Dibayangi Resesi Dunia, Badai PHK Mulai Menerpa

Klaim JHT dan JKP Meningkat di Tengah Maraknya PHK

Seiring gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi belakangan ini sebagai imbas tingginya ketidakpastian ekonomi global, BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) mulai melihat tren kenaikan klaim pada program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) hingga JHT (Jaminan Hari Tua).

Anggota Dewan Pengawas BPJSTK Subchan Gatot mengatakan, kondisi pelemahan ekonomi global yang terjadi saat ini akan terus berlanjut hingga tahun depan. Diperkirakan olehnya kondisi pelemahan ekonomi global tersebut akan membuat daya beli masyarakat terganggu dan membuat lemahnya permintaan di pasar. Hal itu tentu bakal berdampak pada perusahaan dengan melakukan efisiensi karyawan dan PHK.

"Penurunan produksi yang ada di beberapa industri garmen dan tekstil, itu akan terkoreksi paling tidak sampai dengan bulan Juni 2023, artinya ada penurunan kurang lebih sebesar 50% di dalam produksi dari perushaan tersebut," kata Subchan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi IX, Selasa (15/11/2022).

Subchan juga menjelaskan, hal itu menimbulkan potensi dari peningkatan klaim pada program JKP hingga JHT ketika banyak perusahaan merumahkan karyawannya. "Sehingga akan berpengaruh dampaknya pada tenaga kerja aktif kita, sehingga ditengarai ada rasio klaim yang meningkat terkait dengan JHT dan JKP," ujarnya.

Adapun data BPJS Ketenagakerjaan per Oktober 2022 menunjukkan, sudah mulai terlihat kenaikan tren klaim JHT dan JKP. Bahkan pada bulan Oktober 2022 lalu, kenaikannya mencapai 105% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, September. Hal itu ditengarai dari maraknya PHK yang dilakukan perusahaan.

Pada bulan September 2022, BPJSTK membayarkan klaim JHT mencapai Rp1,05 miliar, meningkat pada bulan Oktober menjadi kurang lebih Rp2,1 miliar. "Per posisi hari ini penerima JKP kalau dilihat pada bulan Oktober ini terjadi peningkatan dua kali lipat dari 1.056 ke 2.169," ujar Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.

Antisipasi Kondisi Ekonomi Global, GOTO Pangkas 1.300 Pekerja

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO ) akhirnya mengumumkan secara resmi keputusan perusahaan untuk merasionalisasi jumlah karyawannya. GOTO melakukan perampingan terhadap 1.300 orang pekerja atau sekitar 12% dari total karyawan tetapnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi perusahaan, Jumat (18/11/2022), manajemen GOTO menyatakan rasionalisasi merupakan langkah adaptasi terhadap dampak kondisi makro ekonomi global. Adaptasi itu untuk memastikan kesiapan perusahaan menghadapi tantangan ke depan.

"Perusahaan harus mengakselerasi upaya untuk menjadi bisnis yang mandiri secara finansial dan tumbuh secara sustainable dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan antara lain dengan memfokuskan diri pada layanan inti, yaitu on-demand, e-commerce dan financial technology," tulis manajemen GOTO.

Manajemen GOTO menyebutkan, untuk lebih jauh bernavigasi di tengah kondisi ekonomi global yang semakin penuh tantangan, GOTO harus fokus pada upaya-upaya yang berada dalam kendali perusahaan. Termasuk melakukan rasionalisasi 12% karyawan tetapnya.

Manajemen GOTO mengakui bahwa keputusan sulit itu tidak dapat dihindari agar perusahaan lebih agile dan mampu menjaga tingkat pertumbuhan sehingga terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan pedagang.

Pada kesempatan yang sama, perusahaan menegaskan komitmennya untuk memberi dukungan yang komprehensif selama masa transisi kepada para karyawan yang terdampak. Perusahaan juga menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak memengaruhi layanan GOTO kepada konsumen serta komitmen perusahaan terhadap mitra pengemudi dan pedagang.

Susul GOTO, Ruangguru PHK Ratusan Karyawan

Perusahaan teknologi yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan terbesar di Indonesia - Ruangguru, secara tiba-tiba mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawannya.

Melalui media sosialnya, CEO Ruangguru Adamas Belva Syah Devara membeberkan alasan perusahaan harus melakukan PHK. Belva mengaku gagal merespons gejolak ekonomi global yang berdampak terhadap kondisi perusahaan dalam negeri, termasuk startup rintisannya.

Kondisi ekonomi global yang tidak menentu, ditambah lonjakan inflasi dan suku bunga, membuat iklim investasi dunia memburuk, yang pada akhirnya berdampak terhadap perusahaan. Beban karyawan yang melonjak membuat Ruangguru terpaksa mengambil langkah PHK. "Ini berdampak terhadap komunitas startup teknologi global, termasuk kami di Ruangguru," terangnya.

Namun demikian, startup edutech ini memastikan bahwa pegawai yang terkena PHK akan tetap mendapatkan haknya, yaitu berupa pesangon. "Kami ingin juga menyampaikan bahwa semua yang terdampak telah mendapatkan pesangon," papar Tim Corporate Communication Ruangguru kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (18/11/2022).

Tak hanya pesangon, Ruangguru juga memastikan adanya penggantian hak dan gaji bulanan yang akan dibayarkan secara penuh. Bahkan, asuransi pegawai yang terdampak akan diperpanjang. "Penggantian hak (jika masih ada sisa cuti), sesuai UU yang dibayarkan penuh tanpa potongan dan gaji bulan terakhir bekerja dibayarkan penuh. Kami pun juga memperpanjang asuransi bagi yang terdampak," terang perusahaan.

Sekadar informasi, Ruangguru melakukan PHK terhadap ratusan pegawainya. Namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti berapa pegawai yang terkena PHK.

Dibayangi Resesi, PHK Massal Berpotensi Berlanjut di 2023

Felombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang tengah melanda berbagai perusahaan di berbagai sektor di dalam negeri berpotensi berlanjut di 2023. Hal itu tak lepas dari ancaman resesi yang membayangi ekonomi global tahun depan.

Seperti diketahui, sejumlah perusahaan nasional, mulai dari perusahaan raksasa hingga rintisan, beberapa waktu lalu terpaksa mem-PHK ratusan hingga ribuan karyawannya. Terbaru, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Ruangguru, mengumumkan keputusan untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya.

Pengamat ekonomi yang juga Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, gelombang PHK bisa berlanjut pada tahun depan. Khususnya, pada berbagai perusahaan layanan digital lainnya, mulai dari fintech, edutech hingga healthtech.

Alasannya, kondisi ekonomi yang dibayangi ancaman resesi global menurutnya membuat persaingan pencarian dana dari investor semakin ketat. Karena itu, kata dia, para founder maupun CEO perusahaan digital perlu bersiap untuk menghadapi tekanan yang lebih besar.

Selain itu, Bhima juga meminta pemerintah turun tangan memastikan korban PHK baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak yang diputus masa kerjanya agar mendapatkan hak-hak sesuai peraturan ketenagakerjaan.

"Karena skala PHK-nya masif, Kementerian Ketenagakerjaan harus membuat posko untuk menampung apabila ada hak pekerja yang tidak dibayar penuh, maupun ditangguhkan seperti pesangon dan sebagainya," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Sabtu (19/11/2022).

Bhima menilai pemerintah juga perlu menyiapkan lapangan kerja baru. Dia mencontohkan, korban PHK startup jika memungkinkan dapat diserap oleh anak cucu badan usaha milik negara (BUMN).

"Hal tersebut untuk menghindari pelemahan keahlian karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skill worker, jangan sampai menganggur terlalu lama, sementara Indonesia diperkirakan masih memiliki gap kekurangan 9 juta tenaga kerja di ekosistem digital," tutunya.

Sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) pada Jumat (18/11) mengumumkan PHK terhadap ribuan karyawannya. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari efisiensi beban perseroan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi.

Keputusan PHK tak terhindarkan demi bertahan dan menjaga proses pertumbuhan. Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12% dari total karyawan tetap grup GoTo.