Disuarakan Muhaimin Iskandar, Digemakan Zulkifli Hasan
Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum DPP PKB A Muhaimin Iskandar. Foto/Dok MPIUsulan tentang penundaan Pemilu 2024 kembali bergulir. Jika pada Januari 2022 yang menyuarakannya adalah seorang menteri, kali ini giliran sejumlah ketua umum parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi).
Diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pada 9 Januari 2022 mengatakan kalangan dunia usaha berharap jadwal Pemilu 2024 diundur di tengah masa pemulihan ekonomi. Hal itu diungkapkan Bahlil mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan pemerintahan Jokowi hingga 2027.
Apa yang disampaikan Bahlil itu langsung memunculkan kontroversi, namun akhirnya tenggelam seiring waktu. Sempat mengendap, wacana tersebut muncul lagi. Adalah Ketua Umum DPP PKB yang juga Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024 sekitar 1-2 tahun. Padahal, pemerintah dan DPR telah menyepakati jadwal Pemilu akan digelar tanggal 14 Februari 2024.
Muhaimin mengatakan, usulan ini muncul setelah dirinya melakukan pertemuan tertutup dengan pelaku UMKM, pebisnis, hingga para analisis ekonomi dari berbagai perbankan. Pertemuan itu dilakukan di Ruang Delegasi DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
"Oleh karena itu dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin dalam jumpa persnya.
Gus Muhaimin mengungkapkan, masukan yang didapat dalam pertemuan itu menyangkut adanya momentum untuk melakukan recovery ekonomi nasional terhadap dua tahun pandemi yang sebelumnya dianggap tidak efisien. Meskipun, kata dia, upaya itu telah dilakukan sejak 2021.
"Mereka menyatakan bahwa 2022-2023 akan ada tren dan momentum perbaikan yang dahsyat dan akan ada peluang untuk bangkit lebih baik dibandingkan negara mana pun," ujarnya
Beranjak dari masukan dan hasil kunjungan kerjanya ke berbagai daerah, ia melihat tidak hanya persoalan ekonomi, sosial pendidikan juga mengalami stagnansi dua tahun kemarin. Ia berpendapat, prospek dua tahun ini tidak boleh diabaikan.
"Karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu jangan sampai propek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," tuturnya.
Muhaimin berpandangan, pemilu bisa bermasalah karena ada tiga kondisi. Pertama, para pelaku ekonomi melakukan pembekuan (freeze). Mereka memilih wait and see and stop agresivitas ekonomi saat pemilu. Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan itu biasanya mengakibatkan apa yang disebut uncertainly economy.
"Sehingga mengganggu suasana momentum yang sangat bagus apalagi pasca-G20 ini. Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan, moga-moga tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik," pungkasnya.
Sehari kemudian, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari masyarakat petani di Siak, Riau. Dalam sesi tanya jawab, para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Kabupaten Siak menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo, karena kebijakannya yang telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga.
Namun, Airlangga mengakui bahwa ia juga Ketua Umum Partai Golkar yang harus siap menerima aspirasi itu. "Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat," kata Airlangga.
Termasuk aspirasi untuk minta berkelanjutan program dan minta perpanjangan pemerintahan, Airlangga berjanji akan dibicarakan dengan partai politik yang lain. "Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," kata Airlangga.
Wakil Ketua MPR RI dan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Foto/Dok MPIWacana memundurkan Pemilu 2024 yang dilontarkan Muhaimin Iskandar diikuti Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Zulhas setuju Pemilu 2024 diundur. Salah satu alasannya, kepemimpinan Jokowi masih terbaik sampai saat ini.
"Survei menunjukkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah khususnya Pak Jokowi, itu tinggi sekali. Lebih dari 70 persen, tepatnya 73, persen lebih," kata Zulhas di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2/2022).
Menurut Zuhas, ada lima alasan yang dijadikan pertimbangan. Pertama, pandemi yang belum berakhir ini tentunya memerlukan perhatian keseriusan untuk menangani sehingga pemerintah diminta fokus terhadap hal tersebut. "Kedua, yang kita ikuti, perekonomian belum baik. Pertumbuhan kita rata-rata masih 3-3,5 persen. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih," ujarnya.
Alasan yang ketiga, kata dia, perkembangan terakhir situasi global baik ekonomi, juga konflik antara Rusia-Ukraina dinilai sangat berpengaruh terhadap perekonomian global dan Indonesia. Keempat, anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 juga sangat membebani. Menurutnya, anggaran naik hingga Rp180-190 triliun. "Kelima, keberlangsungan program-program untuk pembangunan karena pandemi dua tahun ini yang tertunda. Itu alasan-alasan yang kita ikuti di berbagai kesempatan," tutur Zulhas yang Wakil Ketua MPR itu. (
Azfar Muhammad, Felldy Utama)