PPP Merapat ke PDIP, KIB Tinggal Nama

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono. Foto/MPI/Arif Julianto


KEPUTUSAN Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 membuat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terbelah. KIB yang beranggotakan Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP pun disebut tinggal nama.

Ganjar Pranowo resmi diumumkan sebagai Calon Presiden (Capres) 2024 oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat, 21 April 2023 di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat. Lima hari kemudian, giliran PPP memutuskan mengusung Gubernur Jawa Tengah tersebut sebagai Capres 2024. Hal itu merupakan hasil Rapat Pimpinan Nasional V PPP yang digelar di Sleman, Yogyakarta, Rabu (26/4/2023).

Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, membelotnya PPP dari KIB menunjukkan bahwa saat ini koalisi tersebut telah bubar. "KIB tinggal nama. Karena PPP sudah memutuskan yang tidak dari KIB. Itu artinya KIB pilihan politik sudah terbelah," ujar Adi saat dihubungi MNC Portal, Jumat (28/4/2023).

Adi mengatakan, meski pembubaran terhadap KIB belum disampaikan secara resmi, tetapi dengan adanya dukungan PPP kepada Ganjar membuktikan secara formil KIB telah bubar. "Jadi bagi saya secara prinsip secara praktik sudah bubar jalan meski secara formal belum menyatakan bubar," jelasnya.

Sebelumnya, tiga ketua umum partai politik (parpol) yang tergabung dalam mengatakan akan menggelar pertemuan lanjutan untuk membicarakan nasib KIB dalam Pilpres 2024. Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan, KIB tentu akan menampung aspirasi dari masing-masing parpol.

Diketahui, hanya Golkar dan PPP yang sudah memutuskan capres yang akan diusung. Golkar tetap mengusung Airlangga
Hartarto. Sementara, PPP mengusung Ganjar Pranowo. Satu anggota KIB lainnya, PAN, belum memutuskan capres yang diusung.

"Nah untuk ke depannya, KIB masih melihat, masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan lanjutan," kata Airlangga dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Widya Chandra, Jakarta, Kamis (27/4/2023).

Zulkifli Hasan juga menyampaikan pada saatnya PAN akan mengumumkan siapa capres yang akan diusung untuk tampil di Pilpres 2024. Keputusan itu nantinya akan dibawa ke dalam pertemuan lanjutan bersama KIB. "Masing-masing partai itu akan bisa sama bisa tidak. Jika tidak kita akan berembuk, apakah ada kesepakatan ataukah tidak. Pada akhirnya nanti, masih panjang perjalanannya," ujar Zulhas.

PPP tampaknya mantap mengusung Ganjar. Bahkan, setelah memutuskan mengusung Ganjar dan melakukan pertemuan dengan KIB, petinggi PPP bertemu dengan petinggi PDIP. Kedua parpol bertemu di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/4/2023).

"Antara PDIP dengan PPP ini dekat, bukan hanya lokasinya yang bertetangga di Jalan Diponegoro, Menteng ini. Dari sejarah kelahirannya, PPP ini lahir pada 5 Januari 1973. Sementara PDI, 10 Januari 1973. Jadi PPP ini saudara tua kita, lima hari lebih tua dari PDIP," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Erfan Ma'ruf, Felldy Utama, Kiswondari

Masa Depan Koalisi Besar Setelah PDIP dan PPP Usung Ganjar

Lima ketua umum parpol pendukung pemerintah seusai pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana, Selasa, 2 Mei 2023. Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga ikut pertemuan tersebut. Foto/Carlos Roy Fajarta

Wacana pembentukan Koalisi Besar yang muncul setelah lima parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin bertemu di Rumah PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, kini menjadi menjadi tanya tanya. Sebab, PPP yang rencananya tergabung dalam Koalisi Besar itu, memilih merapat ke PDIP, dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

Diketahui, Silaturahmi Ramadan yang digelar di Rumah PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu, 2 April 2023, awalnya dianggap menjadi babak baru arah koalisi jelang Pilpres 2024. Seusai silaturahmi yang dihadiri Presiden Jokowi dan ketua umum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), muncul wacana pembentukan Koalisi Besar.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merasa ada kesamaan frekuensi antarpimpinan partai politik di KIB (Golkar, PAN, PPP) maupun KKIR (Gerindra dan PKB). Bahkan, Prabowo menyebut dirinya dan pimpinan parpol lain telah masuk tim Presiden Jokowi.

Selain Prabowo, hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menjadi tuan rumah.

Belakangan, PPP memutuskan mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. PPP menjalin kerja sama dengan PDIP yang telah lebih dulu memutuskan mengusung Ganjar. Apakah dengan demikian wacana pembentukan Koalisi Besar meredup? Ternyata tidak.

Petinggi Partai Golkar dan PKB yang menggelar pertemuan di Restoran Hutan Kota Plataran Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/5/2023), sepakat menggagas koalisi inti untuk membentuk Koalisi Besar dalam menghadapi Pilpres 2024. Langkah itu diambil setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Airlangga menjelaskan, Partai Golkar dan PKB telah mempunyai koalisi. Partai Golkar tergabung dalam KIB yang juga beranggotakan PAN dan PPP. Sementara, PKB bersama Partai Gerindra tergabung dalam KKIR.

"Dalam pembahasan selanjutnya, kita berdua berbicara Koalisi Besar, dan Koalisi Besar itu membutuhkan koalisi inti, dan koalisi inti itulah yang kita duduk bersama di mana koalisi inti ini antara Golkar dan PKB," katanya.

Menurut Airlangga, Partai Golkar dan PKB telah membuat tim pemenangan dalam koalisi inti itu. Partai Golkar menunjuk Nusron Wahid, sedangkan PKB diwakili Faisol Riza. "Jadi kedua tim ini tentu akan duduk untuk meneruskan langkah-langkah teknis," katanya.

Airlangga menjelaskan, pembentukan koalisi inti ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Presiden Jokowi, Selasa (2/5/2023) malam. Dalam pertemuan yang dihadiri ketua umum enam parpol pendukung pemerintah itu, kata Airlangga, Presiden Jokowi mengingatkan Indonesia akan hadapi persimpangan jalan untuk menjadi negara maju atau berada di negara berpendapatan rendah dalam waktu 13 tahun mendatang.

"Oleh karena itu, pada hari ini direspons dengan pertemuan PKB dan Partai Golkar bahwa kita siap untuk menjadi inti daripada menjaga pembangunan ke depan, dan juga untuk melakukan komunikasi politik terhadap partai yang memang ingin melanjutkan program ke depan agar kita tidak jatuh menjadi negara berpendapatan rendah," kata Airlangga.

PAN mengaku senang dan gembira atas terbentuknya koalisi inti yang terdiri dari Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan terbentuknya koalisi itu, PAN yakin rencana koalisi besar dapat terwujud.

"PAN senang dan gembira jika rencana Koalisi Besar yang disebut Koalisi Kebangsaan dapat terwujud," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Kamis (4/5/2023).

Menurutnya, terdapat hal positif jika wacana Koalisi Besar dapat terwujud. Pertama, dapat mendulang suara besar lantaran memiliki basis konstituen yang luas cakupannya. Pasangan calon (paslon) yang diusung pun memiliki potensi besar memenangkan Pilpres 2024. "Kedua pergerakan di lapangan dapat lebih efektif dan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan politik rakyat," ujarnya.

Namun, siapa yang akan diusung Koalisi Besar sebagai Capres dan Cawapres 2024 belum diputuskan. Belum ada kesepahaman antara parpol tersebut. Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Presiden Partai Golkar Nusron Wahid membantah Golkar sepakat bergabung ke KKIR yang beranggotakan Partai Gerinda dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, Golkar dan PKB hanya sepakat menjadi jembatan terbentuknya Koalisi Besar Pilpres 2024.

"Bukan begitu, bukan gabung KKIR. Yang benar Golkar dan PKB sama-sama sepakat menjadi anchor atau jembatan terbentuknya integrasi, KKIR dan KIB. Bukan kita yang gabung," kata Nusron Wahid, Jumat (5/5/2023).

Menurut Nusron, KIB yang beranggotakan Golkar, PAN, dan PPP sangat potensial bergabung dengan Gerindra-PKB menjadi sebuah Koalisi Besar. Merger atau integrasi KIB dan KKIR ini dibangun dalam rangka menghindari polarisasi dan framing politik yang tidak sehat dan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi.

"Kita ingin menghindari adanya kutub perubahan dan status quo, kita punya pengalaman pada Pemilu 2014 dan 2019, ada cebong dan kampret, religius dan sekuler. Ini tidak baik dan tidak sehat. Harus dihindari," katanya.

Karena tujuannya adalah merger atau integrasi dua koalisi, menurut Nusron, wajar jika nantinya calon presiden dari KKIR dan wakil presiden dari KIB. "Cukup fair. Kan koalisi dua koalisi. KKIR dan KIB. Kalau presidennya Prabowo dari KKIR dan wakilnya Airlangga dari KIB, kan wajar. Tapi sekali lagi soal capres dan cawapresnya kita serahkan sama ketum masing-masing partai," kata Nusron.

Yang terpenting, kata Nusron, dalam bangunan Koalisi Besar ini nanti mempunyai kesamaan niat untuk menang terlebih dahulu dalam Pilpres 2024. Jika niatnya sudah sama, masalah tokoh dan calonnya menjadi mudah ditentukan. "Nawaitunya harus menang dulu. Kalau sudah sama. Pasti tokoh yang dicalonkan adalah tokoh yang diyakini membawa angin, aura, dan kontribusi kemenangan. Saya yakin calon kami dari KIB akan punya kontribusi yang signifikan dalam kemenangan," kata Nusron.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Faisol Riza menyebut Golkar sepakat bergabung KKIR. Kesepakatan itu hasil pertemuan antara Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Senayan. "Golkar memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan, Gerindra dan PKB membutuhkan itu untuk membuat Indonesia semakin maju," kata Faisol, Kamis (4/5/2023).

Faisol melanjutkan, pasangan capres dan cawapres yang akan diusung tetap merujuk pada kesepakatan antara PKB dengan Gerindra. Pada pembahasan antara PKB dan Gerindra pasangan untuk Pilpres 2024 yakni Prabowo Subianto dan Cak Imin.

Di sisi lain, Partai Gerindra tetap mengusung ketua umumnya, Prabowo Subianto, sebagai Capres 2024. Hal ini sekaligus menepis isu bahwa Prabowo akan diposisikan sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Isu itu berembus saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang enam ketua umum (ketum) parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Selasa 2 Mei 2023.

Isu mengenai adanya pembahasan tersebut diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy. "Itu hoaks, hoaks. Hoaks, hoaks ya," kata Waketum DPP Partai Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/5/2023).

Habiburokhman menegaskan, tidak ada pembahasan yang coba menyimulasikan Ganjar sebagai capres dan Prabowo sebagai cawapresnya di dalam pertemuan di Istana. "Tapi yang jelas enggak ada pembahasan Pak Prabowo, apa Ganjar-Prabowo enggak ada, kita enggak tahu si Pak Rommy dapatnya dari mana," ujarnya. Achmad Al Fiqri, Wahab Firmansyah, Felldy Utama

Bongkar Pasang Koalisi Masih Mungkin Terjadi

Bongkar pasang koalisi jelang Pilpres 2024 masih mungkin terjadi. Apalagi, tahapan pendaftaran pasangan capres-cawapres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih cukup lama, yakni 19 Oktober 2023-25 November 2023.

"Bongkar pasang koalisi masih mungkin terjadi karena politik cair. Kata kuncinya adalah kepentingan. Semakin para pihak bisa memaksimalkan perolehan kepentingannya, maka semakin memungkinkan koalisi itu terbentuk secara kuat," ujar pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) Robi Nurhadi kepada SINDOnews, Jumat (5/5/2023).

Robi mengambil contoh KIB. "KIB itu kenapa kemudian pecah dengan PPP keluar mendukung PDIP, tentu jawabannya peluang yang dilihat PPP lebih besar untuk mendapatkan kepentingannya. Kalau di KIB 1/3, di PDIP kan 1/2 meskipun 1/2-nya yang satu gemuk (PDIP) yang satu kurus (PPP). Tetapi itu tetap saja menjadi pilihan menarik bagi PPP," jelasnya.

Menurut Robi, dirinya agak ragu partai-partai politik melakukan koalisi berdasarkan aspirasi para pemilihnya atau para pendukungnya. "Saya lebih melihat partai-partai itu melakukan dukungan berdasarkan perolehan kepentingannya yang maksimal atau tidak. Kalau ini yang menjadi habit, budaya gaya politik partai-partai saat ini, maka bongkar pasang koalisi masih dimungkinkan terjadi," jelasnya.

Meski demikian, kata Robi, dirinya tidak menyamakan semua parpol melakukan hal demikian. Sebab, ada juga partai-partai yang membangun koalisi berdasarkan aspirasi basis pemilihnya. "Itu relatif tergambar pada Koalisi Perubahan dengan capres Anies Baswedan. Sebut misalnya Nasdem yang sudah mencalonkan Pak Anies dan PKS yang memang basis pemilihnya cenderung ke Pak Anies," kata Dosen FISIP Unas ini.

Soal Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan, mungkin didorong oleh kepentingan ke depan, dalam hal ini karier Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Saya lebih melihat soal masa depan. Kalau AHY bersama Nasdem, maka peluang AHY ke depan lebih memungkinkan untuk menjadi bagian dari regenerasi. Faktor lainnya adalah Pak SBY yang secara histori tidak nyaman-nyaman saja dengan Prabowo maupun dengan Megawati yang menjadi pemimpin koalisi. Jadi memang posisi Demokrat bersama Pak Anies dilihat lebih kuat dibandingkan kemungkinan dengan bongkar pasangnya."

Soal koalisi yang akan dibangun Prabowo Subianto, Robi melihat hal itu sangat tergantung dengan kemampuan calon wakil presidennya, termasuk dari sisi finansial dan tambahan dukungan suara kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. "Kalau di situnya menguat dan memberi keyakinan kepada para anggota koalisi, maka bisa terbentuk koalisi Prabowo dan anggotanya," katanya.

Robi pun melihat Partai Golkar dan PAN masih bisa bergerak ke sana kemari jelang Pilpres 2024. "Ini yang kemudian menarik untuk dilihat perkembangannya seperti apa," ujarnya.

Tiga Paslon di Pilpres 2024

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis Fadhli Harahab melihat bahwa melihat perkembangan manuver elite politik akhir-akhir ini, diperkirakan tiga calon akan ikut bertarung Pilpres 2024. Ketiganya adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Dia mengatakan setelah PPP juga ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, maka dengan sendirinya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bubar. "Sikap PPP yang ikut PDIP tentunya membuat kapal KIB pecah, sekocinya mencar-mencar. Apalagi Golkar sebagai nakhodanya mulai oleng dan memilih mendekat ke KKIR," katanya.

Fadhli menduga parpol yang tergabung dalam KIB akan mencari perahu yang lebih besar dan dapat mengakomodir kepentingan kelompoknya. "Berbagai kemungkinan masih bisa terjadi. Kalau PPP sudah memastikan sikap ikut bersama PDIP dan Golkar sudah merapat ke KKIR, maka PAN tinggal menunggu waktu," ujarnya.

Melihat gelagat elite PAN dan berbagai pernyataannya, Fadhli pun menilai partai berlambang matahari itu akan merapat ke barisan PDIP dan PPP. "PDIP, PPP, dan PAN usung Ganjar Pranowo. Gerindra, PKB, dan Golkar usung Prabowo. Dan terakhir Demokrat, Nasdem, dan PKS usung Anies," pungkasnya. Dzikry Subhanie, Achmad Al Fiqri