PBB Tak Punya Solusi Cegah Perang Dunia III

Foto/X/@IDF

"Perang Dunia Ketiga mungkin terjadi. Kita harus segera sadar", kata Charles Michel, Presiden Dewan Eropa, pada 26 September di Sidang Umum PBB.

Dalam pidatonya, kepala Dewan Eropa membela perdamaian, demokrasi, dan hukum humaniter internasional. Ini adalah nilai-nilai inti dan prioritas bagi UE di dunia di mana "kita merasa tidak berdaya saat kita menyaksikan tiga konflik besar bercampur menjadi koktail yang meledak-ledak", tegasnya, dilansir UN News.

"Di Ukraina, anggota tetap Dewan Keamanan telah melancarkan perang yang ilegal dan tidak beralasan. Ini adalah upaya untuk memaksakan hukum kekerasan daripada kekuatan hukum. (…) Uni Eropa akan mendukung Ukraina selama diperlukan".

Menanggapi situasi di Gaza, Charles Michel mempertimbangkan kata-katanya: “Kebebasan dan solidaritas. Berdasarkan prinsip-prinsip yang sama, kami mengutuk serangan teroris tercela oleh Hamas. Kami menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera. Israel berhak membela diri dengan tetap menghormati hukum internasional dan prinsip proporsionalitas. Kami menyerukan gencatan senjata segera sesuai dengan perintah Mahkamah Internasional”.

Untuk menyimpulkan pokok bahasan konflik, Presiden Dewan Eropa berkata: “Kehidupan seorang anak yang terbunuh dalam pengeboman sekolah sangat berharga – di Ukraina, di Gaza atau di tempat lain. Martabat seorang perempuan yang telah diperkosa adalah sakral di masa perang maupun damai. Di Sudan, Ukraina, atau di tempat lain. Merampas seluruh makanan dari penduduk adalah kejahatan perang – di Ukraina, Gaza, Sudan, atau di tempat lain. Kejahatan adalah kejahatan. Tidak peduli siapa yang melakukannya, tidak peduli di mana kejahatan itu dilakukan. Kemarahan kami hanya tulus jika bersifat universal.”

Charles Michel mengutuk tindakan destabilisasi saat ini. “Satu hal yang jelas: Iran dan Rusia mengikuti buku pedoman yang sama tentang ancaman nuklir, ambisi imperialis, dan dukungan bagi kelompok teroris yang kejam dan melanggar hukum untuk mengganggu stabilitas tetangga dan negara mereka yang lebih jauh.”



Dalam konteks inilah “Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membebaskan diri dari hak veto yang melumpuhkannya dalam bentuknya saat ini. Dewan Keamanan tidak representatif. Dewan Keamanan hampir tidak sah. Di atas segalanya, Dewan Keamanan tidak lagi efektif. Dewan Keamanan semakin menyerupai mayat hidup."

Sementara itu, Tajay Francis, pengamat geopolitik, mengungkapkan PBB perlu melakukan banyak cara untuk mencegah Perang Dunia III antara NATO dan BRICS. Itu dikarenakan seiring meningkatnya ketegangan antara NATO dan negara-negara dengan ekonomi berkembang seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS), prospek Perang Dunia III tampak mengancam.

"Meskipun banyak orang percaya bahwa pertempuran seperti itu akan membawa bencana bagi dunia, ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghindarinya. Dalam kolom ini, kita akan melihat apa yang dapat dilakukan PBB untuk menghindari Perang Dunia ketiga antara NATO dan BRICS," jelas Francis, dilansir LinkedIn.

Baca Juga: Prediksi 5 Negara yang Tidak Akan Terlibat di Perang Dunia 3, Adakah Indonesia?

Bagaimana PBB bisa mencegah Perang Dunia III?

PBB perlu bersikap proaktif dalam mendorong komunikasi antara kedua belah pihak. Hal ini memerlukan pertemuan para kepala negara NATO dan BRICS untuk melakukan pembicaraan dan negosiasi langsung.

"PBB dapat membantu menutup kesenjangan antara kedua kelompok ini dan menghentikan kesalahpahaman agar tidak berubah menjadi konflik besar-besaran dengan mempromosikan pertukaran ide dan perspektif yang bermanfaat," jelas Francis.

Selanjutnya, PBB harus mencoba mengatasi akar penyebab konflik antara NATO dan BRICS. Ini termasuk menyelesaikan masalah seperti ketimpangan ekonomi, ketidakstabilan politik, dan konflik regional yang telah mendorong permusuhan antara kedua kelompok ini. PBB dapat berkontribusi untuk mengurangi kemungkinan konfrontasi antara NATO dan BRICS dengan mendukung pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan penyelesaian konflik.

Kemudian, PBB harus siap untuk bereaksi dengan cepat dan tegas pada saat darurat. Untuk menanggapi skenario krisis, seperti dengan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian, memberikan bantuan, dan menjadi penengah antara pihak-pihak yang bertikai, diperlukan sumber daya dan kemampuan untuk melakukannya. "PBB dapat membantu menghentikan situasi yang tidak terkendali dengan bersiap untuk bertindak cepat dan tegas," papar Francis.

PBB harus mempromosikan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia. Ini termasuk meminta pertanggungjawaban individu atas tindakan kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia, terlepas dari kewarganegaraan atau kesetiaan. PBB dapat membantu mencegah eskalasi konflik dan membangun budaya perdamaian dan kerja sama dengan mempromosikan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Terakhir, PBB harus menggunakan pengaruh global dan kekuatan pertemuannya untuk membentuk aliansi yang luas dari negara-negara dan organisasi yang ditujukan untuk mencegah Perang Dunia III. "Bersama-sama, komunitas internasional dapat membuat pernyataan yang kuat bahwa pertempuran bukanlah solusi dan bahwa kolaborasi dan diplomasi adalah cara terbaik untuk memastikan perdamaian dan kemakmuran dalam skala global," jelasnya.

Singkatnya, upaya bersama dari PBB dan masyarakat internasional secara keseluruhan diperlukan untuk mencegah terjadinya Perang Dunia III antara NATO dan BRICS. "PBB dapat membantu mencegah konflik global yang dahsyat dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih damai dan sejahtera dengan mempromosikan dialog, mengatasi akar penyebab ketegangan, bersiap untuk bertindak dalam krisis, mempromosikan supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta membangun koalisi mitra yang berkomitmen," jelas Francis.

Israel Telah Menginjak-injak Harga Diri PBB

Foto/UN.org

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan keprihatinan yang kuat terhadap keselamatan pasukan penjaga perdamaian di Lebanon setelah serangkaian insiden selama seminggu terakhir di mana posisi PBB mendapat kecaman dari Pasukan Pertahanan Israel saat mereka melanjutkan serangan mereka di selatan negara itu.

"Pasukan penjaga perdamaian PBB dan tempat-tempat PBB tidak boleh menjadi sasaran serangan," kata dewan keamanan pada tanggal 14 Oktober dalam sebuah pernyataan yang diadopsi secara konsensus oleh 15 anggota dewan. Dewan tersebut mendesak semua pihak untuk menghormati keamanan dan keselamatan Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (Unifil) yang beroperasi di Lebanon selatan.

Dalam beberapa hari terakhir, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) telah menyerang Unifil beberapa kali, merusak kamera, menembaki pasukan penjaga perdamaian secara langsung, dan pada tanggal 13 Oktober, dua tank Israel memasuki kompleks PBB selama 45 menit dan meledakkan bom asap.

Pada hari yang sama, Israel meminta Unifil mundur sejauh lima kilometer dari garis biru yang merupakan perbatasan de facto antara Israel dan Lebanon, untuk menjaga mereka "dari bahaya".



Pada setiap kesempatan, IDF mengklaim bahwa mereka bertindak untuk membela diri terhadap Hizbullah atau bahwa tindakan mereka tidak disengaja. Penjelasan ini gagal meyakinkan seluruh dunia.

AS, beberapa negara Eropa, dan Uni Eropa semuanya telah menyatakan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB tidak boleh dilukai. Sekretaris jenderal PBB, António Guterres, berpendapat bahwa serangan ini dapat merupakan kejahatan perang dan merupakan pelanggaran hukum internasional dan hukum humaniter internasional.

Sejak tahun 1978, Unifil telah kehilangan 337 pasukan penjaga perdamaian, menjadikan Lebanon sebagai operasi penjaga perdamaian PBB yang paling mahal, dalam hal manusia. Namun, terlepas dari risiko-risiko ini, Unifil tetap bertahan.

Selama pengerahan Unifil, IDF telah menekannya baik secara langsung maupun melalui pasukan proksi, Tentara Lebanon Selatan (SLA). Karena itu, Unifil memiliki ingatan kelembagaan yang kuat untuk tetap bertahan dalam keadaan yang paling buruk, sehingga tidak mungkin merekomendasikan penarikan pasukan.

"Terlebih lagi, Dewan Keamanan menyadari bahwa jika Unifil meninggalkan wilayah tersebut, mekanisme penyelesaian konflik yang dipimpin PBB lainnya kemungkinan akan diperlukan di masa mendatang. Logika inilah yang menjadi alasan mengapa mandat Unifil selalu diperbarui – meskipun terkadang selama tiga bulan atau kurang," kata Chiara Ruffa, Profesor ilmu politik di Sciences Po Center for International Studies (CERI), dan Vanessa Newby, Asisten Profesor di Institut Keamanan dan Urusan Global di Universitas Leiden, dilansir sciencespo.

Ancaman terbesar bagi pengerahan Unifil adalah jika satu atau lebih negara penyumbang pasukan memutuskan risikonya terlalu tinggi dan menarik kontingen mereka. Misi Unifil pasca-2006 mencakup jumlah kontingen pasukan Eropa tertinggi dari semua operasi perdamaian di seluruh dunia dengan kontributor utama adalah Italia, Spanyol, Irlandia, dan Prancis.

Dua sektor yang membentuk misi tersebut – sektor barat dan sektor timur – masing-masing dipimpin oleh Italia dan Spanyol. Kontributor non-UE terbesar adalah India, Ghana, Indonesia, dan Malaysia. Jika satu atau beberapa negara ini memutuskan untuk menarik pasukan, hal ini dapat memicu evaluasi ulang atas kemampuan misi untuk mengerahkan pasukan.

Jika Unifil benar-benar pergi, perlu dicatat bahwa markas mereka memiliki sejumlah besar peralatan mahal – sebagian besar dimiliki secara nasional oleh negara-negara penyumbang pasukan. Tantangan logistik untuk memindahkan pasukan dan peralatan di zona pertempuran akan sangat sulit dan berbahaya.

Meskipun pertempuran sengit, masih banyak warga sipil yang tersisa. Jumlah korban tewas akibat permusuhan kini diperkirakan mencapai 2.306 orang tewas dan 10.698 orang terluka.

"Kehadiran Unifil tetap penting untuk memantau permusuhan dan sedapat mungkin, memberikan perlindungan warga sipil dan bantuan kemanusiaan. Namun agar hal itu memungkinkan, sekutu Israel harus terus memberikan tekanan untuk memastikan bahwa IDF menghentikan semua serangan terhadap Unifil," ungkap Rufa dan Newby.

Apa tujuan Israel menyerang UNIFIL?

"Zona keamanan baru? Salah satu kemungkinan alasan serangan tersebut adalah bahwa IDF yakin bahwa pembersihan wilayah Unifil akan mengekspos Hizbullah dan akan memungkinkan IDF untuk melanjutkan serangan mereka tanpa halangan dari pengawasan pengamat internasional," jelas Rufa dan Newby.

Namun, ada kemungkinan lain. Selama perang saudara Lebanon, IDF menduduki sebagian wilayah Lebanon yang berbatasan dengan Israel yang dikenal sebagai "zona keamanan". Tujuannya adalah untuk berfungsi sebagai zona penyangga bagi Israel utara, yang awalnya dirancang untuk melindungi warga Israel dari milisi Palestina, dan kemudian juga dari kelompok perlawanan Syiah Amal dan Hizbullah.

Permintaan Israel agar Unifil mundur lima kilometer dari garis biru dapat berarti Israel mempertimbangkan untuk membangun kembali semacam zona penyangga.

Baca Juga: Prediksi 4 Negara yang Jadi Pemicu Perang Dunia III

Rufa dan Newby mengungkapkan, beberapa faktor menunjukkan kemungkinan ini – meskipun IDF dan pemerintah Israel mungkin tidak sejalan dalam masalah ini seperti yang ditunjukkan oleh ketegangan baru-baru ini.

Pertama, IDF kini telah mengerahkan unit dari sedikitnya empat divisi ke Lebanon. Jumlah pasukan yang dikerahkan mencapai lebih dari 15.000 yang menunjukkan bahwa serangan ini lebih dari sekadar operasi terbatas.

Kedua, 29 kompleks Unifil terletak di sepanjang garis biru. Jika mereka dievakuasi oleh PBB, tidak akan ada yang menghentikan IDF untuk bergerak masuk dan mengembangkannya menjadi benteng mereka sendiri. Meskipun posisi PBB membutuhkan bala bantuan dan peralatan perlindungan, mereka tetap akan tetap berguna.

Ketiga, pada tahun 2006 IDF mencoba menghancurkan Hizbullah dari udara dan mengerahkan serangan darat serampangan yang terbatas. Taktik ini gagal dan pandangan yang berlaku sekarang mungkin adalah bahwa satu-satunya cara untuk menjamin kembalinya 65.000 warga Israel dengan selamat ke rumah mereka di Israel utara adalah melalui pendudukan.

"Namun tidak seperti pendudukan sebelumnya, di mana IDF dibantu oleh SLA, Israel saat ini tidak memiliki mitra di Lebanon, dan tidak mungkin menemukan kaki tangan yang bersedia di antara penduduk Lebanon untuk membantu mereka mengelola keamanan zona penyangga. Ini berarti pasukan IDF akan secara langsung menanggung beban serangan dari kelompok perlawanan, dan desa-desa Israel utara tidak mungkin tetap aman," jelas Rufa dan Newby.

Penggunaan solusi militer yang terus-menerus oleh pemerintah Netanyahu untuk memecahkan masalah politik memiliki implikasi yang mengkhawatirkan bagi Israel, Lebanon, dan Timur Tengah secara keseluruhan. "Pada tahap ini, Israel tampak seolah-olah akan kembali terlibat dalam konflik yang dapat menjadi perang abadi lainnya," papar Rufa dan Newby.

Dinilai Mandul, Reformasi Total PBB Harus Jadi Agenda

Foto/UN

Pada tanggal 7 Oktober 2023, anggota pejuang Hamas dan Jihad Islam menyerang pangkalan militer dan kota-kota di Israel selatan dari Gaza, yang mengakibatkan sekitar 1.200 orang—sedikitnya 845 di antaranya adalah warga sipil—tewas dan lebih dari 5.000 orang terluka. Para pejuang juga menyandera sekitar 240 warga Israel dan warga negara lain.

Israel segera melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza, sebidang tanah kecil seluas 140 mil persegi yang dihuni oleh 2,3 juta orang, sebagian besar adalah pengungsi dan keturunan mereka dari pengusiran Israel setelah konflik tahun 1948. Israel memulai pendudukannya di Gaza pada tahun 1967, telah mempertahankan blokade hampir lengkap di Gaza sejak tahun 2007, dan tetap menjadi kekuatan pendudukan sebagaimana didefinisikan oleh hukum internasional.

PBB memperkirakan lebih dari 500.000 orang tidak akan memiliki rumah untuk kembali setelah konflik. Gaza masih dikepung Israel, termasuk pemadaman listrik dan blokade bahan bakar, makanan, air, dan kebutuhan medis. 2,2 juta orang berisiko tinggi mengalami kelaparan.

Apa yang disebut oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai "krisis kemanusiaan" juga merupakan krisis hukum. Perang saat ini dan sejarahnya mencerminkan kegagalan sistem PBB untuk mencegah dan menghukum kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida.

Akan tetapi, tanggung jawab untuk mencegah kejahatan yang paling serius tidak hanya berada di tangan PBB, tetapi juga seluruh masyarakat internasional, dari masing-masing negara hingga masyarakat sipil—dan masyarakat sipillah yang harus mengadili dan menghukum kejahatan tersebut jika PBB gagal melakukannya.

Kenapa PBB Mandul?

Menurut Susan M. Akram, seorang profesor dan direktur Klinik Hak Asasi Manusia Internasional di Sekolah Hukum Universitas Boston, mengungkapkan aturan perang yang kuat, mekanisme penegakan hukum yang lemah.

Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang hukum humaniter internasional—aturan universal tentang perang—melarang pengepungan yang bersifat menghukum dan hukuman kolektif, penyanderaan, penyiksaan, perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi, penargetan warga sipil dan infrastruktur sipil, serta pemindahan paksa penduduk sipil.

Konvensi tersebut mengharuskan semua pihak untuk memastikan bahwa warga sipil memiliki makanan, air, dan kebutuhan pokok untuk bertahan hidup selama konflik dan menjamin bahwa mereka dapat meninggalkan daerah konflik dan kembali ke rumah dengan aman.

"Pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban ini merupakan kejahatan perang dan juga dapat menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, tergantung pada tingkat keparahannya dan niat pelaku," jelas Akram.

Aturan tersebut tidak membedakan antara kategori politik dari berbagai pihak—hukum humaniter tidak memberi label kelompok tertentu sebagai “teroris” dan kelompok lain sebagai “pejuang yang sah.” Aturan yang sama berlaku untuk semua—angkatan bersenjata suatu negara atau kelompok bersenjata non-negara, termasuk Hamas atau Jihad Islam.

"PBB dan komunitas internasional tampaknya tidak berdaya untuk membatasi metode peperangan, menerapkan gencatan senjata, memanggil pasukan PBB untuk melindungi warga sipil di Gaza, atau memastikan akuntabilitas. Selain itu, konflik saat ini menggambarkan kegagalan struktural PBB: ketidakseimbangan kekuatan antara sekelompok kecil negara dan mayoritas negara dan masyarakat di dunia," jelasnya.

Kenapa PBB gagal?

Ketidakseimbangan kekuatan di PBB telah menemui jalan buntu di badan-badan PBB yang mengatur: Dewan Keamanan (SC) yang beranggotakan 15 orang dan Majelis Umum (GA) yang beranggotakan 193 orang. Semua negara anggota PBB memiliki hak suara yang sama di GA.

"Sebaliknya, lima anggota tetap DK memiliki kewenangan untuk memveto resolusi apa pun, sementara sepuluh anggota yang tersisa dapat memberikan suara tetapi tidak memiliki hak veto. Oleh karena itu, satu negara anggota PBB dapat mengalahkan keinginan mayoritas anggota DK," jelas Akram.

Dewan Keamanan dan Majelis Umum telah memberikan suara beberapa kali pada resolusi yang menyerukan gencatan senjata di Gaza. Pada tanggal 18 Oktober, AS memberikan suara menentang 12 negara bagian untuk mengalahkan resolusi pertama Dewan Keamanan untuk jeda kemanusiaan. Pada tanggal 27 Oktober 2023, 120 dari 193 negara anggota di Majelis Umum memberikan suara mendukung gencatan senjata.

Sekretaris Jenderal PBB menggunakan Pasal 99 yang jarang digunakan untuk menyerukan gencatan senjata di Dewan Keamanan, yang sekali lagi dikalahkan oleh veto AS. Pada tanggal 12 Desember, Majelis Umum memberikan suara lagi, dengan 153 negara bagian mendukung, 10 menentang, dan 23 abstain—tuntutan gencatan senjata mewakili mayoritas penduduk dunia.

Pada tanggal 22 Desember, Dewan Keamanan menyetujui resolusi untuk lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Gaza yang tidak menyerukan gencatan senjata; AS abstain dari pemungutan suara yang mendukung. Upaya untuk mengamankan gencatan senjata di PBB terus berlanjut. Karena hanya Dewan Keamanan yang dapat mengizinkan intervensi untuk menghentikan konflik, satu negara anggota dapat menentukan kapan PBB dapat menghentikan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida.

Namun, Amerika Serikat telah menggunakan hak vetonya lebih dari 30 kali untuk melindungi Israel dari tindakan PBB di masa lalu yang berupaya menghentikan agresinya, termasuk serangan sebelumnya terhadap Gaza.

Masalah struktural yang sama mencegah Dewan Keamanan untuk merujuk kasus ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Israel bukan pihak dalam ICC, sehingga kebal terhadap tuntutan hukum tanpa rujukan Dewan Keamanan atau negara lain yang merujuk warga negara Israel ke pengadilan karena melakukan kejahatan di wilayah negara tersebut. Di masa lalu, Amerika Serikat telah melindungi Israel dari tuntutan hukum ICC, bahkan sampai mengeluarkan sanksi terhadap staf ICC karena menunda penyelidikan terhadap permukiman Israel di Tepi Barat dan serangan terhadap Gaza.



Apa solusinya?

"Reformasi PBB yang belum tuntas dan tanggung jawab masing-masing negara," saran Akram.

Negara-negara anggota PBB telah berupaya mengatasi kelemahan ini melalui reformasi, termasuk pembentukan Dewan Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Berkala Universal tahun 2006, serta komitmen baru yang dipimpin PBB yang dikenal sebagai tanggung jawab untuk melindungi (R2P). Reformasi lain, resolusi “Bersatu untuk perdamaian” tahun 1950, memungkinkan Sidang Umum untuk mengadakan sesi khusus darurat untuk pemungutan suara gencatan senjata pada tanggal 27 Oktober dan 12 Desember. Sayangnya, proses ini tidak memberikan Sidang Umum kewenangan untuk melaksanakan pemungutan suaranya.

Baca Juga: Hizbullah Sudah Aktifkan Mode Perang, Berikut 3 Dampaknya bagi Israel

"Upaya reformasi parsial ini menyerahkan pencegahan dan akuntabilitas atas kejahatan internasional yang paling serius ke tangan mekanisme internasional lain dan masyarakat sipil. Salah satu mekanisme penting adalah Konvensi Genosida tahun 1948, yang mengharuskan semua negara pihak untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida," papar Akram, dilansir openglobalrights.

Tindakan genosida didefinisikan sebagai pembunuhan, menyebabkan kerusakan fisik atau mental, dan dengan sengaja menimbulkan kondisi yang dimaksudkan untuk dan menyebabkan kehancuran fisik seluruh atau sebagian kelompok. Setiap negara pihak pada Konvensi Genosida dapat mengajukan klaim ke Mahkamah Internasional (ICJ). Di masa lalu, ICJ telah memutuskan bahwa merampas makanan, tempat tinggal, perawatan medis, dan sarana penghidupan lainnya dari suatu masyarakat, mengusir mereka secara sistematis dari rumah mereka, dan memaksakan pengepungan adalah tindakan genosida.

Sebelum serangan Oktober 2023, Israel melakukan serangan darat, udara, dan laut di Gaza pada tahun 2008, 2012, 2014, 2021, dan 2022; blokade ketat dan terus-menerus terhadap Gaza dimulai pada tahun 2007. Penargetan jangka panjang terhadap penduduk Gaza ini—bersama dengan memerintahkan evakuasi 1,1 juta warga sipil Gaza, mengebom mereka yang mencoba melarikan diri, dan merampas sarana mereka untuk bertahan hidup—mungkin juga merupakan bukti genosida, menurut definisi kejahatan dalam Konvensi.

Menata PBB untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Foto/UN.org

Pakta untuk Masa Depan PBB akan memandu tindakan internasional untuk menyelesaikan krisis saat ini dan mengalihkan fokus ke masa depan, termasuk upaya menuju pembangunan perdamaian, penyelesaian konflik, dan perlindungan hak asasi manusia.

Masalah-masalah dunia, termasuk perubahan iklim, perang yang sedang berlangsung, pandemi COVID-19 dan penyakit-penyakit baru lainnya, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesenjangan yang parah, menyebar jauh melampaui batas-batas negara dan kemampuan — atau kemauan — masing-masing negara untuk mengelolanya.

Industrialisasi di Eropa Barat dan Amerika Utara, misalnya, yang pernah membantu memperkaya negara-negara di kawasan tersebut, juga menciptakan warisan beracun dari perbudakan, penjajahan, ekstraksi sumber daya, dan polusi, yang semuanya telah menghasilkan konsekuensi yang tidak adil dan berkelanjutan.

Mereka merampas kesempatan bagi kawasan lain dan masyarakat Pribumi untuk berhasil atau bahkan terhindar dari kekeringan, banjir, dan bencana terkait iklim lainnya yang disebabkan oleh aktivitas manusia berskala besar yang jauh dari rumah mereka sendiri.

Pandemi COVID-19, meningkatnya ancaman flu burung, MPox, dan penyakit menular lainnya, ditambah dengan menurunnya daya antibiotik, juga memperlihatkan bahaya interkoneksi, di mana infeksi apa pun hanya berjarak tempuh satu perjalanan pesawat dari tempat lain di Bumi.

"Masalah-masalah ini dan lainnya membutuhkan solusi global, dan badan dunia yang dibentuk untuk mengatasinya sedang menyusun ulang pendekatannya untuk mengatasinya dan mengantisipasi masalah baru yang muncul," kata Bonny Ibhawoh, pakar geopolitik dari Universitas McMaster.

Liga Bangsa-Bangsa dibentuk tak lama setelah Perang Dunia Pertama, bertindak atas pengakuan internasional yang luas bahwa organisasi global diperlukan untuk menjaga ketertiban dunia.



Setelah runtuhnya Liga Bangsa-Bangsa dan setelah Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa muncul dan bekerja lagi untuk memulihkan dan menjaga ketertiban global setelah konflik yang menghancurkan yang menampilkan genosida dan penggunaan senjata nuklir pertama.

Meskipun PBB telah menjalankan tujuan yang sangat berguna sejak saat itu, pekerjaannya terutama difokuskan pada masalah-masalah saat ini, seperti pemeliharaan perdamaian internasional, promosi hak asasi manusia, dan penyediaan tempat tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan bagi para korban bencana dan konflik.

"Meskipun sejauh ini kita telah terhindar dari perang dunia ketiga, planet kita dan penduduknya lebih rentan dari sebelumnya. Konflik dan risiko geopolitik, termasuk meningkatnya momok otoritarianisme, menjerat jutaan orang dan mengancam akan meletus menjadi konflik global baru," jelas Ibhawoh.

Konsekuensi perubahan iklim yang semakin meningkat mungkin telah mencapai titik yang tidak dapat dikembalikan lagi. Ketimpangan pendapatan menjadi lebih tajam, baik di dalam maupun antarnegara dan kawasan. Penyakit menular yang terus-menerus semakin resistan sementara mikroba baru muncul dan menyebar.

Ini benar-benar masalah eksistensial, dan tidak ada satu negara atau kelompok negara pun yang memiliki mandat atau sumber daya untuk mengatasinya sendiri. Namun, kolaborasi multilateral, melalui PBB, sudah dekat.

PBB tengah mempersiapkan evolusi yang signifikan saat bersiap untuk merampungkan dan mengadopsi Pakta untuk Masa Depan yang baru, sebuah dokumen menyeluruh yang akan memandu tindakan internasional untuk menyelesaikan krisis saat ini dan mengalihkan fokusnya ke masa depan.

"Tema utamanya adalah meningkatkan upaya menuju pembangunan perdamaian, penyelesaian konflik, dan perlindungan hak asasi manusia," jelasIbhawoh.

Meskipun mudah dan bahkan dapat dimengerti untuk bersikap pesimis tentang tantangan dunia, terutama karena setiap detik waktu membawa kita lebih dekat ke bencana, kita juga harus ingat bahwa ini adalah saat yang penuh harapan.

Mengakui masalah kita adalah awal dari penyelesaiannya. Ilmu pengetahuan dan kedokteran berkembang pesat, mengubah beberapa bentuk kanker dari penyakit mematikan menjadi kondisi kronis yang dapat ditangani. Bentuk vaksin baru memperbarui janji untuk akhirnya memberantas penyakit seperti polio.

Kecerdasan buatan, terlepas dari semua kekhawatiran yang sah tentang mesin yang menginjak-injak pemikiran dan kreativitas manusia, juga membuka saluran pengetahuan baru yang sangat besar dan membuka jalan pintas menuju kemajuan.

Baca Juga: Perbandingan Kekuatan Militer China vs Bahrain, Bagaikan Bumi dan Langit!

Bentuk energi baru dan cara menggunakan energi yang ada, seperti menyalurkan tenaga nuklir melalui reaktor modular kecil, menjadi lebih praktis, menggantikan bahan bakar fosil dan memperlambat kerusakan yang telah ditimbulkannya pada planet kita.

Sementara para otokrat dan negara-negara nakal terus mengancam rakyat mereka sendiri dan rakyat di negara lain, mercusuar demokrasi semakin bersinar di tempat lain, sehingga menghasilkan optimisme yang luas.

"PBB dapat dan harus memanfaatkan kepositifan tersebut dan menggunakan kekuatan kolektif kepemimpinan bersama untuk mengatasi tantangan yang mengancam keberadaan kita. Kita semua punya peran untuk dimainkan," ujar Ibhawoh, dilansir brighterworld.