Beragam Insentif Disiapkan bagi Investor di IKN Nusantara

Pembangunan tahap awal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan dimulai tahun depan. Di tahap pertama, pembangunan akan difokuskan pada pengembangan konektivitas, kantor pemerintahan, hingga hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Raharjoe mengatakan, untuk melaksanakan pembangunan tersebut, dibutuhkan partisipasi dari para investor. "Karena itu saya ingin menggelar karpet merah untuk investor, saya ingin ada insentif di IKN, insentifnya harus plus," ujar Dhony dalam konferensi pers, Kamis (9/6/2022).

Karena itu, kata dia, saat ini badan otorita tengah berupaya membangun iklim investasi yang baik bagi proyek-proyek IKN. Salah satunya, untuk perizinan lahan investor tidak perlu turun tangan langsung.

"Pengembang tidak perlu membebaskan lahan lagi, tinggal bicara dengan badan otorita. Juga tersedia insentif," tuturnya. Dia mengatakan, insentif tersebut juga diberikan seperti dalam investasi proyek infrastruktur.

Bahkan, insentif pembangunan infrastruktur akan diberikan lebih besar. "Insentif untuk proyek yang membangkitkan keramaian juga kita akan berikan lebih," janjinya.

Dia menegaskan, demi keikutsertaan investor, selain perizinan yang langsung diurus oleh badan otorita IKN, sejumlah insentif pajak juga tengah diajukan, seperti tax holiday, tax deduction. "Skema retribusi daerah juga ditiadakan dulu. Ini sedang kita godok dengan matang," ungkapnya.

Bahkan, kata Dony, jika di tempat lain ada insentif tax holiday, maka untuk proyek di IKN dirinya berharap akan ada tax holiday plus mengingat statusnya sebagai proyek prioritas strategis nasional.

REI: Pengembang Mancanegara Siap Garap IKN Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diklaim telah menarik banyak pengembang dari berbagai negara untuk ikut serta dalam berbagai proyek pembangunannya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI ) Hari Ganie yang mengaku banyak investor asing yang datang langsung ke REI meminta informasi lebih lanjut terkait potensi proyek di IKN Nusantara.

"Investor asing itu ada yang datang langsung ke REI, minta informasi kepada kita dari berbagai negara, ada Jepang, China, Hong Kong, Spanyol, Singapura, hingga Malaysia," ujar Hari dalam konferensi pers, Kamis (9/6/2022).

Selain itu, kata Hari, banyak juga investor yang datang melalui jaringan REI Internasional yang juga menanyakan potensi pengembangan IKN Nusantara. "Itu semua potensi pengembangan asing yang bisa dibawa oleh REI untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN Nusantara," tuturnya.

Hari menambahkan, para investor tersebut juga memiliki fokus yang berbeda dalam pengembangan, ada yang berfokus membangun perumahan, ada yang fokus dalam fasilitas kota, dan lainnya. "Semuanya mereka bisa lakukan, tinggal skemanya seperti apa yang ditawarkan," kata Hari.

Dia menambahkan, saat ini inisiatifnya ada di Badan Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai pemegang regulasi, kebijakan, dan keputusan. "Itu semuanya ada di pemerintah. Kalau itu selesai kita bisa dipanggil," pungkasnya.

Tak Perlu Beli Tanah, di IKN Pengembang Cukup Investasi Bangunan

Sesuai janji untuk menggelar karpet merah bagi para investor, Wakil Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memastikan para pengembang yang berkontribusi dalam pembangunan tak perlu melakukan pembebasan lahan. Para pengembang cukup berinvestasi membangun properti.

Tak hanya sebagai kemudahan bagi investor, hal ini juga untuk menjawab tantangan percepatan pembangunan IKN Nusantara. "Karena nanti tanah mungkin tidak usah beli, pengembang yang mau cukup menghitung investasi bangunannya," ujar Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Raharjoe dalam konferensi pers, Kamis (9/6/2022).

Dhony menjelaskan, dengan demikian pengembang tak perlu lagi memusingkan persoalan pembebasan lahan. "Dia tidak perlu lagi pusing mikirin tanah, dia cukup mikirin investasi untuk bangunannya saja, kan lebih ringan," lanjut Dhony.

Dengan kemudahan tersebut, diharapkan banyak pengembang tertarik untuk masuk dalam proyek IKN Nusantara, dan pembangunan bisa berjalan lebih cepat. "Perizinan juga sudah kita bantu, jadi berbeda sekali, lebih mudah. Makanya, ada satu swasta lokal yang siap bangun 11.000 rumah, tapi kita belum bisa sebut siapa," kata Dhony.

Dhony menambahkan, aset bangunan para pengembangan nantinya masuk dalam ADP (aset dalam penguasaan), bukan BMN (barang milik negara) meski dibangun di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah.

"Jadi nanti Otorita akan mendapat HPL (hak pengelolaan), HPL ini bisa ditingkat statusnya menjadi HGB di atas HPL, nah HGB diatas HPL ini bisa ada dua kategori," jelas Dhony.

Dia mengatakan, hanya kantor presiden, kantor pemerintah, serta rumah dinas yang nantinya masuk dalam BMN. Sementara, kawasan pertanian, kawasan industri, pusat keuangan, masuk dalam ADP yang bisa dialihkan, diperjualbelikan, dan bisa disewakan.

Investasi di IKN Nusantara Diklaim Banjir Peminat

Sejumlah pejabat pemerintah meyakinkan bahwa sudah banyak investor yang menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Seperti diketahui, tahap pertama pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan awal tahun 2023.

Komitmen investor tersebut antara lain dinyatakan oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyebut sudah banyak investor yang siap berinvestasi di IKN Nusantara. "Banyaklah (investor)," kata Luhut, Senin (13/6/2022).

Di kesempatan berbeda, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa juga mengatakan bahwa pihaknya akan bertemu dengan para investor terkait pembangunan IKN.
"Investor sudah banyak yang menanyakan. Mungkin sebentar lagi kita akan bertemu," kata Suharso.

Suharso menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan pedoman bagi para investor. Pedoman-pedoman tersebut akan rampung dua minggu ke depan.

"Mereka pasti akan minta bagaimana pedomannya seperti apa. Nah pedomannya itu biar lebih tegas lagi kita minta arahan presiden. Jadi tadi presiden telah mengarahkan kepada kami dan dua minggu kedepan mudah-mudahan semua aturan itu sudah selesai," ungkapnya.

Di bagian lain, Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan, IKN Nusantara merupakan megaproyek yang istimewa. Dia menyebutkan, ada pengembang besar yang siap masuk ke proyek tersebut.

"Teman-teman, ini akan ada super-developer besar, kalau kita tidak efisien nanti orientasi bisa berubah IKN ini," ujar Dhony dalam konferensi pers.

Dhony enggan menyebutkan siapa pengembang besar yang bakal menggarap IKN Nusantara. Dia hanya mewanti-wanti kepada para pengembang untuk lebih efisien.

Dhony menjelaskan bahwa secara konsep pembanguan IKN Nusantara sudah memiliki regulasi yang cukup kuat dengan adanya UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Selain itu, sudah ada pula sejumlah aturan turunan, master plan, dan ketersediaan lahan.

"Pemerintah juga sudah menyiapkan APBN untuk membangun ibu kota tersebut, sehingga market-nya sudah disiapkan oleh pemerintah, dengan memindahkan PNS ke IKN Nusantara," tuturnya.