Kuota BBM Subsidi Jebol, Pertalite Tersisa 6,7 Juta KL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membahas rencana penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite yang tahun ini ditetapkan sebesar 23 juta kiloliter (KL). Pasalnya, jumlah tersebut dipastikan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

Kementerian ESDM mencatat, volume Pertalite yang tersisa tinggal 6,7 juta KL. Masalahnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif belum dapat memastikan kepastian adanya penambahan kuota BBM subsidi tersebut. Kendati demikian, Arifin memastikan pemerintah akan terus menjaga ketersediaan BBM tetap aman.

"Angka awalnya 23 juta KL, tapi misalnya ada migrasi orang memakai Pertalite dari Pertamax gitu kan ini jadi mengakibatkan adanya ketidakseimbangan," kata Arifin, di Jakarta, Kamis (11/8/2022).

Arifin menjelaskan, di tengah kenaikan harga minyak dunia yang cukup tinggi dan melonjaknya permintaan BBM, pemerintah harus tetap menjaga pasokan tetap aman. Namun, kata dia, anggaran yang dimiliki pemerintah saat ini cukup terbatas.

Karena itu, Arifin meminta kerja sama masyarakat untuk bijak menggunakan BBM subsidi. "Kita punya anggaran terbatas sehingga memberikan beban tambahan yang terlalu berlebihan. Sekarang pertumbuhan (ekonomi) kita 5,44%. Nah, kita berharap tahun ini kita bisa mempertahankan itu," kata dia.

Kementerian ESDM dan DPR sebelumnya sepakat menambah alokasi kuota BBM jenis Pertalite sebesar 5 juta KL tahun ini. Dengan begitu, maka kuota BBM subsidi untuk masyarakat kurang mampu tersebut akan bertambah menjadi 28 juta KL.

Banggar Tolak Tambah Kuota, Harga Pertalite Dipastikan Naik

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengakui bahwa saat ini pemerintah tengah membahas perihal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite alias BBM Khusus Penugasan.

Pembahasan itu dilakukan setelah adanya keputusan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menolak adanya penambahan subsidi melalui tambahan kuota BBM Pertalite dan Solar Subsidi.

"Ini (penyesuaian harga) juga termasuk dalam kajian yang sedang dilakukan, nanti akan dilihat dan dievaluasi sama-sama. Harga minyak mentah nggak turun-turun ya," tutur Arifin di Kementerian ESDM, Senin (15/8/2022).

"Kalau memang enggak ada alokasinya (penambahan) itu, ya kita harus sesuaikan (harga Pertalite), iya dong kalau enggak naik gimana?" tambahnya.

Selain mengkaji mengenai penyesuaian harga BBM Subsidi, Arifin juga mengakui bahwa pihaknya sedang merampungkan revisi Peraturan Presiden (PERPRES) No 191 Tahun 2014 untuk pembatasan pembeli BBM subsidi dan diharapkan selesai pada Agustus 2022. "Mudah-mudahan setelah 17 Agustus. Ya dalam bulan inilah, dalam waktu dekat harus bisa kita selesaikan," jelasnya.

Sementara itu Dirjen Migas, Tutuka Ariadji mengatakan, bahwa penambahan kuota BBM subsidi saat ini pembahasan terus berjalan bersama dengan tim dan menteri terkait. "Jika melihat dari kebutuhannya, tentu ini kan meningkat, sekarang tinggal menyikapinya bagaimana,” jelasnya.

Namun, imbuh dia, perihal kebutuhan Pertalite dan Solar perlu benar-benar diperhatikan karena masyarakat sangat memerlukan. "Kita terus lihat dari waktu ke waktu, pada saatnya kita akan menyampaikan," kata Tutuka.

Dia memberikan gambaran bahwa kajian yang masih dilakukan lebih jauh adalah soal kondisi Marketing Operation Region (MOR) khususnya dilihat lebih jauh. Mana MOR yang kritis dan mana yang belum. Sebagai informasi, secara nasional MOR terbagi atas 8 bagian yang mewakili sejumlah wilayah di Indonesia.

Adapun soal revisi peraturan pembatasan pembeli BBM Subsidi, saat ini pihak Kementerian ESDM masih mengkaji dan melihat situasi terkini lantaran banyak faktor yang harus dipertimbangkan. "Saat ini belum bisa saya sampaikan sesuatu yang konkret karena masih belum selesai," ujarnya.

Soal Harga Pertalite, Menteri ESDM: Masih Tunggu Pembahasan

Pembahasan opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di internal pemerintah hingga kini masih berjalan. Pembahasan dipastikan alot mengingat kenaikan harga BBM bersubsidi dipastikan sangat berdampak pada daya beli masyarakat secara luas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengaku, hingga kini belum ada keputusan apakah harga Pertalite betul-betul akan dinaikkan."Lagi dibahas (harga Pertalite). Masih koordinasi di Pak Airlangga (Menteri Koordinator Perekonomian)," jelas Menteri Arifin saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (16/8/2022).

Terkait dengan rencana pembatasan Pertalite sebagai upaya menekan konsumsi agar kuota tidak jebol masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi aturan ini sebelumnya dikatakan untuk pembatasan konsumsi Pertalite kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto sebelumnya khawatir rencana kenaikan harga BBM yang saat ini tengah digulirkan oleh pemerintah dapat berdampak pada daya beli masyarakat di tengah pemulihan ekonomi. Hal tersebut menyusul sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang tidak memberikan rekomendasi penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun ini.

Sugeng mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan ulang rencana kenaikkan harga BBM. Mengingat tanpa kenaikan saja, dampak akibat pandemi covid-19 sudah luar cukup biasa bagi perekonomian RI. Sejauh ini, kata dia, Komisi VII tetap memperhatikan dan fokus bagaimana kemampuan daya beli masyarakat.

"Komisi VII sejujurnya takut sekali kalau BBM naik dan listrik akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang akan luar biasa naik, karena tanpa kenaikan harga BBM saja kita sudah merambat naik, itu yang harus kita tekankan," kata Sugeng dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2022 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Senin (16/8).

Menebak Banderol Baru Pertalite Dibandingkan Harga Keekonomiannya

Pemerintah hingga kini masih menggodok rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite jika kuotanya tak ditambah. Penentuan harga baru BBM subsidi ini dipastikan cukup sulit mengingat banyak hal yang mesti ditimbang pemerintah, khususnya daya beli.

Di bagian lain, Pemerintah sudah menggelontorkan subsidi sebesar Rp502 triliun untuk energi, termasuk di dalamnya untuk BBM dan LPG. Dengan subsidi tersebut, BBM jenis Pertalite saat ini dijual di harga Rp7.650 per liter dan Solar dijual Rp5.150 per liter. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan, harga subsidi tersebut terpaut jauh dari harga keekonomiannya.

Lantas berapa harga BBM subsidi yang akan ditetapkan? Hingga saat ini hal itu belum terungkap karena masih menunggu keputusan pemerintah. Sejumlah kalangan, dengan menimbang harga keekonomiannya, memperkirakan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite, akan naik menjadi Rp10.000.

Sementara, jika mengacu pada harga keekonomian, maka harga Pertalite seharusnya berada di atas Rp10.000. Bahkan, BBM nonsubsidi jenis Pertamax yang saat ini dijual di harga Rp12.500 per liter masih berada di bawah harga keekonomiannya.

"Kita lihat harga keekonomian Pertamax Rp15.150 per liter. Namun kita masih memberikan harga eceran Rp12.500 per liter. Demikian juga Pertalite, harga keekonomiannya Rp13.150 per liter, ecerannya masih Rp7.650 per liter," papar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dikutip Kamis (18/8/2022).

Dengan harga keekonomian Pertalite dan Pertamax sebesar itu, lanjut Airlangga, kedua BBM tersebut masih jauh lebih murah jika dibanding dengan harga BBM sejenis di negara-negara lain, terutama di kawasan ASEAN. "Misalnya saja Thailand yang menjual BBM dengan harga Rp19.500 per liter. Kemudian Vietnam Rp16.645 per liter dan Filipina Rp21.352 per liter. Kita masih relatif di bawah ASEAN," terangnya.

Menurut Airlangga, harga BBM ini memang dijaga agar tidak menimbulkan laju inflasi tinggi seperti yang sekarang terjadi di banyak negara. Untuk itu, pemerintah terus mengerahkan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mendorong agar program kebijakan terkait keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi juga komunikasi secara efektif dengan masyarakat.

Namun, karena tingginya konsumsi dan keterbatasan APBN, harga BBM subsidi Pertalite kemungkinan harus disesuaikan. Kendatri demikian, kemungkinan besar banderolnya tak akan dinaikkan sesuai harga keekonomiannya. Lain cerita dengan Pertamax yang bukan BBM subsidi, ada kemungkinan harganya disesuaikan mendekati harga keekonomiannya.