pergantian Yudo Margono dan menetapkan Agus Subiyanto sebagai Calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui?" tanya Puan dalam rapat paripurna.

"Setuju," jawab anggota dewan secara kompak.

Keesokan harinya, Rabu, 22 November 2023, Agus dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Dasar pelantikannya, Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 102/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2023.

"Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” ujar Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

Pada hari yang sama, dilakukan serah terima jabatan (sertijab) Panglima TNI dari Laksamana TNI Yudo Margono kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto. Laksamana TNI Yudo Margono resmi menyerahkan jabatan Panglima TNI kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Prosesi sertijab Panglima TNI dari Yudo kepada Agus dilakukan melalui penyerahan simbolis penghormatan dan penyerahan Panji TNI Tri Dharma Eka Karma. Setelah itu, keduanya menandatangani naskah sertijab yang diawali oleh Yudo Margono dan diikuti Agus Subiyanto.

Agus bukanlah KSAD pertama yang diangkat menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Catatan SINDOnews, ada tiga KSAD yang diangkat menjadi Panglima TNI di era pemerintahan Presiden Jokowi. Sebelum Agus, ada nama Andika Perkasa dan Gatot Nurmantyo.

Diketahui, sejak Jokowi menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014, tercatat lima sosok jenderal menjadi KSAD. Pertama, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Gatot diangkat menjadi KSAD oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 25 Juli 2014. Dia tetap menjabat KSAD hingga 15 Juli 2015 atau pada masa pemerintahan Jokowi. Gatot kemudian dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Jokowi pada 8 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 49/TNI Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI yang telah ditandatangani Presiden Jokowi tertanggal 6 Juli 2015.

Posisi Gatot sebagai KSAD kemudian digantikan oleh Jenderal TNI Mulyono yang menjabat 15 Juli 2015-22 November 2018. Posisi KSAD menjadi jabatan tertinggi Mulyono di dunia militer lantaran dia memasuki masa pensiun.

Setelah Jenderal TNI Mulyono, giliran Andika Perkasa yang menjadi KSAD. Andika yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal, dilantik sebagai KSAD pada 22 November 2018. Pangkatnya pun naik menjadi Jenderal.

Karier militer menantu tokoh intelijen AM Hendropriyono ini melesat menjadi Panglima TNI pada 17 November 2021. Pelantikan Andika Perkasa dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 106/TNI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Keppres tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 November 2021.

Setelah Jenderal Andika naik menjadi Panglima TNI, giliran Dudung Abdurachman menjadi KSAD. Mantan Pangdam Jaya itu dilantik sebagai KSAD pada 17 November 2021. Sebelum menjabat KSAD, pangkat Dudung Letjen dan menjadi Pangkostrad. Jenderal TNI Dudung Abdurachman menjadi KSAD hingga 25 Oktober 2023 atau mendekati masa pensiun.


Serah Terima Jabatan KSAD dari Jenderal TNI Dudung Abdurachman kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto. Foto/Dok Puspen TNI

Kemudian, Agus Subiyanto yang sebelumnya menjabat Wakil KSAD dan berpangkat Letjen, dilantik menjadi pengganti Jenderal Dudung. Agus dilantik sebagai KSAD pada 25 Oktober 2023. Hampir sebulan kemudian, tepatnya 22 November 2023, Jenderal TNI Agus Subiyanto dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi. Dzikry Subhanie, Jonathan Simanjuntak, Raka Dwi Novianto, Muhammad Farhan

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Foto/MPI/Aldhi Chandra Setiawan

Setelah dilantik menjadi Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (22/11/2203) pagi di Istana Negara, Jenderal TNI Agus Subiyanto ditanya soal siapa yang akan menggantikan posisinya sebagai KSAD. Agus tak mau menjawab panjang lebar soal sosok tersebut.

"Belum, belum. Kita lihat saja bintang tiga yang eligible," kata Agus.

Sehari sebelumnya, Agus mengatakan posisi KSAD akan diisi oleh perwira tinggi bintang tiga yang punya jabatan strategis.
"Jadi kalau KSAD itu calonnya ya bintang tiga yang memiliki jabatan strategis," kata Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Agus berkata, jabatan di lembaga militer telah diatur ketat oleh sistem strata. Ia mencontohkan, jabatan Pangdam tak bisa dijabat oleh prajurit bintang satu.

"Jadi stratanya kalau di militer itu kelihatan, kalau misalnya mau jadi pangdam itu siapa, enggak mungkin dari bintang satu pangdam. Itu baru melalui jabatan bintang dua yang promosi gitu kan. Begitu," urainya.

"Menjadi wakasad juga begitu, bintang dua yang eligible. Itu dari pangdam biasanya. Tinggal orang yang menonjol, yang berprestasi," tambah Agus.

Siapa yang akan dipilih Presiden Jokwi menjadi KSAD? Diketahui, dalam Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.

Selanjutnya, di ayat (3) disebutkan bahwa Kepala Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari Perwira Tinggi aktif dari angkatan yang bersangkutan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier. Dan, di ayat (4) tertulis bahwa Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan keputusan Presiden.

Presiden Jokowi yang ditanya soal sosok KSAD baru, mengatakan bahwa dirinya belum memutuskan sosok tersebut. “(Nama KSAD) Belum. Minggu depan ini saya kira kita putuskan,” kata Jokowi di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2023).

Saat ditanya apakah Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak merupakan sosok yang akan menjadi KSAD baru, Jokowi enggan memastikan. Namun, dia menyebut bahwa jenderal bintang tiga itu memang salah satu kandidat. "Salah satu kandidat, iya," ungkap Jokowi.

Ketika ditanya mengenai kandidat-kandidat lain, Jokowi juga enggan bersuara. Ia hanya menjawab pertanyaan awak media dengan berkelakar. "Yang lain," ucap Jokowi.

Untuk diketahui, dari empat KSAD yang dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Jokowi, tiga di antaranya berlatar belakang Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Mereka adalah Mulyono, Andika Perkasa, dan Dudung Abdurachman. Hanya Agus Subiyanto yang sebelum dilantik menjadi KSAD merupakan Wakil KSAD. Raka Dwi Novianto, Achmad Al Fiqri, Dzikry Subhanie, Jonathan Simanjuntak

Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak. Foto/Dok Penkostrad

Siapa yang akan diangkat menjadi KSAD masih menjadi teka-teki. Namun, dari belasan perwira tinggi berpangkat letnan jenderal (letjen), ada dua sosok yang pernah bekerja di lingkaran Jokowi.

Menurut pengamat militer Anton Aliabbas, secara normatif ada 15 orang berpangkat letjen yang punya peluang jadi KSAD.
Dari 15 letjen ini, kata Anton, ada dua orang yang pernah bekerja di lingkungan Jokowi. Keduanya adalah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) Letjen TNI Maruli Simanjuntak (mantan Danpaspampres/Akmil 1992) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto (mantan Sesmilpres/Akmil 1989).

"Jika dilihat dari usia pensiun, maka rentang usia Maruli lebih panjang ketimbang Suharyanto. Suharyanto akan pensiun pada September 2025, sementara Maruli pada Februari 2028," ujar Anton kepada SINDOnews, Kamis, 23 November 2023.

Anton menambahkan, dari sisi pendidikan, Maruli maupun Suharyanto sama-sama telah mengikuti semua jenjang pendidikan pengembangan seperti Sesko TNI AD, Sesko TNI, dan Lemhannas.

Riwayat penugasan keduanya pun juga sama-sama bervariasi, mulai dari pasukan tempur hingga teritorial. Maruli terlihat lebih banyak pengalaman di pasukan tempur terutama Kopassus. Sedangkan Suharyanto memiliki riwayat penugasan beragam, mulai dari batalion Linud-Raiders, guru militer, BIN, komandan teritorial, Sesmilpres, hingga BNPB.


Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Foto/Tangkapan layar YouTube BNPB Indonesia

"Mengingat keduanya sama-sama pernah bertugas di lingkaran Jokowi lebih dari satu tahun maka tentu saja, baik kans Maruli maupun Suharyanto, dapat dikatakan berimbang. Dengan demikian, faktor subjektivitas Jokowi akan sangat menentukan siapa yang akan dipilih dari dua nama ini," kata Anton.

Namun, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) ini menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan ada percepatan promosi dari sosok pati yang pernah bekerja di lingkaran Jokowi yang kini masih berpangkat mayjen. Hal ini mengingat masih ada dua pos berpangkat letjen yang masih kosong yakni Komandan Puspom TNI AD dan Komandan Kodiklat TNI AD.

Pada pangkat mayjen, kata Anton, setidaknya ada enam orang yang pernah maupun sedang bertugas di lingkaran Jokowi. Mereka adalah Pangdam Jaya Mayjen M Hasan (mantan Dan Grup A Paspampres/Akmil 1993), Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Widi Prasetijono (mantan ajudan Presiden RI/Akmil 1993), dan Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Bay (Akmil 1993). Ada pula Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo (mantan Komandan Paspampres/Akmil 1994), Danjen Kopassus Mayjen TNI Deddy Suryadi (mantan ajudan Presiden RI/Akmil 1996), dan Sesmilpres Mayjen TNI Rudy Saladin (mantan ajudan Presiden RI/Akmil 1997).

"Dan, dari sisi ketentuan normatif, tidak ada batasan berapa lama jabatan letjen harus diemban sebelum dipromosikan ke jabatan jenderal. Dengan kata lain, promosi kilat tetap dimungkinkan. Meskipun hal ini sebaiknya dihindari agar tidak berdampak pada soliditas dan moral prajurit serta manajemen pembinaan karier prajurit secara keseluruhan," pungkasnya.